Kemudahan perizinan harus terasa bagi pelaku usaha
Perizinan usaha adalah proses resmi yang memungkinkan pelaku usaha memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan bisnis, sekaligus menjadi pintu awal bagi investasi dan penciptaan kerja. Hingga 21 Oktober 2026, DPMPTSP Sumut telah menerbitkan 1.337 izin usaha dari target 1.836 izin tahun ini. Kepala dinas Nurbaiti Harahap menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers pada 27 Oktober 2026. Angka itu menunjukkan kemajuan, tetapi juga menyisakan pekerjaan untuk mengejar target tahunan. Pemprov Sumut berupaya membuat iklim investasi kondusif melalui kemudahan layanan dan pendampingan pelaku usaha, bukan sekadar menambah jumlah dokumen yang terbit. Pelayanan berusaha dan nonberusaha mengikuti aturan perizinan berbasis risiko, sementara aplikasi SIAPLAYANISUMUTBERKAH menampung jenis izin yang belum tersedia melalui OSS-RBA. DPMPTSP Sumut juga membagi layanan ke dalam delapan tim kerja, termasuk tim penyuluhan bagi kabupaten dan kota.

Investasi tumbuh, tetapi manfaatnya perlu menyebar
Realisasi investasi Sumatera Utara mencapai Rp37 triliun hingga triwulan III 2026 dan dikaitkan dengan penyerapan 64.656 tenaga kerja. Industri kimia dan farmasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp9,4 triliun, disusul antara lain sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, industri makanan, serta listrik, gas, dan air. Skala ini menunjukkan bahwa modal sudah bergerak, tetapi keberhasilan tidak cukup dinilai dari nilai investasi atau banyaknya pabrik. Yang lebih penting ialah seberapa jauh peluang ekonomi menjangkau pekerja dan usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan. Singapura menyumbang sekitar 61 persen investasi asing di Sumut, dengan nilai Rp18,302 triliun. Konsentrasi sumber modal asing ini menjadi alasan untuk terus memperluas daya tarik daerah bagi investor, sembari memastikan manfaatnya tidak berhenti di sektor besar. Penyebaran investasi ke kabupaten dan kota dapat membantu memperkuat pemerataan pertumbuhan, asalkan daerah mampu menghubungkan proyek dengan tenaga kerja dan pemasok lokal.

Ukuran keberhasilan adalah pekerjaan yang tercipta
Kemudahan perizinan hanya akan bernilai bagi warga bila investasi yang masuk berujung pada pekerjaan yang layak dan peluang usaha yang bertahan. Nurbaiti menggambarkan efek berantai itu: ketika pabrik hadir, kebutuhan pekerja dapat mendorong tumbuhnya UMKM di sekitarnya. Inilah alasan pelayanan cepat perlu berjalan bersama pendampingan, pengawasan, dan kebijakan insentif di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi mendorong daerah menetapkan insentif dan kemudahan investasi, sementara DPMPTSP Sumut menargetkan pengawasan terhadap sedikitnya 177 pelaku usaha di 33 kabupaten dan kota. Bimbingan teknis pelaporan investasi telah diikuti 437 pelaku usaha, melampaui target awal 200 peserta. Pemprov juga menargetkan realisasi investasi Rp100 triliun pada 2029. Target itu patut menjadi dorongan, bukan alasan untuk mengukur keberhasilan dari modal semata. Kesimpulannya, perizinan usaha Sumut harus dinilai dari dampaknya: apakah investasi membuka lapangan kerja Sumut dan menghidupkan usaha lokal.






