Ketegasan kenaikan kelas harus disertai tanggung jawab sekolah
Kebijakan tinggal kelas adalah keputusan sekolah untuk menahan siswa di tingkat yang sama ketika evaluasi menunjukkan bahwa ia belum mencapai kompetensi yang diperlukan untuk melanjutkan pembelajaran. Karena keputusan ini berdampak pada masa belajar dan kepercayaan diri anak, penerapannya harus menjadi langkah pendidikan yang terukur, bukan hukuman.
Kemendikdasmen berencana mengubah syarat kenaikan kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa siswa tidak lagi otomatis naik kelas sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Rencana itu juga mendapat dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Timur, meski para pendidik dan pengamat meminta penerapan yang hati-hati.
Arah kebijakan ini masuk akal jika kenaikan kelas selama ini diperlakukan sebagai rutinitas administratif, bukan tanda bahwa kemampuan dasar sudah dikuasai. Namun, siswa tidak boleh menanggung sendiri kegagalan proses belajar. Sekolah pun harus diminta menjelaskan apakah pengajaran, fasilitas, dan pendampingan telah memadai sebelum menetapkan bahwa seorang anak belum layak naik.

Syarat yang luas perlu ukuran yang jelas
Rencana syarat kenaikan kelas tidak hanya mengandalkan nilai rapor atau hasil ujian. Kemampuan akademik tetap diperhitungkan, sementara karakter, perilaku, kejujuran, dan akhlak mulia juga disebut sebagai pertimbangan. Perluasan ini dapat mengingatkan sekolah bahwa pendidikan bukan perlombaan angka semata.
Tetapi penilaian nonakademik membawa risiko baru: sifat yang luas bisa berubah menjadi penilaian subjektif. Perilaku harus dinilai dengan indikator yang transparan, konsisten, dan sesuai usia, bukan berdasarkan kesan pribadi atau kepatuhan tanpa ruang dialog. Jika tidak, kebijakan yang dimaksudkan untuk membentuk karakter justru dapat menghukum siswa yang memiliki kebutuhan belajar atau cara berkomunikasi berbeda.
Karena itu, evaluasi hasil belajar perlu menggabungkan bukti akademik dengan pengamatan yang terukur. Orang tua juga harus mengetahui dasar penilaian dan diberi kesempatan membahasnya. Standar yang tegas baru memiliki legitimasi ketika setiap anak dinilai dengan kriteria yang sama dan sekolah bersedia mempertanggungjawabkan keputusan.

Mengulang kelas bukan obat otomatis
Perdebatan utamanya bukan apakah kompetensi perlu dijaga, melainkan apakah mengulang satu tahun benar-benar membantu siswa menguasainya. Pendukung kebijakan melihat pengetatan evaluasi sebagai cara memulihkan standar akademik dan disiplin yang dinilai melonggar. Namun, mengulang materi tanpa mengubah cara mengajar berisiko mengulang kegagalan, bukan memperbaiki pembelajaran.
Ada konsekuensi yang perlu dihitung. Data PISA 2022 yang dikutip dalam pembahasan kebijakan menunjukkan sekitar 12 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun pernah mengulang kelas, dibandingkan rata-rata OECD sebesar 9 persen. Ulasan OECD juga mengaitkan pengulangan kelas pada jenjang sebelum pendidikan menengah atas dengan risiko penurunan prestasi, sikap yang kurang positif terhadap sekolah, dan kemungkinan lebih besar tidak melanjutkan pendidikan.
Angka dan temuan itu bukan alasan untuk melarang tinggal kelas dalam semua keadaan. Namun, keduanya menolak anggapan bahwa mengulang otomatis memperbaiki hasil. Tanpa dukungan yang berbeda dan rencana belajar yang jelas, keputusan tersebut mudah terasa sebagai hukuman akademik yang merusak motivasi.

Keadilan dimulai dari asesmen dan dukungan
Penerapan yang manusiawi harus dimulai jauh sebelum rapat kenaikan kelas. Asesmen diagnostik sejak awal tahun ajaran dapat membantu guru mengenali kemampuan awal, kesulitan, serta kebutuhan belajar tiap siswa. Temuan itu seharusnya diikuti pendampingan dan remedial yang terencana, bukan baru dibahas setelah nilai akhir menunjukkan ketertinggalan.
Keputusan tidak naik kelas juga perlu transparan dan objektif, dengan melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, serta pihak terkait. Suko Widodo mengusulkan konsep “naik gantungan” sebagai jalan tengah yang pernah diterapkan pada dekade 1970-an. Gagasan ini layak dipertimbangkan hanya bila dirancang jelas sebagai dukungan pembelajaran, bukan cara lain untuk menunda keputusan tanpa membantu siswa.
Kesimpulannya, kebijakan tinggal kelas dapat menjadi pilihan terakhir ketika kebutuhan belajar anak tidak terpenuhi meski dukungan yang layak sudah diberikan. Ketegasan menjaga kompetensi penting, tetapi sekolah harus lebih dulu memeriksa mutu pengajarannya sendiri. Kebijakan yang adil bukan memaksa semua anak mencapai hasil serupa pada waktu yang sama; kebijakan itu memberi setiap anak kesempatan dan layanan yang sesuai agar mampu berkembang.






