PJJ atau masuk terbatas: keselamatan harus menjadi ukuran
PJJ kabut asap adalah pengalihan sementara pembelajaran dari sekolah ke rumah ketika pencemaran udara menimbulkan risiko kesehatan, dengan keputusan yang perlu mengikuti kondisi setempat dan ditinjau berkala. Sikap ini lebih masuk akal daripada menetapkan tanggal kembali normal tanpa melihat mutu udara dan dampaknya pada siswa. Di Banten, pembelajaran SMA, SMK, dan Sekolah Khusus dialihkan ke PJJ selama tiga hari, 7–9 September 2026, setelah erupsi Gunung Anak Krakatau berstatus Siaga dan abu vulkanik mulai memengaruhi kualitas udara. Kebijakan itu menunjukkan PJJ dapat menjadi langkah pencegahan, bukan tanda bahwa kegiatan belajar harus terhenti. Namun, masa tiga hari seharusnya menjadi periode evaluasi, bukan jaminan bahwa sekolah otomatis dibuka kembali pada hari berikutnya. Orang tua juga diminta membatasi aktivitas anak di luar ruangan agar paparan abu berkurang.
Dua madrasah memilih belajar dari rumah
Di Kerinci, MTsN 6 masih menjalankan pembelajaran jarak jauh pada 10 Oktober karena kualitas udara belum membaik. Asap tebal menyelimuti lingkungan madrasah dan membatasi jarak pandang; siswa diminta tetap di rumah, mengurangi kegiatan di luar, dan memakai masker jika harus keluar. MAN 1 Muaro Jambi juga mengadakan KBM daring hingga 9 September, mengikuti edaran pemerintah kabupaten dan menyesuaikan kegiatan dengan cuaca serta kondisi lingkungan. Pilihan ini tepat ketika paparan di sekitar sekolah belum aman, tetapi PJJ harus tetap terjadwal dan disertai arahan guru. Pembelajaran dari rumah bukan berarti beban risiko berpindah sepenuhnya kepada keluarga: sekolah perlu menjaga komunikasi, memberi materi yang sesuai, dan memperhatikan siswa yang kesulitan mengikuti kelas daring. Karena kondisi udara dapat berbeda antarwilayah, keputusan dua madrasah ini tidak semestinya menjadi aturan seragam bagi semua sekolah terdampak karhutla.

Kutim menunjukkan batas PJJ dan perlunya pilihan bertahap
Di Kutai Timur, dinas pendidikan menghentikan sementara PJJ dan menggantinya dengan tatap muka terbatas setelah evaluasi menyimpulkan pembelajaran jarak jauh kurang efektif bagi proses belajar siswa. Keputusan itu dibahas bersama jajaran pendidikan dan mempertimbangkan kualitas udara yang berbeda di tiap kecamatan. Ini bukan alasan untuk mengabaikan bahaya asap: pelaksanaan tatap muka terbatas tetap harus disesuaikan dengan rekomendasi puskesmas setempat dan dipantau. Perbandingan antardaerah memperlihatkan bahwa tidak ada satu moda yang cocok untuk semua situasi. PJJ lebih melindungi siswa dari paparan langsung, tetapi dapat menghambat pembelajaran jika berlangsung lama tanpa dukungan memadai. Sebaliknya, membuka kelas terbatas hanya layak jika kondisi udara dan panduan kesehatan memungkinkan. Sekolah sebaiknya mengambil keputusan berdasarkan risiko lokal dan mutu belajar, bukan semata-mata mengejar kehadiran atau menunggu asap hilang sepenuhnya.
Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 memberi pedoman layanan pendidikan bagi satuan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla. Tujuannya mencakup perlindungan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sekaligus pemenuhan hak siswa atas pembelajaran. Menurut pedoman tersebut, perubahan moda ditetapkan paling lama tiga hari dan dievaluasi setiap hari berdasarkan perkembangan nilai ISPU; pemantauan kualitas udara dilakukan setidaknya dua kali sehari, sebelum pembelajaran dan pada pertengahan hari, lalu dicatat sekolah. Kerangka ini lebih baik daripada keputusan tanpa tenggat atau ukuran. Sekolah perlu menyampaikan hasil pemantauan kepada keluarga, menetapkan cara belajar yang sesuai risiko, dan meninjau keputusan setiap hari. Kapan kembali normal? Bukan pada tanggal yang sama untuk semua wilayah, melainkan ketika penilaian udara setempat mendukung pembukaan dan sekolah dapat melindungi kesehatan tanpa mengorbankan keberlangsungan belajar.







