Pencoretan untuk mengubah prioritas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah layanan penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, termasuk peserta didik di sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari evaluasi ketepatan sasaran. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan penertiban tersebut saat inspeksi di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat, 20 November 2026. Langkah ini patut dibaca sebagai koreksi arah, bukan sekadar pemangkasan daftar: sekolah yang dinilai mampu tidak semestinya mengalahkan kelompok yang lebih membutuhkan. Jika program makan gratis ingin berdampak, prioritas harus mengikuti kebutuhan gizi dan kondisi ekonomi, bukan kemudahan memenuhi daftar penerima.
BGN menyebut sebagian sekolah yang dicoret tergolong mampu atau elite. Indikator yang dijelaskan mencakup tidak menggunakan dana BOS untuk operasional serta rata-rata biaya SPP lebih dari Rp500.000 per bulan. Bagi sekolah penerima MBG, perubahan ini berarti bantuan tidak lagi otomatis diberikan hanya karena lembaga tercatat dalam sistem. Penilaian kemampuan ekonomi dan kesediaan menerima makanan ikut menentukan kelayakan. Menurut Sudaryono, sekolah yang lebih mapan tidak seharusnya menjadi prioritas selama masih ada kelompok yang lebih membutuhkan. Prinsip tersebut masuk akal, tetapi harus diterapkan dengan kriteria yang jelas agar status “mampu” tidak ditetapkan secara serampangan.

Koreksi atas daftar dan cara kerja dapur
Evaluasi penerima MBG juga menyoroti bagaimana sebagian sekolah masuk ke daftar sejak awal program. Saat itu, dapur MBG diwajibkan memiliki penerima manfaat sebagai salah satu syarat operasional. Menurut penjelasan Sudaryono, syarat tersebut mendorong sejumlah pengelola dapur mencari sekolah yang bersedia menerima makanan, meski sekolah itu bukan kelompok prioritas. Akibatnya, kebutuhan operasional penyedia berisiko menentukan siapa yang mendapat layanan. Ini masalah desain yang perlu diakui: bantuan publik semestinya mengikuti kebutuhan warga, bukan dipakai untuk mengisi kuota agar dapur dapat beroperasi.
BGN menyatakan penertiban tidak hanya menyangkut penerima. Dapur penyedia yang memaksakan penyaluran demi memenuhi syarat operasional turut ditindak; pengawasan juga diarahkan kepada dapur yang diduga menyalurkan makanan ke sekolah yang bukan sasaran prioritas. Salah satu sanksi yang disebutkan adalah penghentian operasional dapur. Penindakan ini penting, sebab daftar sekolah yang lebih tepat tidak akan cukup jika pelaksanaan di lapangan tetap didorong oleh kepentingan membuka layanan. Namun, sanksi harus disertai pemeriksaan dan penjelasan yang transparan agar penertiban tidak sekadar memindahkan masalah.

Arah baru: mendahulukan kebutuhan gizi
BGN menyebut sekolah di wilayah terpencil dan daerah dengan angka stunting tinggi masih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, sehingga kelompok tersebut perlu diprioritaskan. Pengalihan layanan ke wilayah yang lebih membutuhkan adalah alasan terkuat di balik pencoretan 1.637 sekolah: anggaran dan kapasitas penyediaan makanan seharusnya menjangkau peserta didik yang akses gizinya lebih terbatas. BGN menyatakan pemeriksaan kriteria dilakukan bersama Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan PNFI di Kemendikdasmen. Koordinasi berbasis data ini penting, tetapi hasilnya perlu berujung pada daftar yang dapat ditinjau dan diperbarui ketika kondisi sekolah berubah.
Pemerintah mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi persoalan dan menyatakan evaluasi serta pembenahan akan terus berjalan. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa sekolah yang dicoret, melainkan apakah makanan benar-benar sampai kepada anak yang paling membutuhkan dan tidak terbuang karena penerima menolak atau tidak memanfaatkannya. BGN perlu menjaga konsistensi antara kriteria ekonomi, kesediaan sekolah, pemerataan wilayah, dan pengawasan dapur. Kesimpulannya, pencoretan ini dapat menjadi koreksi yang tepat hanya jika disertai pemilihan sasaran yang terbuka dan penegakan aturan yang konsisten. Program makan gratis harus bekerja untuk kebutuhan gizi, bukan sekadar memenuhi administrasi operasional.






