Pengunduran diri tak menghentikan program
Kelanjutan program MBG dan Sekolah Rakyat adalah komitmen pemerintah untuk menjaga layanan publik tetap berjalan meski terjadi perubahan politik di tingkat kepemimpinan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis pagi, 12 November 2026; surat itu diterima langsung Ketua MPR Ahmad Muzani. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan tentang nasib program pemerintah, tetapi Badan Komunikasi (Bakom) RI menyatakan roda pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto berjalan normal. Kepala Bakom Syahganda Nainggolan juga mengatakan belum ada program pemerintahan yang dikurangi, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Kepastian ini penting, tetapi bukan alasan untuk berhenti mengawasi hasilnya: warga membutuhkan layanan yang benar-benar sampai, bukan sekadar jaminan bahwa program masih tercantum dalam agenda.
Pemerintah pusat menyebut koordinasi kementerian dan lembaga tetap berjalan di bawah arahan Presiden. Sebagai tanda bahwa program pendidikan tetap bergerak, Prabowo meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada 11 November 2026. Bakom juga menyatakan dinamika politik tidak mengganggu aktivitas pemerintahan maupun perekonomian. Namun, kepastian dari pusat menjawab soal arah kebijakan, bukan otomatis menjamin mutu pelaksanaan di setiap wilayah. Karena itu, pernyataan resmi perlu dibaca sebagai pegangan bagi kesinambungan program, sekaligus awal dari tuntutan agar pelaksanaannya transparan dan dapat diperiksa.
Di Probolinggo, progres terlihat sekaligus diuji
Di Kota Probolinggo, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan memastikan MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai rencana. Ia menyebut program-program itu telah ditetapkan sebagai program nasional dan tidak otomatis berubah karena dinamika politik di pusat. Ini merupakan kepastian tingkat daerah yang lebih dekat dengan layanan warga, tetapi juga memperlihatkan bahwa kelanjutan program bergantung pada pekerjaan konkret: dapur yang beroperasi, bangunan yang rampung, dan persyaratan yang dipenuhi. Pemerintah kota menyebut 37 dapur MBG telah beroperasi dan menilai pelaksanaannya cukup baik. Dalam waktu dekat, Pemkot berencana menginspeksi serta mengevaluasi operasional dapur. Langkah ini seharusnya menjadi ukuran penting, sebab keberadaan dapur saja belum cukup untuk memastikan layanan berjalan konsisten.
Perkembangan KDKMP menunjukkan hasil yang beragam. Dari 29 kelurahan, pembangunan di 22 lokasi—sekitar 75,86 persen—telah selesai sepenuhnya, sedangkan enam lainnya rata-rata mencapai sekitar 75 persen. Satu kelurahan, Jrebeng Lor, belum memulai pembangunan karena lahan yang tersedia belum memenuhi ketentuan; persoalannya masih dimintakan persetujuan pemerintah pusat. Dari 22 koperasi yang bangunannya selesai, 13 telah menjalani verifikasi dan validasi serta dinyatakan layak dengan catatan perbaikan kecil dan kelengkapan administrasi. Angka-angka ini membuat gambaran daerah lebih jujur daripada sekadar klaim bahwa program berlanjut: sebagian layanan sudah berjalan, sementara beberapa lokasi masih menunggu penyelesaian.

Jaminan pusat perlu dibuktikan di lapangan
Perbedaan pentingnya jelas: pemerintah pusat memberi kepastian bahwa kebijakan dan koordinasi tetap berjalan, sedangkan pemerintah daerah menunjukkan tahap pelaksanaan, kendala, dan evaluasi yang harus dituntaskan. Untuk warga, dampak program MBG ditentukan oleh kinerja 37 dapur yang beroperasi; bagi calon penerima layanan Sekolah Rakyat, kepastian nasional perlu diterjemahkan menjadi pembangunan dan kesiapan layanan di daerah. KDKMP pun belum sepenuhnya selesai, dengan satu lokasi masih terkendala lahan dan sejumlah koperasi perlu melengkapi catatan verifikasi. Maka, pernyataan bahwa Gibran mundur tidak mengubah program sebaiknya tidak dibaca sebagai tanda semua pekerjaan telah beres. Justru, pemeriksaan dapur, penyelesaian konstruksi, dan tindak lanjut administrasi menjadi ukuran apakah komitmen itu nyata bagi masyarakat.
Kesimpulannya, pengunduran diri Gibran tidak dinyatakan mengubah kelanjutan MBG maupun Sekolah Rakyat, dan Pemkot Probolinggo juga memastikan MBG, KDKMP, serta persiapan Sekolah Rakyat tetap berjalan. Kepastian politik dan administratif ini patut dicatat, tetapi keberhasilan program pendidikan dan layanan publik harus dinilai dari mutu, jangkauan, dan penyelesaian kendala di lapangan. Inspeksi dapur MBG yang direncanakan dan penyelesaian persoalan lahan di Jrebeng Lor menjadi tindak lanjut yang layak dipantau. Program tetap berjalan adalah kabar penting; memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan warga adalah pekerjaan yang belum boleh dianggap selesai.






