Efisiensi harus memperkuat layanan, bukan mengorbankannya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah layanan publik untuk menyediakan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat, sehingga pengelolaannya harus menjamin ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan pertanggungjawaban dana. Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, pada Rabu (18/11), Menko Pangan Zulkifli Hasan menempatkan efisiensi anggaran sebagai prioritas pembenahan tata kelola MBG. Arah ini tepat, tetapi penghematan hanya layak disebut perbaikan jika tidak mengurangi mutu makanan atau membuat layanan lebih sulit dijangkau. Pemerintah menyebut efisiensi sebesar Rp44 triliun dari sejumlah komponen pembiayaan, termasuk anggaran BGN, insentif yayasan, biaya operasional SPPG, dan rekening virtual ganda. Zulhas menegaskan bahwa hasil efisiensi merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara. Langkah berikutnya harus memastikan setiap pengurangan belanja dapat ditelusuri dan tidak menggeser beban kepada penerima manfaat.

Data penerima dan keselamatan perlu berjalan beriringan
Penghematan tidak cukup untuk memperbaiki program jika data penerimanya keliru atau makanan yang disalurkan tidak aman. Karena itu, validasi data, peningkatan standar operasional SPPG, dan pengawasan diperlukan untuk mencegah insiden yang membahayakan penerima serta pelanggaran tata kelola. BGN telah menerbitkan SPS 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat. Tahap berikutnya, SPS 3 akan merujuk pemutakhiran data Kemendikdasmen dan Kementerian Agama untuk peserta didik; SPS 4 akan menggunakan data by name by address yang telah divalidasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Arah tersebut penting agar bantuan sampai kepada kelompok yang berhak, bukan sekadar tercatat sebagai cakupan besar. Pengawasan program MBG juga perlu memastikan dapur mematuhi standar keamanan pangan dan pelanggaran berujung pada penindakan serta sanksi, bukan berhenti sebagai temuan administratif.
Pelaporan harian dan inspeksi menguji akuntabilitas
Kewajiban SPPG melaporkan penggunaan dana harian dapat membuat aliran biaya lebih terbuka. Menurut Zulhas, pencairan dana akan dihentikan bagi SPPG yang tidak menyerahkan laporan penggunaan dana harian. Ketegasan ini masuk akal sebagai pengendalian, tetapi perlu disertai pemeriksaan yang konsisten agar laporan bukan sekadar formalitas dan penghentian pencairan tidak mengganggu layanan secara tidak proporsional. Pengawasan juga harus menyentuh mutu operasional: sumber menyebut inspeksi dan penilaian kelayakan oleh satuan tugas MBG di daerah serta pemanfaatan CCTV, termasuk kemungkinan dukungan teknologi kecerdasan buatan. Teknologi dapat membantu menemukan masalah, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan lapangan dan tindak lanjut yang jelas. Pembenahan tata kelola MBG akan lebih dipercaya jika publik dapat melihat bagaimana laporan diperiksa, bagaimana temuan ditangani, dan apakah sanksi diterapkan setara pada setiap pelanggar.
Percepatan layanan 3T harus disertai kesiapan nyata
Memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) adalah bagian penting dari pengawalan program, bukan agenda tambahan setelah pembenahan anggaran selesai. BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG dalam tiga tahap, tetapi baru 31 dinyatakan siap beroperasi; sisanya masih memerlukan perbaikan sarana dan prasarana. Kesenjangan antara aktivasi dan kesiapan ini menunjukkan bahwa target perluasan tidak boleh diukur dari jumlah unit yang tercatat saja. Layanan SPPG 3T harus didukung fasilitas yang layak, standar operasional yang dipenuhi, pasokan yang aman, serta pengawasan yang mampu menjangkau lokasi. Pemerintah membahas peresmian SPPG yang siap beroperasi pada minggu kedua Desember. Tenggat itu sebaiknya menjadi pemicu pemeriksaan kesiapan, bukan alasan untuk membuka layanan sebelum syarat keselamatan dan akuntabilitas terpenuhi. Bagi keluarga penerima, keberhasilan program ditentukan oleh makanan yang aman dan layanan yang benar-benar hadir.
Kesimpulannya, efisiensi anggaran MBG baru bernilai jika terhubung langsung dengan data penerima yang tervalidasi, pengawasan yang berujung pada tindakan, dan kesiapan layanan hingga wilayah 3T. Pemerintah telah menetapkan arah pembenahan; ukuran keberhasilannya kini adalah transparansi penggunaan dana, keselamatan penerima, dan jangkauan yang merata.






