Biaya PLTS Melambung: Sinyal Bahwa Kebijakan Sedang Salah Arah
Biaya PLTS Indonesia adalah tingkat ongkos pembangkitan listrik dari pembangkit tenaga surya skala utilitas yang masih berada di kisaran menengah ke atas dibanding banyak negara berkembang, mencerminkan kombinasi masalah regulasi, kebijakan tingkat komponen dalam negeri, kesiapan jaringan listrik, dan ekosistem industri yang belum matang sehingga menghambat percepatan transisi energi bersih dan pencapaian target kapasitas terpasang yang ambisius.
Inti persoalannya: biaya PLTS Indonesia masih sekitar dua kali lipat India, sementara pemerintah bermimpi memasang PLTS 100 GW sebagai tulang punggung ekonomi hijau. IESR mencatat biaya pembangkitan PLTS skala besar berada di kisaran menengah, sedangkan India sudah turun ke level yang jauh lebih rendah. Perbedaan ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi cermin dari kebijakan yang belum berpihak pada efisiensi. Ketika listrik surya tetap mahal, transisi energi akan selalu tampak sebagai beban, bukan peluang. Di titik ini, masalahnya bukan kurangnya sinar matahari, melainkan keberanian merombak aturan main kelistrikan.
Inkonsistensi Regulasi: Penghambat Utama, Bukan Sekadar Rintangan Teknis
IESR secara tegas menyebut inkonsistensi regulasi sebagai salah satu hambatan utama percepatan transisi energi, terutama untuk PLTS. Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menekankan bahwa konsistensi kebijakan adalah kunci agar permintaan listrik tumbuh seiring penyediaan energi bersih. Pernyataan ini penting: tanpa kepastian aturan, investor menahan diri, proyek tertunda, dan biaya pembangkitan tidak pernah turun ke level kompetitif. Contoh inkonsistensi terlihat pada kebijakan insentif kendaraan listrik roda dua yang berubah-ubah, membuat industri ragu membangun kapasitas produksi. Pola yang sama menghantui PLTS—perizinan berbelit, kepastian interkoneksi ke jaringan yang lemah, dan proses pengembangan proyek yang panjang. Regulasi yang tidak stabil pada akhirnya diterjemahkan menjadi premi risiko, dan premi itu dibayar dalam bentuk tarif listrik yang lebih mahal bagi semua pengguna.
TKDN Energi: Proteksi Industri yang Menekan Daya Saing PLTS
Kebijakan TKDN energi dimaksudkan melindungi dan menumbuhkan industri dalam negeri, tetapi dalam konteks PLTS, desainnya justru berpotensi mengerek biaya. Deon Arinaldo menjelaskan bahwa kebijakan tingkat komponen dalam negeri menjadi salah satu faktor yang membuat biaya PLTS tetap tinggi, di samping harga modul, lahan, dan kepastian koneksi jaringan. Studi bersama IESR, INDEF, ETC, dan SYSTEMIQ menyoroti bahwa persyaratan TKDN yang belum selaras dengan kesiapan industri lokal menaikkan harga komponen dan menciptakan ketegangan antara proteksi industri dan target listrik murah. Di saat rantai pasok komponen masih bergantung pada impor dan ekosistem manufaktur panel surya belum matang, TKDN yang kaku menjelma menjadi pajak tak langsung atas ambisi energi surya. Tanpa penyesuaian, kebijakan ini berisiko mengunci PLTS dalam status mahal dan tidak kompetitif.
PLTS 100 GW: Ambisi Besar yang Tersandera Jaringan dan Reformasi Kelistrikan
Program PLTS 100 GW bukan sekadar proyek energi, melainkan strategi ekonomi untuk menopang pertumbuhan hingga 8 persen per tahun. Studi "Powering Indonesia's Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core" menilai sistem kelistrikan yang lebih bersih dan efisien dapat memperkuat daya saing industri, menekan biaya energi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Namun hambatan utama bukan kapasitas pembangkit, melainkan jaringan dan interkoneksi: transmisi belum siap, biaya interkoneksi tinggi, dan struktur tarif belum mendukung penetrasi PLTS skala besar. Permintaan listrik diproyeksikan naik hampir dua kali lipat, dari sekitar 440 TWh pada 2025 menjadi sekitar 854–855 TWh pada 2035, bergantung skenario. Tanpa reformasi kelistrikan yang menyentuh transmisi dan tarif, target 100 GW berisiko menjadi angka di atas kertas.
Dampak ke Industri dan Rumah Tangga: Saat Biaya Tinggi Menggerus Manfaat Transisi
Di luar angka teknis, biaya PLTS Indonesia yang tinggi langsung memukul industri dan rumah tangga. Peningkatan elektrifikasi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga sebenarnya bisa mendorong efisiensi, produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun jika listrik surya tetap mahal, pelaku industri padat energi akan ragu beralih, dan batu bara berpotensi tetap menjadi tulang punggung sistem listrik. Di tengah mahalnya energi impor, urgensi transisi makin besar, tetapi ruang fiskal untuk mendanai perubahan justru menyempit. Jalan keluarnya bukan menurunkan ambisi, melainkan menyeimbangkan target dengan kelayakan ekonomi: mempercepat pengembangan industri komponen lokal, menyederhanakan regulasi investasi energi terbarukan, serta memastikan insentif fiskal yang jelas. Tanpa konsistensi kebijakan jangka panjang, masyarakat dan industri akan terus membayar harga tinggi untuk transisi yang berjalan lambat.
