Pendidikan gratis harus menjangkau anak yang paling sulit terlayani
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak dari keluarga berpenghasilan rendah, termasuk anak yang hidup menggelandang atau terlantar, melalui fasilitas sekolah gratis dan pembinaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, mengatakan anak gelandangan kini memperoleh fasilitas sekolah gratis dengan mutu yang ia sebut setara pendidikan Al-Azhar melalui program tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapimnas Forum Organisasi Desa Indonesia di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, yang dihadiri sekitar seribu undangan dari 10 organisasi perangkat desa. Klaim kesetaraan itu memberi gambaran tentang ambisi program, tetapi ukuran keberhasilannya kelak bukan nama pembanding: yang penting, anak dapat masuk sekolah, bertahan belajar, dan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan mereka.
Untuk anak yang hidup di jalan, sekolah gratis anak bukan sekadar penghapusan biaya. Ketidakstabilan tempat tinggal, kebutuhan dasar, dan kurangnya pendampingan dapat menjadi penghalang bahkan ketika bangku sekolah tersedia. Budiman menyebut anak jalanan yang terlantar dibina dan dididik agar lebih berdaya serta dapat memperbaiki nasibnya kelak. Itu menempatkan pendidikan anak terlantar sebagai pekerjaan yang lebih luas daripada menyediakan ruang kelas. Akses pendidikan gratis baru berarti jika disertai lingkungan yang aman, dukungan untuk mengikuti pelajaran, serta kesinambungan belajar.
Empat wilayah, tujuh lokasi pembangunan
Dukungan pendidikan juga memerlukan fasilitas yang benar-benar bisa digunakan. Hutama Karya menjadi kontraktor pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat di empat wilayah dengan total tujuh lokasi: Jakarta, Lebak dan Pandeglang di Banten, Halmahera Utara dan Halmahera Barat di Maluku Utara, serta Mamuju dan Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Sekolah di Pandeglang dan Lebak masing-masing dirancang menampung 1.088 siswa. Skala dan sebaran ini menunjukkan upaya membawa layanan lebih dekat ke anak dari masyarakat berpenghasilan rendah, bukan memusatkannya di satu kota. Namun jumlah kapasitas saja belum menjamin akses merata; calon siswa tetap perlu dapat menjangkau sekolah dan memperoleh dukungan agar bisa terus belajar.
Di Cilandak, Jakarta Selatan, sekolah dirancang untuk 888 siswa dalam bangunan vertikal empat lantai, dengan asrama siswa dan hunian guru serta fasilitas olahraga, masjid, dan kantin. Penyesuaian bentuk bangunan terhadap lahan perkotaan memperlihatkan bahwa akses bergantung pula pada rancangan yang sesuai kondisi setempat. Sejak tahun ajaran 2026/2027 dimulai pada Juli, kegiatan belajar-mengajar telah berlangsung di Cilandak dan siswa tinggal di asrama. Fasilitas asrama dapat membantu anak yang menghadapi hambatan tempat tinggal, tetapi mutu layanan dan pendampingan di dalamnya akan menentukan apakah dukungan itu benar-benar menopang pendidikan.
Bangunan harus berubah menjadi kesempatan belajar
Data siswa yang tercatat memperlihatkan bahwa sekolah-sekolah ini sudah mulai digunakan: Pandeglang mencatat 436 siswa dan Lebak 452; Halmahera Utara 270 dan Halmahera Barat 240; Mamuju 450 dan Polewali Mandar 360. Angka tersebut merupakan jumlah yang tercatat dalam bahan sumber, bukan bukti bahwa seluruh kapasitas telah terpenuhi. Di Polman, siswa sudah menempati asrama dan kegiatan belajar dijadwalkan dimulai setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada 16 November 2026. Tahap berikutnya perlu memastikan jadwal itu terlaksana dan anak tetap terhubung dengan proses belajar. Pengawasan mutu pembangunan dan tindak lanjut perbaikan selama masa pemeliharaan juga penting agar fasilitas aman dan layak digunakan.
Pemerintah menempatkan program ini dalam upaya pengentasan kemiskinan, sementara Hutama Karya mengerjakan fasilitas di lapangan. Keduanya mengisi bagian yang berbeda: program memberi sasaran dan jalur layanan, sedangkan pembangunan menyediakan tempat untuk belajar. Namun keberhasilan akses pendidikan gratis tak sepatutnya diukur dari seremoni atau bangunan selesai saja. Kehadiran siswa, keberlanjutan belajar, rasa aman, dan kemampuan sekolah merespons kebutuhan anak rentan harus menjadi ukuran yang terus diperiksa.
Kesimpulan: akses perlu dijaga setelah pintu sekolah terbuka
Sekolah Rakyat menawarkan langkah penting bagi anak gelandangan dan keluarga berpenghasilan rendah: membuka jalur menuju pendidikan yang sebelumnya mungkin sulit mereka jangkau. Pernyataan Budiman tentang fasilitas setara Al-Azhar memberi pesan kuat soal ambisi, sementara tujuh lokasi pembangunan Hutama Karya menunjukkan dukungan fisik yang tersebar di empat wilayah. Tetapi peluang tidak otomatis menjadi hasil. Anak-anak yang paling rentan memerlukan kesinambungan belajar dan pendampingan, sementara bangunan harus dirawat dan layanan pendidikan diawasi. Ukuran akhirnya sederhana: apakah anak dapat datang, belajar dengan aman, dan bertahan hingga punya lebih banyak pilihan bagi masa depan. Tanpa itu, sekolah gratis anak hanya menjanjikan akses; dengan dukungan yang konsisten, ia dapat menjadi jalan nyata menuju pemberdayaan.
