Penolakan izin mengubah arah proyek
Polemik Sungai Waitomu adalah perselisihan tentang pembangunan konstruksi di badan sungai yang permohonan persetujuan penggunaan sumber daya airnya ditolak, sehingga legalitas proyek dan keselamatan aliran menjadi persoalan utama. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan permohonan tersebut tidak disetujui dan prosesnya tidak dapat dilanjutkan. Keputusan itu, yang disampaikan melalui surat BWS Maluku tertanggal 27 Oktober 2026, menjadi pemicu desakan agar pekerjaan dihentikan dan struktur yang sudah berdiri ditertibkan. Menurut Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo, seluruh pekerjaan fisik harus dihentikan secara permanen dan bangunan di badan sungai dibongkar. Sikap ini tepat: izin konstruksi sungai bukan formalitas yang dapat dikejar setelah pekerjaan berjalan, terutama ketika proyek menyentuh alur air dan keselamatan warga.
Alhidayat menyampaikan desakan tersebut setelah rapat kerja dengan BWS Maluku di ruang Komisi III pada Rabu, 4 November 2026. Namun, menghentikan pekerja saja tidak menyelesaikan persoalan. Konstruksi yang telanjur berdiri tetap perlu dinilai dan ditangani melalui keputusan yang jelas, bukan dibiarkan menjadi keadaan sementara tanpa kepastian. DPRD menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan dan pihak Kodam XV/Pattimura untuk membahas penertiban serta rencana pembongkaran.
BWS diminta menjelaskan dasar hukum
Komisi III berencana mengundang BWS Maluku pada pekan berikutnya untuk meminta penjelasan tentang perizinan, prosedur teknis, dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan wilayah sungai. DPRD perlu mengurai status serta kelengkapan izin pembangunan, bukan hanya mengandalkan pernyataan saling bertentangan. Jawaban BWS dapat memperjelas bagaimana permohonan ditangani dan dasar apa yang harus menjadi acuan bagi keputusan lanjutan. Transparansi penting agar penghentian dan pembongkaran, bila dilaksanakan, memiliki pijakan administrasi yang terang. Pada saat yang sama, proses klarifikasi tidak semestinya menjadi alasan untuk membiarkan pekerjaan berlanjut setelah permohonan penggunaan sumber daya air dinyatakan tidak disetujui. Kepastian hukum harus berlaku sebelum kegiatan fisik, bukan sekadar hadir setelah polemik meluas.
Soal legalitas juga berkaitan dengan mutu penataan sungai. Anggota Komisi XIII DPR RI dari daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa persyaratan administrasi dan izin teknis harus tuntas sebelum pekerjaan dimulai. Ia mengingatkan agar perencanaan memperhitungkan fungsi ekologis sungai, kapasitas aliran, sedimentasi, dan potensi banjir di sekitar Mardika. Ini pendekatan yang lebih masuk akal daripada menilai proyek semata dari tampilan fisik atau klaim manfaat: sungai harus tetap mampu menjalankan fungsinya.
Risiko banjir dan mata pencaharian warga
Kekhawatiran paling mendesak adalah dampak konstruksi terhadap aliran air menjelang musim hujan. DPRD menilai struktur di badan sungai dapat mempersempit penampang aliran dan meningkatkan risiko luapan ke permukiman. Karena itu, risiko banjir Ambon bukan isu tambahan yang bisa ditunda sampai proyek selesai; ia harus menjadi ukuran utama dalam menentukan apakah struktur aman dibiarkan, perlu diubah, atau harus dibongkar. Pemeriksaan teknis perlu menjawab bagaimana bangunan memengaruhi kapasitas sungai, bukan berhenti pada soal dokumen.
Penataan kawasan juga menyangkut kehidupan pedagang dan pelaku UMKM di Pantai Mardika yang menggantungkan penghasilan pada kawasan tersebut. Kepentingan mereka tidak boleh dipakai untuk membenarkan pekerjaan tanpa persetujuan, tetapi juga tak patut diabaikan ketika langkah penertiban disusun. Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan keselamatan warga, kelestarian sungai, kepastian hukum, dan keberlangsungan usaha kecil dipertimbangkan bersama.
Kepastian tindakan lebih penting daripada polemik
Penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan menuntut dua hal berjalan beriringan: pekerjaan dihentikan sesuai desakan DPRD, dan BWS memberi keterangan terbuka mengenai legalitas serta prosedur teknisnya. Setelah itu, keputusan tentang konstruksi yang telanjur berdiri harus didasarkan pada ketentuan dan penilaian dampak terhadap aliran sungai. Rencana koordinasi dengan Kodam XV/Pattimura menunjukkan bahwa tindak lanjut pembongkaran sedang dibahas, sementara undangan kepada BWS pada pekan berikutnya ditujukan untuk memperjelas dasar pembangunan.
Kesimpulannya, penolakan izin penggunaan sumber daya air seharusnya menjadi batas yang tegas bagi pekerjaan di Sungai Waitomu. DPRD benar menuntut penghentian dan meminta pembongkaran dibahas, tetapi hasil akhirnya harus disertai penjelasan legal yang transparan dan mitigasi risiko banjir yang nyata. Penataan sungai hanya layak disebut pembangunan bila aman bagi warga, menjaga fungsi aliran, dan tidak mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil.
