Evaluasi untuk menjaga sekolah tetap berjalan
Evaluasi sekolah adalah peninjauan terhadap kondisi penerimaan murid, operasional, dan layanan pendidikan untuk mengetahui apakah sebuah lembaga mampu terus berfungsi dengan baik. Di Surabaya, Dinas Pendidikan (Dispendik) akan mengevaluasi SMP swasta yang terus mengalami kekurangan murid setiap tahun bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta. Langkah ini tepat bila diarahkan untuk mencari jalan keluar, bukan sekadar memberi cap gagal kepada sekolah yang peminatnya menurun. Tujuan yang disampaikan Dispendik adalah menjaga keberlangsungan operasional sekaligus kualitas layanan pendidikan. Kepala Dispendik Febrina Kusumawati menyatakan rencana pembahasan itu pada Jumat, 30 Oktober 2026. Bagi keluarga, keberlanjutan sekolah bukan perkara administrasi belaka: kondisi sekolah memengaruhi kepastian belajar, ketersediaan guru, dan mutu layanan yang diterima siswa.
Jumlah siswa penting, tetapi bukan angka minimum yang kaku
Regulasi yang berlaku tidak menetapkan batas minimal jumlah siswa secara kaku dalam satu rombongan belajar (rombel). Namun, ketiadaan ambang minimum bukan berarti jumlah siswa bisa diabaikan. Di Surabaya, kapasitas maksimal satu rombel adalah 32 siswa. Batas atas itu mengatur kapasitas, bukan menjamin bahwa sekolah dengan rombel kecil otomatis mampu menanggung kebutuhan hariannya. Sekolah swasta tetap perlu menghitung penerimaan murid dan kemampuan membiayai operasional, termasuk gaji guru. Karena itu, evaluasi SMP swasta Surabaya sebaiknya menilai kondisi nyata tiap lembaga, bukan mengandalkan satu angka minimum yang tidak ditetapkan aturan. Jumlah siswa adalah petunjuk penting bagi keberlangsungan sekolah, tetapi penilaian juga harus memperhitungkan kemampuan lembaga menyediakan pembelajaran dan layanan yang layak.
Tindakan harus berujung pada solusi yang terukur
Dispendik menyatakan akan mengambil sikap tegas terhadap sekolah swasta yang tidak mampu memenuhi standar minimal operasional, terutama yang terus menghadapi kekurangan murid. Ketegasan diperlukan, tetapi harus disertai ukuran yang jelas dan pembicaraan dengan MKKS serta yayasan agar tindakan tidak berhenti sebagai peringatan. Febrina juga mengingatkan lembaga pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada dana BOS atau Bopda; sekolah perlu memiliki perhitungan yang masuk akal tentang kemampuan menutup kebutuhan operasional. Ini penting karena sekolah yang terus menerima murid dalam jumlah minim tanpa rencana pembiayaan yang memadai dapat kesulitan mempertahankan guru dan mutu pembelajaran. Dispendik menegaskan evaluasi bukan untuk membatasi ruang gerak sekolah swasta. Pemerintah kota tetap membuka ruang bagi sekolah untuk berinovasi dan berkembang.
Perumusan jalan keluar perlu melibatkan sekolah
Tahap berikutnya semestinya berupa pembahasan bersama Dispendik, MKKS, dan lembaga sekolah terkait untuk merumuskan solusi, sebagaimana diharapkan dalam agenda evaluasi. Dukungan DPRD terhadap peningkatan mutu juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai urusan penerimaan murid saja: kondisi gedung, pembelajaran, serta sarana prasarana turut menentukan layanan yang dirasakan siswa. Sekolah negeri dan swasta seharusnya dapat tumbuh bersama dan memberi layanan pendidikan yang setara. Kesimpulannya, evaluasi sekolah yang kekurangan murid memang perlu, tetapi keberhasilannya bergantung pada tindak lanjut yang adil, transparan, dan sesuai kondisi tiap lembaga. Jumlah siswa perlu menjadi dasar untuk membaca risiko, bukan alasan otomatis untuk menutup kesempatan sekolah memperbaiki diri.
