Cakupan pendataan masih menjadi pekerjaan terbesar
Digitalisasi perlindungan sosial adalah penggunaan sistem dan data terhubung untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan, memeriksa kelayakan, dan membuat penyaluran lebih tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Di Kulon Progo, manfaatnya akan ditentukan bukan hanya oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh seberapa banyak keluarga yang berhasil masuk dan diverifikasi.
Hingga 29 Oktober 2026, pendataan Perlinsos Digital baru mencatat 21.919 kepala keluarga, atau 13,72 persen dari total 159.770 KK di Kulon Progo. Angka ini menunjukkan jurang antara ambisi membangun data penerima bansos yang lebih akurat dan kenyataan bahwa sebagian besar keluarga belum tercatat. Memperluas jangkauan harus menjadi prioritas setara dengan memperbaiki teknologi: basis data yang rapi tetapi tidak lengkap tetap berisiko melewatkan warga yang berhak.
Pemerintah kabupaten mengajak ASN, perangkat kapanewon, dan pamong kalurahan menjadi Agen Perlinsos untuk mempercepat pengumpulan data. Pendekatan ini masuk akal karena aparatur setempat lebih dekat dengan warga, tetapi hasilnya bergantung pada tindak lanjut, bukan sekadar jumlah orang yang terdaftar sebagai agen.
Teknologi perlu ditopang verifikasi manusia
Sistem Perlinsos menyandingkan data calon penerima dengan tujuh sumber, termasuk data kependudukan Dukcapil, DTKS, data kepegawaian, Jamsostek, Samsat, PLN, serta data aset tanah ATR/BPN. Integrasi ini dapat membantu menemukan identitas ganda dan menyaring data yang tidak sesuai kriteria. Namun, kecocokan antarbasis data bukan pengganti pemeriksaan keadaan keluarga.
Karena itu, pamong kalurahan dan agen diminta memeriksa kondisi warga secara langsung. Kegiatan arisan, pertemuan RT, dan Posyandu bisa menjadi ruang pendataan, sehingga warga tidak harus selalu datang ke kantor pemerintah untuk menyampaikan informasi. Warga yang membutuhkan juga dapat didaftarkan oleh Agen Perlinsos tanpa biaya.
Sistem menyediakan fitur sanggah bagi warga yang merasa kondisi faktualnya tidak tercermin dalam hasil penyaringan, dengan verifikasi yang dapat didukung geotagging dan foto rumah. Mekanisme koreksi seperti ini penting: otomatisasi dapat mempercepat pemeriksaan, tetapi keputusan yang memengaruhi akses bantuan harus tetap membuka jalan bagi bukti lapangan.
Biometrik menutup celah identitas, bukan semua celah
Integrasi data kependudukan berbasis biometrik dirancang untuk mengurangi risiko identitas ganda dan kesalahan mengenali penerima. Perekaman biometrik di Kulon Progo mencapai 99,31 persen atau 351.539 jiwa pada akhir September 2026; menurut narasumber Disdukcapil Candra Hermanto, pencatatan ini membantu memastikan setiap warga memiliki satu NIK tunggal.
Biometrik bansos dapat memperkuat kepastian bahwa data merujuk pada orang yang tepat, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut memenuhi syarat bantuan. Akurasi identitas dan akurasi kelayakan adalah dua hal berbeda. Keduanya harus berjalan bersama dengan pemeriksaan kondisi ekonomi, pembaruan data, dan saluran sanggah yang mudah diakses.
Warga juga dapat mendaftar secara mandiri melalui gawai dan mengetahui kelayakan dalam waktu kurang dari lima menit. Kemudahan itu berguna, tetapi keamanan data pribadi tidak boleh dikesampingkan: masyarakat diingatkan menggunakan kanal resmi dan menghindari tautan yang tidak dikenal.
Kejar target tanpa mengorbankan keadilan
Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian pendaftaran paling lambat 31 Desember 2026. Sementara itu, target pendataan Perlinsos di DIY adalah mencapai 50 persen hingga akhir 2026 sebelum penerapan penuh pada triwulan pertama 2027. Tenggat ini memberi dorongan untuk bergerak cepat, tetapi angka pendaftaran saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan.
Ukuran yang lebih bermakna ialah apakah keluarga yang berhak berhasil masuk, data keliru dapat diperbaiki, dan keputusan penyaluran bisa dijelaskan. Pemerintah juga perlu memastikan aparatur konsisten mendata serta melakukan verifikasi lapangan, bukan berhenti setelah formulir digital terisi. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi praktik yang dirasakan warga, bukan sekadar tujuan sistem.
Digitalisasi bansos Kulon Progo menawarkan fondasi yang berguna melalui integrasi data, biometrik, dan keterlibatan aparatur. Namun, capaian 13,72 persen memperlihatkan bahwa pekerjaan paling mendesak masih berupa memperluas pendataan tanpa mengurangi ketelitian. Teknologi dapat mempersempit peluang salah sasaran; keadilan akhirnya bergantung pada data yang lengkap, verifikasi yang jujur, dan koreksi yang benar-benar terbuka.
