Dana besar harus berujung pada jalan yang layak
Perbaikan jalan Majalengka adalah upaya membenahi ruas yang rusak sekaligus memperkuat hubungan perjalanan antarwilayah, sehingga manfaat anggaran harus terasa dalam mobilitas warga sehari-hari. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp230 miliar untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka sepanjang 2026. Dana bantuan keuangan provinsi itu diarahkan untuk menangani kerusakan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Gubernur Dedi Mulyadi menyebut alokasi tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan kerusakan jalan di Majalengka. Arah belanjanya tepat: ruas yang lebih baik dapat memudahkan perjalanan warga dan menghubungkan wilayah dengan lebih lancar. Namun, angka Rp230 miliar sendiri belum membuktikan keberhasilan. Ukurannya ialah ruas mana yang diperbaiki, bagaimana mutu pekerjaannya, dan apakah jalan tetap layak setelah proyek selesai. Tanpa hasil yang terjaga, dana besar hanya memberi kelegaan sementara.

Status ruas menentukan penanggung jawab
Perdebatan soal jalan rusak tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan dasar: siapa yang berwenang atas ruas tersebut? Saat meninjau jalan kabupaten di Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, pada Jumat, 6 November 2026, Dedi Mulyadi mengatakan jalan yang tidak layak setelah alokasi provinsi dipastikan bukan berada di bawah tanggung jawab provinsi. Ia juga menyatakan, “Kalau ada jalan butut, itu bukan punya provinsi. Itu punya Kabupaten”.
Pernyataan itu menegaskan batas kewenangan, tetapi bagi warga, pembagian administrasi bukan jawaban atas lubang di jalan. Mereka membutuhkan informasi yang jelas tentang status ruas, instansi yang harus menerima laporan, dan langkah penanganannya. Pemerintah daerah perlu membuat tanggung jawab ini mudah dipahami, bukan membiarkan warga menebak apakah kerusakan berada pada jalan provinsi Jawa Barat atau jalan kabupaten. Kejelasan status seharusnya mempercepat perbaikan, bukan menjadi alasan untuk saling melempar urusan.
Mutu dan pemeliharaan menentukan manfaat
Pembangunan tidak selesai ketika pekerjaan fisik rampung. Dedi menekankan perlunya pengawasan kualitas dan pemeliharaan berkala agar infrastruktur yang telah dibangun tidak cepat rusak kembali. Itu bagian penting dari anggaran jalan Jabar: warga tidak hanya membutuhkan permukaan jalan yang mulus saat baru dikerjakan, tetapi juga kondisi yang aman dan layak dalam penggunaan sehari-hari.
Pemprov menyebut telah mengangkat delapan pegawai untuk tenaga kebersihan di lokasi, dengan gaji Rp4 juta. Langkah pemeliharaan seperti ini dapat membantu, tetapi tidak menggantikan pengawasan teknis terhadap kualitas pekerjaan maupun jadwal perawatan. Agar manfaat Rp230 miliar tidak berhenti sebagai klaim, pemerintah perlu terbuka mengenai ruas yang ditangani, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut ketika kerusakan muncul. Kepercayaan publik tumbuh dari bukti bahwa jalan tetap terawat, bukan semata dari besarnya alokasi.
Konektivitas perlu disertai akuntabilitas
Alokasi untuk Majalengka juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah. Jalan yang layak dapat membuat perjalanan lebih lancar, tetapi manfaat itu bergantung pada kesinambungan jaringan: satu ruas yang rusak tetap bisa menghambat perjalanan meski ruas lain sudah diperbaiki. Karena itu, pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten harus disertai koordinasi yang nyata.
Dedi menyatakan bahwa tahun berikutnya kabupaten lain akan mendapat giliran. Rencana tersebut membuat ketepatan pelaksanaan di Majalengka semakin penting: hasil yang terukur dapat menjadi dasar bagi penanganan wilayah berikutnya. Kesimpulannya, Rp230 miliar merupakan peluang besar, bukan jaminan otomatis. Pemprov harus menjaga mutu dan pemeliharaan ruas yang menjadi kewenangannya, sementara status jalan yang rusak perlu diterangkan agar pemerintah kabupaten atau provinsi yang bertanggung jawab bisa segera bertindak. Warga berhak menilai hasilnya dari jalan yang mereka lalui.






