Target 2045 lebih dari sekadar simbol
Bahasa Indonesia PBB adalah upaya menjadikan bahasa Indonesia salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga bahasa nasional dapat digunakan dalam forum diplomasi dan kerja organisasi dunia. Target itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam puncak peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 di Jakarta, pada 28 Oktober 2026. Pemerintah, menurut Mu'ti, terus memperluas penggunaan bahasa Indonesia melalui forum internasional dan pendidikan tinggi di luar negeri. Sasaran ini layak dipandang sebagai agenda jangka panjang, bukan janji yang otomatis tercapai hanya karena bahasa Indonesia semakin dikenal. Ia menyentuh soal kehadiran Indonesia dalam diplomasi: apakah bahasa nasional dipakai untuk menyuarakan kepentingan negara, atau tetap tersisih oleh bahasa yang lebih mapan di forum dunia. Karena itu, pengumuman target Bahasa Indonesia pada 2045 perlu diikuti kerja nyata dan ukuran kemajuan yang jelas.
UNESCO membuka pintu, tetapi bukan jalan pintas
Pengakuan di UNESCO memberi pijakan penting. Pada 20 November 2023, Konferensi Umum UNESCO mengesahkan Resolusi 42 C/28 secara konsensus, menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi ke-10 dalam forum tersebut. Status itu memungkinkan bahasa Indonesia digunakan dalam persidangan Konferensi Umum UNESCO dan dokumen forum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun, capaian tersebut tidak serta-merta memberi status bahasa resmi PBB. Organisasi itu saat ini memiliki enam bahasa resmi: Arab, China, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Perbedaan ini penting agar keberhasilan UNESCO tidak diperlakukan sebagai kepastian bahwa tahap berikutnya tinggal menunggu waktu. Pencapaian itu lebih tepat menjadi modal diplomasi: bukti bahwa bahasa Indonesia dapat berfungsi dalam forum multilateral, sekaligus alasan untuk menggalang dukungan lebih luas dari negara-negara anggota.
Perluasan penutur harus sejalan dengan diplomasi
Jalur pendidikan menjadi bagian penting dari strategi, sebab pengakuan internasional akan lebih kuat bila disertai komunitas penutur dan pemelajar yang terus tumbuh. Abdul Mu'ti mencontohkan pembukaan program studi bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Mesir, serta pengajaran bahasa Indonesia di University of Tasmania, Australia. Langkah seperti ini perlu diperluas dan dijaga kesinambungannya, bukan berhenti sebagai program percontohan. Pada saat yang sama, Indonesia perlu lebih percaya diri memakai bahasa Indonesia dalam pertemuan internasional, dengan dukungan penerjemahan dan penafsiran yang memadai. Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah mendorong pemartabatan bahasa Indonesia dan mencontohkan Jepang serta Korea Selatan yang menggunakan bahasa nasional dalam sejumlah forum internasional. Contoh itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasa sendiri bukan penghalang diplomasi, selama negara menyiapkan dukungan praktis dan konsisten.
Dari aspirasi menjadi dukungan negara anggota
Jalan menuju 2045 menuntut kebijakan yang tidak berubah-ubah, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan diplomasi aktif untuk memperoleh dukungan negara anggota. Pemerintah juga perlu membangun penggunaan bahasa Indonesia secara teratur di forum global, sembari memastikan mutu materi, penerjemahan, dan kapasitas juru bahasa mampu memenuhi kebutuhan lembaga internasional. Kebanggaan terhadap bahasa sendiri penting, tetapi tidak cukup untuk mengubah aturan organisasi multilateral. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya jumlah program bahasa di luar negeri, melainkan juga bertambahnya ruang penggunaan bahasa Indonesia dan dukungan konkret dalam proses diplomatik. Jika tahap UNESCO dipakai sebagai fondasi, bukan garis akhir, target Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi PBB dapat menjadi agenda yang lebih kredibel. Kesimpulannya, 2045 hanya akan bermakna bila Indonesia menggabungkan penguatan bahasa di dalam negeri dengan diplomasi yang tekun di luar negeri.
