Data Desil: Tulang Punggung Bantuan yang Sedang Retak
Data desil adalah sistem pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan yang dipakai pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak menerima berbagai program bantuan sosial, sehingga akurasi data desil menjadi penentu utama apakah bantuan tepat sasaran atau justru meleset dari warga yang paling membutuhkan. Ketika tulang punggung ini retak, seluruh bangunan kebijakan perlindungan sosial ikut goyah. Ketidakakuratan data desil berpotensi membuat warga yang berhak menerima bantuan pemerintah terlewat, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima. Di titik ini, persoalan akurasi data desil bukan sekadar isu teknis, melainkan soal keadilan: siapa yang terus bisa bertahan, dan siapa yang terpaksa menanggung beban hidup sendirian karena sistem administrasi salah menilai.
Ketika Angka Tak Mencerminkan Realitas: Salah Sasaran yang Menyakitkan
Masalah utama sistem desil pemerintah adalah jarak antara angka di layar dengan kenyataan di lapangan. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan bahwa "pendataan harus benar dan akurat" karena data inilah yang menjadi dasar penyaluran bantuan. Tanpa akurasi data desil, warga yang layak bisa kehilangan akses ke bantuan pendidikan, kesehatan, hingga program sosial lain, sementara rumah tangga yang relatif mampu tetap muncul sebagai penerima. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, mengakui banyak persoalan bantuan sosial muncul karena data belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga. Akibatnya, program seperti KJP, BPJS, hingga KJMU ikut tersandera oleh data yang salah. Ketika semua bergantung pada data desil, kesalahan kecil di tabel bisa berubah menjadi bencana bagi keluarga yang sedang berada di ujung tanduk.
Verifikasi Data Bantuan Sosial: Dari Angka Menjadi Wajah Manusia
Penetapan kelompok kesejahteraan dalam sistem desil tidak boleh otomatis berubah menjadi kebijakan tanpa verifikasi data bantuan sosial yang memadai. Hetifah Sjaifudian menilai pemerintah perlu memberi penjelasan lebih utuh tentang cara kerja sistem desil pemerintah dan menegaskan bahwa batas desil tidak seharusnya menjadi garis kaku untuk semua program. Ia mengingatkan, keluarga di kelompok rentan seperti desil menengah tetap bisa membutuhkan beasiswa agar anak mereka mengangkat taraf hidup keluarga. Dalam praktik, pendataan sering tidak sedetil yang seharusnya dan harus diberi kesempatan diperbaiki. Itu artinya, mekanisme sanggah yang jelas dan manusiawi wajib tersedia: warga tahu ke mana mengajukan keberatan, kapan data diperbarui, dan berapa lama koreksi diproses. Tanpa itu, akurasi data desil hanya slogan, bukan hak warga.
Data Mandiri dan Pemutakhiran Berkala: Jalan Keluar yang Tak Bisa Ditunda
Harapan publik sederhana: bantuan tepat sasaran, tanpa drama salah data berulang kali. Suhud Alynudin berharap pemutakhiran data desil bisa meredakan keresahan masyarakat dan memperbaiki persoalan pendataan yang selama ini mengganggu penyaluran bantuan. Hetifah mendorong penguatan pemutakhiran dan mekanisme sanggah, sementara pemerintah menyatakan data desil dalam DTSEN tetap bisa dikoreksi bila tidak sesuai kondisi ekonomi warga. Di tingkat daerah, Muhammad Subki menilai penguatan pusat data kesejahteraan sosial penting agar pemerintah daerah memiliki basis data mandiri yang lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi warganya. Dengan biaya hidup yang berbeda antarwilayah, menyalin mentah data nasional jelas keliru. Solusinya: pemutakhiran berkala, data mandiri yang peka terhadap beban hidup lokal, serta verifikasi yang transparan. Tanpa itu, kita akan terus bergantung pada angka yang tidak lagi menggambarkan kenyataan.
