Ketika Proyek Irigasi Gagal Mengalirkan Air dan Keadilan
Proyek irigasi gagal adalah kondisi ketika infrastruktur pengairan yang dibangun dengan dana publik tidak mampu menyalurkan air secara optimal ke lahan pertanian, ditandai pipa bocor, saluran tersumbat, jaringan mesin bermasalah, dan akhirnya meninggalkan ratusan hektare lahan sawah terlantar tanpa manfaat nyata bagi petani maupun ketahanan pangan lokal. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis; ia mencerminkan lemahnya perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas pemerintah terhadap proyek yang seharusnya menjadi tulang punggung produksi pangan. Di berbagai daerah, dari Ogan Ilir, Siak hingga Aceh Selatan, pola kegagalan yang serupa terlihat: infrastruktur irigasi rusak, air tidak sampai ke petak sawah, petani merugi, sementara aparat dan kontraktor bergerak lambat merespons jeritan lapangan.
Di Dusun 3 Teluk Lanus, Sungai Apit, ratusan hektare lahan pertanian praktis lumpuh; hanya sekitar 40 hektare yang masih dapat digarap karena keterbatasan air untuk tanaman padi. Petani seperti Satini tak hanya kekurangan air, tapi juga alat; mereka bahkan belum memiliki satu pun traktor untuk mengolah tanah dan berharap pemerintah turun tangan menyediakan alsintan dasar. Di sini jelas terlihat bahwa irigasi bukan sekadar pipa dan saluran: tanpa air dan alat, lahan sawah terlantar, jam kerja hilang, dan pendapatan petani menyusut. Respons Bupati yang meminta petani menyampaikan langsung persoalan untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat terdengar baik di atas kertas, namun tanpa perubahan cara kerja birokrasi dan mekanisme pengawasan proyek, janji itu berisiko berhenti sebagai formalitas politis.
Ogan Ilir: Pipa Bocor, Panel Rusak, Proyek Rp 1,5 Miliar Hanya Jadi Pajangan
Kasus paling telanjang tentang proyek irigasi gagal terlihat di Desa Sejaro Sakti, Ogan Ilir. Di atas kertas, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dari BBWS Sumsel dirancang mengairi 5 hingga 10 hektare sawah per lokasi. Di lapangan, petani seperti Tri Nur Rohman dan Mahmud mengaku jangankan 5 hektare, mengairi 1 hektare pun sangat sulit karena aliran air tidak maksimal. Pipa distribusi yang baru dipasang banyak bocor, air tak pernah sampai ke petak sawah. Ini bukan kecelakaan kecil; ini indikator pekerjaan asal jadi yang mengabaikan standar teknis dasar pada proyek irigasi bernilai miliaran rupiah. “Pipa distribusi banyak yang bocor. Saya buat sumur bor dengan dana pribadi untuk pengairan sawah,” keluh Mahmud tentang proyek senilai Rp 1,5 miliar yang ia sebut hanya jadi pajangan.
Yang lebih mengkhawatirkan, kerusakan infrastruktur irigasi ini melahirkan dampak sekunder di luar sawah. Kebocoran sambungan pipa dan gangguan jaringan mesin serta panel membuat sistem JIAT tidak berfungsi optimal. Tegangan listrik yang tidak stabil bahkan dilaporkan merusak panel surya pada instalasi, menimbulkan spanning listrik yang berbahaya bagi warga di sekitar jaringan. Petani dipaksa merogoh kocek jutaan rupiah untuk membuat sumur bor swadaya, menutup lubang kegagalan negara yang seharusnya menjamin pasokan air dan ketahanan pangan. Mereka menuntut BBWS Sumsel, kontraktor, hingga aparat penegak hukum turun langsung, mengaudit proyek, dan bertanggung jawab atas dana publik yang seolah menguap tanpa manfaat. Tanpa sanksi tegas dan koreksi menyeluruh, pola proyek irigasi gagal seperti ini hanya akan berulang di desa lain.
Aceh Selatan dan Siak: Saluran Tersumbat, Sawah Kering, Ketahanan Pangan Terancam
Di Aceh Selatan, Forum Peduli Kluet Raya (FPKR) menemukan saluran irigasi tersier sepanjang empat kilometer di Dusun Guha Panton Seulaseh dalam keadaan memprihatinkan: pendangkalan parah, sedimen lumpur menumpuk, semak belukar tumbuh liar, dan aliran air tersendat. Hasilnya, ratusan hektare sawah mengalami kekeringan karena pasokan air tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Teluk Lanus, Siak, situasi tak jauh berbeda: dari ratusan hektare lahan, hanya 40 hektare yang bisa ditanami padi akibat masalah irigasi, sementara sisanya menjadi lahan sawah terlantar di pinggir sungai. Dua contoh ini mengungkap pola sama: infrastruktur irigasi rusak dan terbengkalai, tak ada normalisasi saluran yang serius, dan beban penanganan justru jatuh ke pundak petani yang sudah kekurangan modal.
Musim kemarau panjang membuat kelemahan sistem irigasi semakin telanjang: kebutuhan air melonjak, tetapi pipa bocor, saluran dangkal, dan mesin bermasalah. Ketika pemerintah lambat, petani di Kluet Utara terpaksa membersihkan saluran secara swadaya selama tiga musim tanam terakhir, meski keterbatasan tenaga membuat upaya itu tak cukup memulihkan kapasitas irigasi. FPKR menuntut langkah konkret: pengerukan sedimen, normalisasi dengan alat berat, dan koordinasi cepat Pemkab dengan pemerintah provinsi agar akses air kembali normal. Bupati di Siak menyatakan siap menghimpun laporan petani dan memperjuangkan ke pusat, namun ketahanan pangan tak bisa menunggu proposal dan rapat; ia bergantung pada air yang mengalir hari ini. Tanpa penanganan segera, kemarau berikutnya akan membawa kerugian lebih besar dan potensi gejolak sosial yang tak lagi sebatas keluhan.
Di Balik Pipa Bocor: Akuntabilitas Negara dan Hak Petani Atas Air
Rangkaian kasus proyek irigasi gagal ini menunjukkan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar teknis pengerjaan. Ketika proyek miliaran rupiah meninggalkan pipa bocor pertanian, jaringan listrik bermasalah, dan infrastruktur irigasi rusak, masalah utamanya adalah akuntabilitas: siapa yang memastikan perencanaan realistis, mutu kerja kontraktor, dan pemeliharaan pasca-konstruksi yang memadai? Petani di Ogan Ilir sampai harus membuat sumur bor sendiri di sebelah proyek JIAT senilai Rp 1,5 miliar, sementara saluran dan panel yang dibangun atas nama ketahanan pangan tak berfungsi optimal. FPKR di Aceh Selatan dan warga Teluk Lanus di Siak sudah berulang kali menyuarakan kebutuhan konkret: air mengalir, saluran dinormalisasi, alat berat disiagakan, traktor disediakan.
Namun selama mekanisme pengawasan lebih lemah daripada kepentingan proyek, petani akan terus menjadi pihak pertama yang menanggung risiko: gagal tanam, hilang panen, turun pendapatan, dan terganggunya pasokan pangan lokal. Pemerintah daerah dan pusat perlu berhenti menganggap irigasi sebagai proyek fisik semata dan melihatnya sebagai hak dasar petani atas air. Itu berarti audit terbuka atas proyek yang diduga asal jadi, penegakan sanksi bagi pelaksana yang lalai, dan skema pemeliharaan jangka panjang dengan melibatkan kelompok tani sebagai pengawas harian. Ketika air tak mengalir di pipa yang dibangun dengan uang publik, yang mengering bukan hanya sawah, melainkan kepercayaan warga. Memulihkan irigasi harus sekaligus memulihkan kepercayaan itu: dengan sistem yang transparan, tanggung jawab yang jelas, dan keberpihakan nyata pada petani sebagai penjaga pertama ketahanan pangan.
