Bunga utang besar, pilihan anggaran makin ketat
Bunga utang pemerintah adalah biaya yang dibayar negara atas pinjaman dan surat berharga yang digunakan untuk membiayai kebutuhan anggaran, sehingga besarnya langsung memengaruhi ruang belanja untuk layanan publik dan pembangunan. Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah merealisasikan belanja bunga utang sebesar Rp494 triliun, menurut Kementerian Keuangan dalam paparan kinerja APBN pada 13 November. Nilai itu setara 82,4 persen dari target setahun sebesar Rp599 triliun dan 21,08 persen dari belanja pemerintah pusat. Ini bukan sekadar angka akuntansi: bunga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga ruang untuk memilih penggunaan anggaran lain menjadi lebih terbatas. Pemerintah memperkirakan pembayaran bunga mencapai Rp582,2 triliun hingga akhir tahun, menyisakan sekitar Rp88,2 triliun untuk direalisasikan pada November dan Desember. Dengan demikian, tekanan pada APBN belum selesai saat data Oktober ditutup.

Uang berputar di dalam negeri, tetapi biayanya tetap nyata
Sekitar 92,7 persen pembayaran bunga hingga akhir Oktober disalurkan kepada investor Surat Berharga Negara dalam negeri. Rinciannya, bunga utang domestik mencapai Rp458,4 triliun, sedangkan bunga utang luar negeri sebesar Rp35,6 triliun. Pemerintah beralasan bahwa pembayaran tersebut menambah likuiditas sektor keuangan dan menjadi sumber dana bagi kegiatan ekonomi. Manfaat ini patut diperhitungkan: pemegang SBN, termasuk individu dan institusi, menerima pendapatan yang dapat digunakan kembali dalam perekonomian. Namun, perputaran uang domestik tidak menghapus biaya kesempatan bagi APBN. Setiap rupiah untuk bunga tetap tidak tersedia untuk dialokasikan secara langsung ke perlindungan sosial, infrastruktur, atau layanan publik. Karena itu, klaim bahwa pembayaran bunga mendukung ekonomi perlu dibaca bersama pertanyaan yang lebih penting: apakah manfaat ekonomi dari utang cukup besar untuk membenarkan biaya pembayarannya?

Pembiayaan berlanjut, ruang fiskal perlu dijaga
Hingga 31 Oktober, pemerintah merealisasikan pembiayaan utang Rp629,3 triliun, setara 75,6 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Realisasi itu terdiri dari penerbitan SBN sebesar Rp586,1 triliun dan pinjaman Rp43,2 triliun. Angka pembiayaan ini menunjukkan bahwa kebutuhan negara masih bergantung pada penarikan utang, sementara pembayaran bunga menjadi konsekuensi yang membebani anggaran pada periode berjalan maupun berikutnya. Besaran bunga juga dapat berubah mengikuti faktor internal dan eksternal. Maka, menjaga kepercayaan investor saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan utang mendukung kegiatan yang memperkuat pertumbuhan dan penerimaan negara, sekaligus mengelola biaya serta risiko pembiayaan. Tanpa peningkatan kemampuan pendapatan dan disiplin pemilihan belanja, ruang fiskal Indonesia akan terus terdesak oleh kewajiban yang sulit dihindari.
Kesimpulannya, bunga utang yang sebagian besar kembali ke investor domestik memang dapat menopang likuiditas, tetapi tidak membuat beban fiskalnya lenyap. Pembiayaan APBN harus dinilai bukan hanya dari kemampuan pemerintah memperoleh dana, melainkan juga dari hasil yang dihasilkan setiap rupiah utang. Prioritas berikutnya seharusnya jelas: menjaga biaya utang tetap terkendali dan mengarahkan pembiayaan pada manfaat ekonomi yang memperluas penerimaan serta ruang belanja. Itulah ukuran penting keberlanjutan fiskal—bukan sekadar apakah utang dapat ditarik, tetapi apakah manfaatnya sepadan dengan bunga yang harus dibayar.






