Jalan Desa Papua Selatan: Akses Kampung Terpencil Bukan Sekadar Aspal
Jalan desa Papua Selatan adalah jaringan infrastruktur pedesaan yang dibangun pemerintah provinsi untuk menghubungkan kampung-kampung terpencil dengan pusat layanan ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan jaringan jalan yang sudah ada, sekaligus mengatasi keterisolasian yang berlangsung puluhan tahun dan membuka peluang baru bagi masyarakat adat di wilayah pesisir dan pedalaman. Pembangunan ini bukan proyek teknis biasa; ia mengubah pola hidup, arah ekonomi, dan relasi kuasa atas tanah ulayat. Karena itu, setiap ruas jalan strategis yang menembus kampung membawa harapan dan kekhawatiran sekaligus. Di satu sisi, warga Rawasari menyambut gembira ketika ruas jalan strategis dari Salor–Kurik–Rawasari akhirnya tembus ke kampung mereka setelah lama diabaikan. Di sisi lain, penolakan pembangunan jalan di Salamepe dan Nakias menunjukkan bahwa akses tidak boleh menginjak hak adat.
Proyek Strategis: Dari Wanam–Nguti hingga Salor–Kurik–Rawasari
Pemerintah Papua Selatan memilih jalan desa sebagai tulang punggung infrastruktur pedesaan, bukan sekadar pelengkap. Pembangunan jalan sepanjang 138 kilometer dari Wanam ke Nguti ditetapkan sebagai proyek strategis nasional untuk kepentingan umum, jelas menargetkan kampung terpencil yang selama ini sulit dijangkau. Di kawasan lain, ruas strategis dari Kantor Gubernur di Salor menuju Kurik Harapan, Kurik Pasar, hingga Rawasari dan ditargetkan berakhir di muara Sungai Kumbe, sudah mencapai progres fisik sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2026."Ruas jalan ini akan kita selesaikan pada tahun 2026. Saat ini pembangunan jalan sudah mencapai progres 60 persen," kata Gubernur Apolo Safanpo. Namun di balik angka-angka itu, pertanyaan pentingnya adalah: seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam menentukan arah jalan dan dampaknya terhadap ruang hidup mereka?
Ketika Jalan Desa Berhadapan dengan Ombak dan Tanah Ulayat
Kemajuan infrastruktur pedesaan di Papua Selatan dibayangi dua tantangan besar: alam pesisir yang keras dan penolakan pembangunan jalan berbasis hak ulayat. Di ruas Merauke–Ndalir, badan jalan berkali-kali rusak akibat hantaman ombak yang dipicu pasang surut air laut, menjadikannya akses penting warga yang rentan putus setiap saat. Gubernur Apolo Safanpo meninjau langsung kerusakan ini bersama instansi teknis untuk menginventarisasi dan mengusulkan perbaikan, termasuk rencana pemecah gelombang agar energi ombak diredam sebelum mencapai badan jalan. Sementara itu, di Salamepe dan Nakias, penolakan pembangunan jalan muncul setelah area yang dipasang sasi oleh masyarakat adat ditabrak pelaksana proyek. Pemerintah provinsi berjanji memediasi dan memfasilitasi dialog, tetapi fakta bahwa setiap memasuki wilayah marga baru harus ada pembicaraan ulang menunjukkan bahwa perencanaan selama ini belum cukup menghormati ritme dan struktur kepemilikan adat.
Menghubungkan Kampung dengan Jalan HGU: Akses Ekonomi atau Ketimpangan Baru?
Salah satu arah pembangunan jalan desa Papua Selatan adalah menghubungkan kampung dengan aset ekonomi perusahaan, seperti rencana jalan dari Kampung Salamepe (Divisi 15) menuju jalan HGU PT Dongin Prabhawa sepanjang sekitar 1,5 kilometer. Jalan kampung ini akan dipakai warga untuk kegiatan ekonomi, pelayanan kesehatan, pemerintahan, dan kebutuhan sosial lain, dengan pembukaan vegetasi dibatasi seminimal mungkin. Di atas kertas, ini tampak ideal: masyarakat mendukung kelanjutan kebun plasma perusahaan asalkan kewajiban seperti PSDH dan DR dipenuhi, dan mereka bahkan menyiapkan Peraturan Kampung untuk menetapkan batas ulayat sebagai dasar plasma mandiri. Namun menghubungkan kampung dengan jalan HGU tanpa keseimbangan kekuasaan berisiko menjadikan jalan desa sebagai koridor ekstraksi, bukan akses kesejahteraan. Jalan yang menghubungkan warga dengan perusahaan harus diiringi penguatan posisi tawar masyarakat, bukan sekadar mempermudah keluar-masuknya komoditas.
Kesimpulan: Jalan Desa Harus Mengikuti Jejak Warga, Bukan Sebaliknya
Pembangunan jalan desa Papua Selatan jelas mengubah peta akses kampung terpencil dan membuka peluang ekonomi yang sebelumnya nyaris mustahil. Warga Rawasari yang mengingat jalan rusak layaknya sawah berlumpur kini merasakan langsung manfaat ruas strategis yang menembus kampung mereka. Tetapi penolakan pembangunan jalan di Salamepe dan Nakias, serta kerentanan ruas pesisir Merauke–Ndalir terhadap pasang surut dan ombak, mengingatkan bahwa infrastruktur pedesaan tidak bisa dipaksakan dari atas. Jalan desa Papua Selatan akan benar-benar menjadi jalan masyarakat hanya jika tiga syarat dipenuhi: desain teknis yang peka terhadap lingkungan pesisir, proses mediasi yang menghormati hak ulayat marga, dan orientasi ekonomi yang menempatkan kampung sebagai subjek, bukan sekadar jalur menuju HGU perusahaan. Tanpa itu, aspal bisa mulus, tetapi keadilan tetap berlubang.
