Keselamatan harus menjadi ukuran pertama
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan penyediaan makanan bagi penerima manfaat yang keberhasilannya harus diukur dari mutu gizi, keamanan pangan, dan ketepatan pelaksanaan, bukan semata jumlah porsi yang dibagikan. Desakan evaluasi program MBG menguat setelah kasus keracunan makanan siswa berulang di sejumlah daerah. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), melalui ketuanya Niti Emiliana, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertanyakan efektivitas pengawasan serta perbaikan sistem pelaksanaan MBG. Desakan ini bukan alasan untuk mengabaikan tujuan pemenuhan gizi, melainkan pengingat bahwa manfaat program runtuh ketika makanan yang dibagikan membahayakan siswa. Perlindungan penerima manfaat harus menjadi prioritas nyata, dengan standar pengolahan dan pemeriksaan yang dapat diuji. Tanpa jaminan itu, memperluas distribusi lebih cepat daripada memperbaiki pengawasan hanya memperbesar risiko.
Kasus berulang menuntut pengawasan yang bisa diperiksa
Angka kasus di Yogyakarta memperjelas skala persoalan yang tak patut diperlakukan sebagai gangguan kecil. Dalam materi yang dipaparkan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Abdul Haris Fatgehipon, dugaan keracunan di SMA Negeri 1 Yogyakarta pada Oktober 2025 melibatkan 426 siswa, sedangkan kasus di SMK Negeri 2 Yogyakarta pada September 2026 melibatkan 413 siswa. Kasus-kasus ini menuntut penelusuran menyeluruh terhadap kesiapan dapur, kebersihan, bahan pangan, proses pengolahan, dan distribusi. YLKI juga mendorong pengawasan lebih kuat terhadap dapur penyedia, penerapan standar keamanan pangan, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar. Keamanan pangan sekolah tidak boleh berhenti sebagai janji dalam pedoman; orang tua, sekolah, dan publik perlu memperoleh informasi yang cukup untuk mengetahui bagaimana makanan diproduksi dan risiko ditangani.
Transparansi bukan pelengkap
Evaluasi yang hanya berlangsung di balik pintu tertutup berisiko mengulang masalah yang sama. YLKI menyoroti dugaan penyelesaian kasus melalui kesepakatan kekeluargaan atau surat pernyataan yang membatasi korban dan keluarga dalam berbicara kepada media. Jika praktik seperti itu terjadi, keterbukaan informasi dan pengawasan publik dapat terhambat. Pemerintah perlu memastikan keluarga mendapat penjelasan, hasil pemeriksaan disampaikan secara bertanggung jawab, dan keluhan dapat dilaporkan tanpa tekanan. Abdul Haris juga mendorong tata kelola MBG yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, disertai koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, serta penyedia makanan. Keterbukaan bukan ancaman bagi program; justru itulah cara membangun kepercayaan dan menemukan kelemahan operasional sebelum masalah meluas. Penutupan dapur sementara atau pencabutan izin perlu dilengkapi pemeriksaan yang jelas dan pertanggungjawaban sesuai temuan.
Tepat sasaran berarti tepat manfaat
Ketepatan sasaran MBG perlu dinilai bersama keamanan dan mutu, bukan dipisahkan sebagai urusan administrasi. Abdul Haris menegaskan evaluasi dibutuhkan agar program berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam memberi manfaat kepada masyarakat. Itu berarti pemerintah harus menilai apakah pelaksanaan sesuai kebutuhan penerima, apakah kualitas makanan terjaga, dan apakah sistem pengadaan serta distribusi dapat diawasi. Jumlah porsi yang tersalur bukan bukti keberhasilan jika makanan tidak aman atau manfaatnya tidak sampai kepada sasaran yang dimaksud. Evaluasi sebaiknya menghasilkan perbaikan terukur: standar dapur dan bahan pangan yang konsisten, pengawasan penyedia yang berkelanjutan, jalur pengaduan yang terbuka, serta tindak lanjut atas pelanggaran. Jika kelalaian terbukti, YLKI mendorong agar penanganan tidak otomatis berhenti pada sanksi administratif dan proses hukum ditempuh sesuai ketentuan.
Perbaiki pelaksanaan sebelum mengejar angka
MBG memiliki tujuan penting, tetapi niat baik tidak membebaskan pelaksana dari kewajiban menjaga keselamatan siswa. Pemerintah seharusnya menjadikan evaluasi menyeluruh sebagai langkah kerja yang terbuka: memeriksa kesiapan pelaksanaan, mutu makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, pengelolaan bahan, distribusi, dan kinerja setiap penyedia. Sekolah serta pemerintah daerah perlu dilibatkan karena merekalah yang berhadapan langsung dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Hasil evaluasi juga mesti menjelaskan apa yang diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana publik dapat memantau tindak lanjut. Tanpa ukuran dan keterbukaan tersebut, janji pembenahan mudah menjadi pengulangan pernyataan setelah setiap insiden. Kesimpulannya tegas: program hanya layak diperluas jika perlindungan siswa, transparansi, dan ketepatan sasaran benar-benar terjamin. Keberhasilan MBG bukan jumlah makanan yang dibagikan, melainkan manfaat yang aman dan tepat bagi penerimanya.
