Karhutla: Dari Bencana Alam Menjadi Krisis Ekonomi Terbuka
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah bencana alam Indonesia berupa pembakaran atau pelepasan api di kawasan hutan dan lahan yang memicu pelepasan asap tebal, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian ekonomi karhutla yang meluas dari sektor produksi hingga layanan publik. Di balik kabut putih yang menutupi langit, sesungguhnya terjadi penguapan kekayaan nasional. Center for Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian ekonomi karhutla sudah menembus Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun sepanjang Januari–Agustus 2026. Angka ini bukan statistik di atas kertas; ia merepresentasikan usaha kecil yang berhenti beroperasi, sekolah yang diliburkan, dan rumah tangga yang menanggung biaya kesehatan. Bila kebakaran meluas hingga akhir tahun, beban ekonomi dan sosial hampir pasti akan melompat lebih tinggi.
Asap Lintas Negara: Biaya Reputasi dan Diplomasi
Dimensi paling sensitif dari krisis ini adalah asap lintas negara. Badan penanggulangan bencana mencatat polutan akibat karhutla di Sumatra dan Kalimantan berpotensi terbawa angin ke wilayah negara tetangga. Pola pergerakan polutan terpantau mengarah ke barat laut menuju Selat Malaka dan Natuna, dengan konsentrasi tertinggi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Artinya, sekali api dibiarkan menyala, konsekuensinya tidak berhenti pada batas administratif. Setiap hari asap melintas, reputasi regional tercoreng, tekanan diplomatik menguat, dan peluang kerja sama ekonomi terancam. Biaya ini sering tidak masuk ke tabel kerugian ekonomi karhutla, padahal dalam jangka panjang, citra sebagai episentrum kabut asap dapat menggerus investasi, pariwisata, sampai kepercayaan pasar terhadap tata kelola lingkungan.
Kerugian Ekonomi: Dari PDRB yang Terkikis hingga Warga Sakit
Kerugian ekonomi karhutla yang diperkirakan mencapai Rp39,29–Rp123,1 triliun bukan angka abstrak; batas atasnya setara 49,1 persen estimasi PDRB Kalimantan Tengah. Satu provinsi seolah kehilangan hampir separuh aktivitas ekonominya di atas kertas. CELIOS menegaskan, "Kerugian sebesar ini dipicu oleh terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat serta membengkaknya biaya kesehatan akibat paparan asap karhutla". Dari sisi kesehatan, sekitar 1,78 juta orang diperkirakan menderita ISPA dengan total beban biaya Rp9,75 triliun, mencakup biaya medis langsung Rp7,13 triliun dan biaya tidak langsung Rp2,63 triliun. Di level rumah tangga, ini berarti pendapatan menurun karena jam kerja hilang, sementara pengeluaran obat, transportasi ke fasilitas kesehatan, dan perawatan anggota keluarga meningkat. Ekonomi regional melemah dua kali: produksi turun, konsumsi rumah tangga ikut tertekan.
Mengapa Karhutla Melebar dan Strategi Lama Gagal
Lonjakan frekuensi karhutla Januari–Juni 2026 hingga 366 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pola lama penanganan telah gagal. CELIOS memotret adanya pergeseran sebaran kebakaran ke luar wilayah gambut klasik Sumatra–Kalimantan, termasuk ke Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Lonjakan di Papua Selatan bahkan terindikasi terkait pembukaan lahan besar untuk proyek food estate dan bioetanol. Artinya, kebijakan moratorium di lahan gambut saja tidak memadai ketika ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan terus mendorong pembukaan lahan baru. Menurut analisis CELIOS, karhutla bukan semata akibat anomali cuaca Super El‑Nino, melainkan juga hasil ulah korporasi dan rentannya lahan akibat praktik ekstraktif, sementara kekeringan panjang hanyalah pra‑kondisi yang mempercepat nyala api.
Dari Bencana Tahunan ke Reformasi Kebijakan yang Menyeluruh
Jika kerugian ekonomi karhutla sudah setara puluhan triliun rupiah, mempertahankan pola respons reaktif adalah pemborosan politik dan fiskal. CELIOS mengajukan empat langkah tegas: menetapkan status Bencana Nasional Karhutla 2026, membangun tempat pengungsian dan fasilitas evakuasi medis bagi kelompok rentan, mengevaluasi seluruh izin usaha perkebunan sawit termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional, serta membentuk tim pemulihan ekosistem terpadu pascapembubaran BRGM pada 2024. Langkah ini seharusnya dipandang bukan sebagai biaya tambahan, melainkan investasi untuk mengurangi bencana alam Indonesia di masa depan. Dengan kerangka hukum yang lebih kuat, pengawasan izin yang ketat, dan pemulihan ekosistem yang terkoordinasi, asap lintas negara dapat ditekan dan PDRB daerah penghasil dapat dipulihkan. Tanpa reformasi, siklus rugi-rugi triliunan rupiah dan krisis kesehatan massal akan berulang setiap musim kering.
