Target 60 Km Jalan Mulus: Ambisi yang Harus Diimbangi Mutu
Perbaikan jalan Pekanbaru adalah program percepatan infrastruktur jalan kota yang menargetkan pembangunan dan pengaspalan hingga 60 kilometer, dengan fokus bukan hanya pada panjang ruas yang dikerjakan tetapi juga pada kualitas konstruksi, fungsi lalu lintas, dan kenyamanan warga yang memanfaatkan jaringan jalan tersebut setiap hari. Di sinilah letak pentingnya program ini: bukan sekadar mengejar angka, melainkan mengubah standar pelayanan publik di ruang perkotaan. Pemerintah kota sudah menyelesaikan 32 km dan masih harus menuntaskan 28 km lagi dalam sisa waktu tahun ini. Ambisi ini patut diapresiasi, tetapi tanpa pengawasan ketat, target 60 km bisa berubah menjadi deretan proyek yang cepat rusak dan menguras anggaran pemeliharaan. Sikap wali kota yang menekankan mutu pekerjaan adalah sinyal bahwa orientasi pembangunan mulai bergeser dari sekadar kuantitas menuju kualitas yang bertahan lama.
Overlay Jalan Teratai: Menata Fungsi Jalan, Bukan Hanya Mengaspal
Program overlay jalan di Jalan Teratai, kawasan Pasar Kodim, menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan kota tidak bisa dipisahkan dari penataan ruang dan perilaku pengguna. Kondisi jalan yang rusak parah memaksa pemerintah turun tangan, tetapi wali kota secara tegas menilai pengaspalan tidak akan efektif jika badan jalan tetap dijadikan lokasi berjualan. Relokasi pedagang ke Pasar Higienis adalah keputusan yang mungkin tidak populer, namun logis: jalan harus kembali ke fungsi asal sebagai fasilitas umum, bukan pasar liar yang mengorbankan hak warga untuk melintas dengan nyaman. Komitmen bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat, RT/RW, dan pedagang untuk tidak lagi menggunakan badan jalan setelah overlay selesai adalah ujian kedewasaan kota. Tanpa konsistensi penegakan, overlay hanya akan menjadi siklus tambal sulam yang berulang setiap beberapa tahun.
Drainase 366 Meter: Infrastruktur Jalan Kota Tak Bisa Mengabaikan Air
Pembangunan drainase perkotaan sepanjang 366 meter yang menghubungkan Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Paus menegaskan satu hal: jalan mulus tidak ada artinya jika setiap hujan berubah menjadi kolam. Hasil penelusuran lapangan menunjukkan kapasitas drainase lama tidak memadai dan banyak saluran tersumbat, sehingga debit air tinggi tidak tertampung dan memicu banjir. Respons pemerintah membangun saluran baru dan merencanakan tahap kedua di Jalan Ambu-Ambu yang terhubung ke Jalan Paus adalah langkah yang tepat, tetapi belum cukup. Wali kota bahkan menyoroti material bangunan yang ditumpuk di tepi drainase dan meminta penertiban toko-toko yang melakukannya. Ini penting: tanpa disiplin pelaku usaha dan pengawasan rutin, pembangunan drainase hanya akan menjadi proyek fisik yang pelan-pelan dirusak oleh kebiasaan buruk di tingkat lokal.
Akselerasi 28 Km Terakhir: Antara Kecepatan dan Tanggung Jawab
Strategi akselerasi perbaikan jalan Pekanbaru di kuartal akhir tahun berpusat pada penyelesaian tambahan 28 km untuk mencapai target 60 km. Di atas kertas, percepatan ini menjanjikan peningkatan kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari dan memperkuat jaringan infrastruktur jalan kota. Namun, wali kota secara eksplisit mengingatkan agar pekerjaan tidak dilakukan asal-asalan dan harus sesuai spesifikasi teknis, karena ia tidak ingin melihat jalan yang baru diaspal sudah rusak dalam waktu singkat. Pernyataan, “Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, apalagi jalan yang baru dikerjakan sudah rusak,” adalah peringatan keras bagi kontraktor dan OPD pengawas. Pengawasan yang diperketat dari awal hingga proyek selesai menjadi kunci. Tanpa itu, akselerasi mudah berubah menjadi kompromi terhadap mutu, dan masyarakat kembali menanggung risiko jalan berlubang, genangan, dan biaya sosial yang tidak kecil.
Kesimpulan: Jalan Mulus Harus Sejalan dengan Tata Kota dan Disiplin Warga
Jika ditarik garis besar, program perbaikan jalan Pekanbaru, overlay Jalan Teratai, dan pembangunan drainase 366 meter menunjukkan pola baru: pemerintah tidak hanya membangun fisik, tetapi juga mencoba menata fungsi ruang kota dan perilaku penggunanya. Target 60 km jalan mulus akan terasa manfaatnya bila tiga syarat terpenuhi: kualitas konstruksi dijaga, infrastruktur pendukung seperti drainase dibenahi, dan warga serta pelaku usaha mau mematuhi aturan. Tanpa kombinasi itu, infrastruktur jalan kota akan terus masuk siklus rusak–perbaiki–rusak yang melelahkan. Karena itu, keberanian wali kota menekankan mutu dan penertiban harus diikuti konsistensi pengawasan dan partisipasi publik. Jalan yang baik bukan hanya hasil proyek pemerintah, tetapi cermin kedisiplinan seluruh kota.
