Tugu penting, tetapi kebutuhan warga harus lebih dahulu terasa
Pembangunan kawasan perbatasan adalah upaya menghubungkan warga dengan kebutuhan dasar, layanan publik, dan kegiatan ekonomi melalui infrastruktur yang benar-benar berfungsi. Itulah ukuran yang semestinya dipakai untuk menilai rencana pembangunan Rote Ndao, bukan sekadar jumlah proyek yang diumumkan. Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau Titik Nol Kilometer Selatan di Rote Ndao pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dan menyampaikan rencana pembangunan tugu di lokasi tersebut. Ia berharap pekerjaan dapat dimulai pada triwulan pertama atau kedua 2027. Namun, tugu akan lebih bermakna bila dibangun bersama akses jalan dan air bersih, sebagaimana ditekankan Maruli. Warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan desa, alat pertanian, sumur bor, dan jaringan internet. Pemetaan aspirasi ini seharusnya menjadi dasar urutan kerja: mendahulukan layanan yang menopang hidup sehari-hari, sambil memastikan penanda geografis ikut memberi manfaat bagi masyarakat.
Air bersih bukan pelengkap pembangunan
Air bersih perbatasan perlu diperlakukan sebagai prioritas layanan, bukan fasilitas tambahan setelah proyek fisik selesai. Di Rote Ndao, pemerintah menyatakan akan memetakan kebutuhan air bersih bersama infrastruktur dasar. Aspirasi warga tentang pembangunan sumur bor memberi arah praktis: pemetaan harus berujung pada sumber air yang dapat diakses dan dikelola, bukan berhenti sebagai daftar kebutuhan. Perhatian BNPPDT terhadap air juga terlihat dalam koordinasi persoalan di kawasan perbatasan Papua dan Kalimantan Utara. Dalam pembahasan itu, kebutuhan air bersih masuk bersama pengelolaan sampah, ambulans, dan pengawasan jalur tidak resmi; Maruli menyebut air sebagai salah satu prioritas dalam waktu dekat. Konteks ini memperkuat pesan bahwa layanan dasar mesti hadir berdampingan dengan pembangunan fisik. Jalan yang lebih baik dan tugu baru tak cukup bila warga masih kesulitan memperoleh air atau menjangkau layanan. Keberhasilan pembangunan semestinya diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari bangunan yang terlihat.
Jembatan memulihkan akses, bukan sekadar mempersingkat perjalanan
Konektivitas menjadi kebutuhan nyata ketika kerusakan jembatan memutus akses warga ke sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Di Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Maruli meninjau progres pembangunan Jembatan Termanu dan Kapsali yang ditujukan untuk memulihkan konektivitas serta mempermudah mobilitas masyarakat Amfoang. Jembatan Termanu ambruk sejak 2021, sehingga penyelesaiannya penting bagi kehidupan harian, bukan semata pencapaian konstruksi. Pemerintah mengerahkan personel dan peralatan, termasuk mengirim kapal beserta perlengkapannya dari Jakarta. Maruli berharap Jembatan Termanu rampung pada akhir 2026. Target itu patut disertai perhatian pada kesinambungan akses dan pemeliharaan, sebab manfaat jembatan bergantung pada kelayakannya digunakan dari waktu ke waktu. Di Rote Ndao sendiri, rencana Jembatan Garuda untuk menghubungkan Desa Dodaek dan Desa Tebole serta pendataan jembatan yang perlu diperbaiki menunjukkan bahwa konektivitas antardesa juga perlu ditangani secara terencana.
Prioritas harus diukur dari manfaat yang sampai
Tugu Titik Nol Kilometer Selatan dapat memberi penanda yang kuat bagi kawasan, tetapi daya gunanya akan terbatas jika kebutuhan dasar tertinggal. Begitu pula Jembatan Termanu Kapsali: nilai utamanya bukan hanya pada konstruksi, melainkan pada pulihnya perjalanan warga menuju sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Karena itu, pemetaan kebutuhan di wilayah perbatasan perlu diterjemahkan menjadi urutan kerja yang jelas, dengan air bersih, jalan, jembatan, dan layanan publik sebagai perhatian utama. Rencana tugu di Rote Ndao ditargetkan mulai dikerjakan pada triwulan pertama atau kedua 2027, sementara penyelesaian Jembatan Termanu diharapkan pada akhir 2026. Kedua rencana itu menunjukkan arah pembangunan, tetapi pelaksanaan dan manfaat nyatanya yang akan menentukan keberhasilan. Kesimpulannya, pembangunan perbatasan layak disebut berpihak pada warga hanya ketika penanda wilayah berjalan seiring dengan air bersih dan konektivitas yang dapat mereka andalkan.
