Layanan dasar yang belum merata
Layanan dasar di Galang adalah ketersediaan air bersih dan akses jalan yang memungkinkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, bergerak antarkampung, serta menjalankan kegiatan ekonomi dengan aman dan lancar. Karena itu, pemerataan layanan bukan pelengkap pembangunan, melainkan ukuran apakah manfaatnya benar-benar menjangkau seluruh permukiman.
Dalam pertemuan di halaman Kantor Camat Galang pada Kamis, 29 Oktober 2026, Ketua LPM Galang Nazaruddin menyampaikan aspirasi warga kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad, bersama para ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat. Warga mengapresiasi layanan administrasi kependudukan di kantor camat, tetapi meminta jaringan air Sungai Gong diperluas hingga permukiman daratan dan pulau. Keluhan ini menegaskan bahwa kemudahan mengurus dokumen belum cukup jika kebutuhan paling mendasar masih berbeda menurut lokasi.
Air bersih Galang seharusnya dinilai dari jangkauan layanan yang nyata, bukan hanya dari keberadaan fasilitas. Warga juga menyoroti Embung Newak di Sembulang yang kerap mengering saat kemarau. Ketika cadangan air melemah, rumah tangga di wilayah yang sulit dijangkau menanggung dampak lebih besar. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana perbaikan fasilitas dan perluasan jaringan akan menjawab kesenjangan tersebut.
Jalan antarpulau menentukan peluang warga
Permintaan warga tidak berhenti pada air. Mereka mendesak percepatan perbaikan jalan utama, akses antarkampung, dan jalan antarpulau Batam, terutama di Pulau Kinun, Sembulang, serta kawasan pesisir. Kampung Tanjung Melagan dan Seros juga disebut membutuhkan perhatian pembangunan lebih besar.
Kondisi akses yang buruk bukan sekadar ketidaknyamanan perjalanan. Jalan yang layak memudahkan warga mencapai layanan, mengangkut hasil usaha, dan menjaga mobilitas antarpulau; akses yang tidak memadai dapat menghambat kegiatan ekonomi. Karena itu, usulan warga layak diperlakukan sebagai kebutuhan pemerataan, bukan daftar proyek yang bisa ditunda tanpa penjelasan.
Nazaruddin juga meminta pelatihan kerja disesuaikan dengan potensi setempat, seperti pengolahan hasil laut, perikanan, dan kuliner, serta perhatian bagi warga lanjut usia. Arah ini masuk akal: pelatihan akan lebih berguna bila terhubung dengan pekerjaan yang tersedia di Galang. Namun, jalan dan air tetap menjadi prasyarat agar usaha lokal dapat tumbuh dan hasilnya menjangkau pasar.
Program pemerintah perlu terlihat hasilnya
Amsakar menyatakan Pemko Batam sedang memperbaiki fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca atau hujan buatan bersama pihak terkait. Program SWRO Batam menawarkan langkah untuk menghadapi persoalan pasokan, tetapi warga membutuhkan kepastian tindak lanjut: wilayah mana yang akan dijangkau, bagaimana penanganan embung, dan kapan perbaikan akan terasa. Tanpa informasi dan hasil yang dapat diperiksa, program berisiko terdengar jauh dari pengalaman sehari-hari.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga memaparkan alokasi Rp65 miliar untuk perbaikan sekolah, dua stel seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 23.000 pekerja rentan, termasuk penambang pancung, pengemudi ojek, RT dan RW, guru TPQ, serta tokoh agama. Pemko turut menyebut beasiswa ke Politeknik Negeri Batam dan ITS, serta kerja sama dengan APINDO dan 30 perusahaan untuk membuka kesempatan kerja lokal dengan kuota perekrutan 20 persen.
Dukungan pendidikan dan perlindungan pekerja patut diapresiasi, tetapi tidak menggantikan kebutuhan air dan jalan yang disampaikan warga. Ukuran keberhasilan kebijakan seharusnya mencakup manfaat program sosial sekaligus perubahan nyata bagi kampung-kampung yang selama ini merasa belum tersentuh pembangunan.
Sinergi harus disertai tanggung jawab
Amsakar menegaskan pembangunan Batam memerlukan kerja sama Pemko Batam, BP Batam, dan masyarakat, serta dukungan LPM, tokoh masyarakat, RT, dan RW agar manfaat pembangunan lebih merata. Prinsip itu tepat, terutama untuk menghimpun kebutuhan dari kampung yang berjauhan. Namun, sinergi tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan, pendanaan, dan pelaksanaan.
Aspirasi warga Galang kini sudah disampaikan dengan cukup jelas: perluas jaringan air Sungai Gong, tangani embung yang mengering, dan percepat perbaikan akses antarkampung serta antarpulau. Langkah berikutnya semestinya berupa prioritas yang terbuka, koordinasi antarinstansi, dan komunikasi berkala dengan warga mengenai kemajuan pekerjaan. Masyarakat dapat membantu mengawasi serta menyampaikan kebutuhan, tetapi kewajiban menyediakan layanan publik tetap berada pada pemerintah.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan di Galang tidak ditentukan oleh banyaknya program yang diumumkan, melainkan oleh seberapa merata warga memperoleh air dan akses yang layak. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja bersama, dengan target yang jelas dan tindak lanjut yang bisa dinilai. Itulah cara mengubah keluhan menjadi perbaikan yang benar-benar dirasakan.
