Juru parkir terlihat, akar masalah kerap luput
Parkir liar adalah penggunaan ruang jalan atau ruang publik untuk memarkir kendaraan tanpa penataan dan pengelolaan yang sesuai aturan, sering kali ketika fasilitas resmi tidak memadai. Saat kemacetan dan keluhan warga muncul, juru parkir liar mudah menjadi sasaran karena mereka tampak langsung mengatur kendaraan di tepi jalan. Namun, menyalahkan mereka saja mengaburkan persoalan yang lebih besar: permintaan parkir meningkat, sedangkan tempat yang disediakan tidak selalu cukup.
Kisah Jalan Mayjen Sutoyo di Cawang memperlihatkan bahwa batas antara parkir yang diizinkan dan pelanggaran tidak selalu sesederhana label “liar”. Setelah kendaraan memenuhi ruas jalan dan pemerintah menyepakati penataan, petugas kembali menegur pemilik usaha serta juru parkir karena kendaraan melampaui batas. Belakangan, pejabat setempat menjelaskan bahwa parkir dibolehkan pada titik dan jam tertentu; masalahnya adalah kendaraan yang meluber melewati kapasitas. Jadi, tanggung jawab harus ditelusuri sampai ke aturan, pengawasan, dan penyediaan ruang—bukan dibebankan hanya kepada orang yang berdiri di pinggir jalan.

Ketika ruang parkir tak sebanding dengan kebutuhan
Parkir liar bukan pembenaran untuk mengambil trotoar atau menghambat arus lalu lintas. Dampaknya nyata bagi pengguna jalan: ruang gerak menyempit, pejalan kaki kehilangan jalur, dan tarif dapat menjadi tidak pasti. Tetapi penindakan tanpa memahami penyebabnya berisiko mengulang masalah di lokasi lain. Di kawasan perdagangan dan kuliner, fasilitas parkir resmi sering terbatas; ketika lahan penuh, bahu jalan menjadi pilihan yang tersedia. Jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah menambah tekanan tersebut.
Jika ruang resmi tidak cukup, penertiban semata tidak menghapus kebutuhan orang untuk memarkir kendaraan. Studi tentang praktik parkir informal di Pekanbaru juga menggambarkan bagaimana sebagian juru parkir harus menyetor kepada koordinator wilayah: Rp200 ribu per pekan untuk izin parkir di pasar dan Rp50 ribu per hari di dekat pusat perbelanjaan. Praktik semacam ini menandakan bahwa persoalan bukan hanya perilaku individu, tetapi juga penguasaan ruang dan lemahnya tata kelola. Pemerintah perlu menindak pungutan yang melanggar aturan, sambil memastikan siapa yang berwenang mengatur lahan dan ke mana retribusi resmi disalurkan.
Desakan dari Pandeglang perlu dijawab menyeluruh
Aliansi Mahasiswa Pandeglang Selatan mengecam maraknya parkir liar di Kabupaten Pandeglang dan mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, segera menertibkan praktik tersebut serta mengevaluasi sistem pengelolaan perparkiran. Sebagai bentuk kontrol sosial, aliansi berencana menggelar aksi unjuk rasa dengan tiga tuntutan: penertiban di seluruh wilayah, pembangunan fasilitas parkir yang layak, aman, dan nyaman, serta evaluasi pengawasan, pengelolaan lahan, dan pemungutan retribusi.
Susunan tuntutan itu penting: warga tidak hanya meminta penindakan, tetapi juga pilihan parkir yang masuk akal dan layanan yang dapat diawasi. Fasilitas parkir bukan pelengkap setelah razia, melainkan bagian dari solusi agar kendaraan tidak kembali memenuhi badan jalan. Evaluasi juga harus menjelaskan titik parkir yang diizinkan, kapasitasnya, petugas yang berwenang, dan mekanisme pengaduan. Tanpa kejelasan itu, penertiban dapat menjadi operasi sesaat, sementara kebingungan pengguna jalan dan ruang bagi pungutan tak sesuai ketentuan tetap ada.
Penertiban harus disertai jalan keluar
Pemerintah patut menertibkan parkir yang menghalangi lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Namun, ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah kendaraan yang dipindahkan atau juru parkir yang ditegur. Penertiban yang adil mesti disertai fasilitas yang cukup, aturan yang mudah dipahami, pengawasan konsisten, serta pengelolaan retribusi yang transparan. Di sisi lain, pemilik usaha juga perlu ikut bertanggung jawab atas dampak kebutuhan parkir yang ditimbulkan kegiatan mereka.
Juru parkir liar memang dapat menjadi bagian dari masalah ketika menguasai ruang publik atau menarik pungutan tanpa kewenangan. Tetapi mereka juga kerap bekerja di tengah tata kota yang gagal menyediakan ruang dan peluang kerja yang layak. Menyasar orang yang paling terlihat tanpa membenahi penyebabnya hanya memindahkan kendaraan dan konflik. Desakan mahasiswa Pandeglang tepat dibaca sebagai tuntutan atas layanan publik yang lebih tertib, bukan sekadar seruan untuk menindak. Solusi yang tahan lama adalah menegakkan aturan sambil menyediakan fasilitas parkir yang memenuhi kebutuhan warga.






