Ketergantungan yang Mengundang Risiko
Kabel laut internet adalah infrastruktur komunikasi yang membentang di dasar laut untuk membawa data antarnegara dan antarbenua, menjadi penghubung utama bagi layanan daring, komunikasi bisnis, dan pertukaran informasi lintas batas. Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekadar ketersediaan kabel, melainkan besarnya ketergantungan konektivitas digital pada satu pintu regional. Denny Setiawan, direktur strategi dan kebijakan infrastruktur digital kementerian, menyebut 90 persen lalu lintas internet Indonesia bergantung pada Singapura saat berbicara di Jakarta pada Senin, 8 Juni. Ketergantungan itu terkait posisi Singapura sebagai pusat digital Asia Tenggara yang menampung kabel internasional, pusat data besar, dan layanan komputasi awan. Konsentrasi seperti ini efisien dalam kondisi normal, tetapi berisiko bila satu koridor mengalami gangguan teknis atau tekanan eksternal. Dampaknya dapat menjalar ke akses internet, layanan digital, komunikasi bisnis, dan operasional perusahaan teknologi.
Polemik Kabel Menguji Ketahanan Regional
Perhatian terhadap risiko kabel laut meningkat setelah pernyataan mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng, mengenai kabel bawah laut ramai diperbincangkan. Isu itu mengingatkan bahwa ancaman pemutusan jaringan tidak boleh diperlakukan sebagai retorika tanpa konsekuensi: sekalipun gangguan tidak terjadi, ketergantungan yang tinggi membuat layanan publik dan ekonomi rentan terhadap keputusan atau insiden di luar kendali Indonesia. Namun, kaitan antara pernyataan tersebut dan kabar kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura ke Indonesia belum terkonfirmasi melalui sumber resmi, sehingga keduanya tidak patut dianggap sebagai satu rangkaian peristiwa. Indonesia memang memiliki posisi geografis strategis pada jalur komunikasi bawah laut yang menghubungkan berbagai kawasan, tetapi kewenangan hukum bergantung pada lokasi kabel dan status wilayah perairannya. Kerangka UNCLOS 1982 dan aturan ITU relevan; penerapannya harus melihat kondisi kasus, bukan asumsi. Keamanan digital regional perlu ditopang hukum dan diplomasi, bukan spekulasi.
Diversifikasi Harus Menjadi Strategi Jangka Panjang
Jawabannya bukan memutus kerja sama dengan Singapura, melainkan memastikan Indonesia punya pilihan lain. Denny menekankan perlunya memperluas jalur konektivitas digital, termasuk keragaman kabel bawah laut dan kabel darat untuk setiap pulau. Ini penting bagi negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan permintaan kapasitas yang terus meningkat untuk kecerdasan buatan serta pusat data. Pemerintah sedang menyelaraskan rencana pembangunan pusat data, kabel laut, jaringan terestrial, dan pengelolaan spektrum frekuensi radio. Indonesia juga membuka peluang kerja sama strategis dengan Singapura melalui koridor pertumbuhan Singapura–Johor–Riau untuk infrastruktur pusat data regional. Kerja sama itu dapat berjalan seiring diversifikasi jalur internet, asalkan tidak kembali menciptakan ketergantungan pada satu koridor. Ketahanan harus diukur dari kemampuan jaringan tetap berfungsi saat salah satu jalur terganggu. Tanpa alternatif fisik, rencana kedaulatan digital hanya akan menjadi slogan. Karena itu, investasi pada rute, koneksi antarpulau, dan tata kelola lintas negara perlu diperlakukan sebagai agenda keamanan jangka panjang.
