Bukti belum berarti putusan
Gugatan hak asuh anak adalah perkara pengadilan untuk menentukan pengaturan pengasuhan anak berdasarkan bukti dan kepentingan mereka, bukan sekadar adu tuduhan antarmantan pasangan. Karena itu, materi yang disampaikan Ruben Onsu dan Sarwendah dalam sidang masih harus dinilai majelis hakim sebelum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang terbukti. Sarwendah membawa ratusan bukti dalam persidangan hak asuh, sedangkan Ruben menjalani sidang lanjutan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 November 2026. Perbedaan cara kedua pihak membingkai perkara membuat bukti sidang menjadi perhatian, tetapi perhatian publik tidak menggantikan pemeriksaan pengadilan. Ukuran yang semestinya tetap utama adalah kepentingan anak—termasuk keamanan, perkembangan, dan hak mereka untuk memperoleh pengasuhan yang layak—bukan siapa yang paling berhasil membangun narasi tentang mantan pasangannya.

Kritik Ruben dan fokus pembelaannya
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menilai bukti Sarwendah, termasuk video yang diduga memperlihatkan penyimpangan, berpotensi digunakan untuk menjatuhkan dan mempermalukan kliennya. Minola juga mempertanyakan cara memperoleh video tersebut dan berpendapat bahwa materi yang didapat secara melawan hukum semestinya tidak dijadikan bukti. Itu merupakan keberatan dari pihak Ruben, bukan penetapan hakim mengenai legalitas maupun kebenaran isi rekaman. Minola menyebut perkara mereka berpusat pada dugaan pelanggaran kesepakatan waktu bersama anak dalam Akta 39, lingkungan yang dinilai tidak kondusif, serta dugaan eksploitasi anak. Ia mengatakan bukti Ruben diarahkan untuk memperjuangkan lingkungan aman dan hak anak mendapatkan figur ayah. Namun, semua itu tetap menjadi dalil yang perlu diuji; tuduhan terhadap salah satu orang tua tidak otomatis membuktikan siapa yang lebih layak memperoleh hak asuh.
Klaim biaya anak dan materi Sarwendah
Dalam sidang pembuktian, kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon, menyatakan kliennya tidak menerima biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejak Januari 2026. Ini adalah klaim pihak Sarwendah, bukan fakta yang telah diputus pengadilan. Timnya menyebut telah menyerahkan 102 bukti: sembilan video, 70 surat, dan 23 foto. Angka itu menggambarkan banyaknya materi yang diajukan, tetapi jumlah bukti saja tidak menentukan bobot atau hasil perkara. Pihak Sarwendah juga menyampaikan hasil pemeriksaan psikolog forensik: menurut anggota tim kuasa hukumnya, pemeriksaan tidak menemukan indikasi kekerasan terhadap anak, perkembangan anak dinilai sesuai tahap usia, dan kondisi psikologis Sarwendah disebut sesuai untuk menjalankan fungsi pengasuhan. Penilaian tersebut juga disampaikan oleh pihak yang berkepentingan dan tidak boleh disamakan dengan kesimpulan majelis hakim. Isu biaya anak penting bagi keseharian, tetapi rincian klaim dan pembuktiannya tetap harus dibaca hati-hati.

Proses berikutnya yang patut diperhatikan
Pihak Ruben menyatakan bukti yang sudah diajukan sejauh ini cukup, tetapi mereka masih membuka kemungkinan menambahnya bila diperlukan. Majelis hakim juga memberikan Sarwendah dua kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan; tahap pembuktian akan disusul pemeriksaan saksi. Urutan ini penting: kedua pihak masih menyampaikan materi dan keterangan, sementara penilaian akhir belum tersedia. Publik sebaiknya membedakan pernyataan kuasa hukum, hasil pemeriksaan yang mereka sampaikan, dan fakta yang kelak dinyatakan terbukti dalam putusan. Dalam sengketa keluarga, sorotan terhadap video atau tuduhan pribadi dapat mengaburkan kebutuhan anak yang menjadi inti perkara. Kesimpulan yang bertanggung jawab bukan memilih pihak berdasarkan klaim paling keras, melainkan menunggu pengujian bukti dan melihat bagaimana pengadilan mempertimbangkan keselamatan serta kepentingan anak.






