Literasi keuangan nelayan: dari pinggir pantai ke pusat kebijakan
Literasi keuangan nelayan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola pendapatan, menggunakan produk keuangan formal, serta melindungi diri dari risiko transaksi digital dan praktik keuangan ilegal dalam kehidupan sehari-hari. Program GENCARKAN OJK di Kepulauan Sangihe menunjukkan bahwa daerah pesisir bukan sekadar objek bantuan, tetapi mitra strategis dalam memperluas inklusi keuangan yang berkualitas. Dengan menyasar nelayan, pelaku usaha perikanan, dan keluarga mereka, program ini menegaskan satu pesan penting: tanpa pengetahuan keuangan, akses pembiayaan pesisir bisa berubah menjadi beban baru, bukan jalan keluar dari kemiskinan.
GENCARKAN di Sangihe: literasi keuangan nelayan sebagai benteng pertama
Pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, atau program GENCARKAN OJK, di Kepulauan Sangihe adalah sinyal tegas bahwa wilayah kepulauan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai pinggiran kebijakan. Edukasi pengelolaan keuangan yang digelar di Tahuna ini secara eksplisit menyasar nelayan dan masyarakat pesisir yang pendapatannya naik turun mengikuti musim dan cuaca. Fokusnya bukan sekadar memperkenalkan tabungan dan kredit, tetapi juga menyiapkan benteng terhadap pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang kerap menyasar kelompok rentan.
Dalam konteks literasi keuangan nelayan, langkah ini patut dibaca sebagai investasi jangka panjang, bukan seremonial. Karakter pendapatan yang tidak tetap membuat kemampuan mengatur arus kas, menyimpan dana saat panen ikan melimpah, dan menahan godaan konsumsi menjadi kunci keberlanjutan ekonomi keluarga. Tanpa penguatan pengetahuan, setiap perluasan akses perbankan di pesisir berisiko berujung pada kredit macet atau korban kejahatan digital. Karena itu, membangun pemahaman sebelum memperbanyak produk adalah strategi yang patut diapresiasi.
Kolaborasi OJK, Bank SulutGo, dan pemda: model akses pembiayaan pesisir
Kekuatan utama program GENCARKAN bukan pada slogan, tetapi pada cara OJK, Bank SulutGo, dan pemerintah daerah bergerak bersama dalam satu panggung kebijakan. Kolaborasi ini menjadikan literasi keuangan nelayan dan akses pembiayaan pesisir sebagai proyek bersama, bukan tugas satu lembaga semata. Penyelenggaraan kegiatan di rumah dinas bupati menunjukkan bahwa isu keuangan tidak lagi dianggap urusan teknis perbankan, melainkan agenda pembangunan daerah.
Dari sisi akses, Bank SulutGo mendorong pemanfaatan jaringan perbankan hingga ke wilayah kepulauan dan memperkenalkan pilihan pembiayaan usaha, termasuk KUR Mikro Nelayan BSG, sebagai alternatif dari pinjaman informal berbunga tinggi. Penyerahan simbolis buku tabungan dan kredit usaha kepada nelayan bukan sekadar seremoni; ini menandai titik balik ketika masyarakat pesisir dipandang layak menjadi nasabah formal. Jika pola ini dikokohkan—literasi dulu, produk menyusul, dan pemda menjadi jembatan—maka ia bisa menjadi model pengembangan layanan keuangan di daerah tertinggal lain yang selama ini diabaikan.
AKSI BENUANTA: literasi dan pembiayaan UMKM daerah tertinggal
Apa yang dilakukan di Tana Tidung melalui AKSI BENUANTA memperlihatkan pola pikir yang sama: akses pembiayaan UMKM daerah tertinggal tidak boleh dipisahkan dari edukasi. Kegiatan yang mempertemukan OJK, bank sentral, pemda, lembaga keuangan, dan pelaku usaha ini menjadikan literasi keuangan sebagai pondasi sebelum modal digelontorkan. Indeks literasi keuangan nasional 69,57 persen dan indeks inklusi 93,61 persen menunjukkan fakta penting: banyak orang sudah memakai produk keuangan tanpa memahami betul cara kerjanya.
Di Kalimantan Utara, literasi 65,25 persen dan inklusi 94,10 persen memperjelas kesenjangan antara penggunaan dan pemahaman. Inilah mengapa AKSI BENUANTA tidak berhenti di sosialisasi; ada desk pembiayaan UMKM, layanan SLIK gratis, dan pendampingan pencatatan keuangan agar pelaku usaha mampu membaca kondisi bisnisnya sendiri. Program ini menjembatani UMKM dengan lembaga keuangan formal, membantu mereka memahami biaya, risiko, hak, dan kewajiban pembiayaan sebelum menandatangani kontrak. Dalam bahasa sederhana: modal diberi, tetapi pengetahuan mengelola utang ditanamkan sejak awal.
Mengelola usaha lebih profesional: peluang dan tantangan ke depan
Baik GENCARKAN di Sangihe maupun AKSI BENUANTA di Tana Tidung berangkat dari premis yang sama: literasi keuangan adalah pintu menuju usaha yang dikelola lebih profesional, bukan pelengkap acara seremonial. Bagi nelayan dan UMKM, pengelolaan keuangan yang rapi berarti mereka dapat menghitung kebutuhan modal secara lebih tepat dan mengukur kemampuan membayar sebelum mengambil pembiayaan.
Ke depan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Tana Tidung akan menjalankan program KEJAR, Agen Laku Pandai, dan melanjutkan AKSI BENUANTA sebagai rangkaian perluasan akses keuangan. Di level regulasi, kebijakan yang mendorong penyederhanaan syarat dan skema pembiayaan yang sesuai karakter UMKM membuka ruang pembiayaan yang lebih mudah. Namun, kemudahan tanpa disiplin keuangan bisa berbalik menjadi bumerang. Karena itu, konsistensi edukasi dan pendampingan—bukan sekadar target jumlah kredit—harus menjadi ukuran keberhasilan. Jika prinsip ini dijaga, nelayan dan UMKM di daerah tertinggal berpeluang naik kelas, bukan terjerat utang.
