Batas operasional bukan pemotongan gaji pengawas
Batas biaya operasional MBG adalah plafon maksimal Rp3.000 per penerima manfaat yang ditetapkan BGN untuk komponen operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, bukan pemotongan otomatis atas seluruh pos pembiayaan dapur. Pembedaan itu penting: angka batas Rp3.000 MBG membatasi satu komponen, sementara BGN menyatakan gaji pengawas gizi dan keuangan berada di luar komponen tersebut. Juru bicara BGN Tysa Novenny memastikan pembatasan itu tidak memengaruhi pembayaran gaji pengawas SPPG. Penjelasan ini meredakan kekhawatiran soal upah, tetapi belum menjawab seluruh keresahan pengelola dapur. Plafon operasional tetap menyentuh kebutuhan kerja harian; karena itu, kepastian gaji dan kecukupan biaya menjalankan layanan adalah dua persoalan berbeda. Kebijakan patut dinilai dari keduanya, bukan hanya dari jaminan bahwa satu kelompok tenaga kerja tidak kehilangan penghasilan.
Skema pencairan mencakup beberapa kebutuhan SPPG
Menurut Tysa, gaji pengawas dibayarkan melalui mekanisme top up rekening virtual yang disalurkan kepada masing-masing SPPG setiap 10 hari. Penyaluran tersebut mencakup pembelian bahan baku, biaya operasional, insentif pelayanan, jaminan mutu, serta gaji pengawas gizi dan keuangan. Dengan kata lain, dana dapur MBG memuat beberapa peruntukan, sementara BGN menegaskan gaji pengawas ditempatkan di luar plafon operasional. Rincian ini membantu menjelaskan mengapa gaji pengawas tidak seharusnya dipotong hanya karena batas operasional diberlakukan. Namun, kejelasan alur pembayaran belum dengan sendirinya membuktikan bahwa dana operasional cukup untuk setiap dapur. Pengelola perlu mengetahui dengan terang pos mana yang terkena batas, bagaimana pencatatan tiap kebutuhan dilakukan, dan bagaimana masalah pelaksanaan dapat disampaikan. Tanpa transparansi yang mudah diperiksa, penjelasan teknis berisiko kalah oleh kebingungan di lapangan.
Batas biaya tetap menimbulkan pertanyaan di dapur
Pengelola dapur MBG memprotes pembatasan dana operasional. Keberatan itu layak dibaca sebagai tanda bahwa plafon bisa menimbulkan tekanan dalam pengelolaan layanan, bukan sebagai bukti bahwa gaji pengawas ikut dipotong. Kedua isu tersebut perlu dipisahkan agar perdebatan tidak berhenti pada bantahan soal upah. BGN menyatakan SPPG tidak diwajibkan mengurangi relawan, termasuk petugas pemorsian dan sopir. Kebutuhan relawan, menurut Tysa, dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur, dengan tetap memperhatikan batas operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Pernyataan bahwa pengurangan relawan bukan kewajiban memberi ruang bagi dapur, tetapi belum menghapus kekhawatiran tentang kecukupan biaya. Agar kebijakan dapat diterima, BGN perlu memastikan penjelasan perhitungan mudah dipahami dan menyertai pelaksanaannya dengan pemantauan yang terbuka.
Jaminan gaji perlu diikuti kejelasan pelaksanaan
Pokok persoalannya bukan hanya apakah gaji pengawas aman—BGN sudah menyatakan bahwa pos itu berada di luar biaya operasional maksimal—melainkan apakah dapur dapat memenuhi kebutuhan layanan dalam batas yang ditentukan. Kepastian pembayaran melalui top up setiap 10 hari memberi gambaran tentang mekanisme pencairan, tetapi pengelola juga membutuhkan kejelasan mengenai pembagian pos dan dasar perhitungan kebutuhan relawan. Karena itu, batas Rp3.000 MBG sebaiknya disertai komunikasi yang konsisten dan ruang untuk mengangkat kendala pelaksanaan. Pemerintah perlu membedakan secara tegas perlindungan gaji dari kecukupan dana operasional, lalu memastikan keduanya dapat diawasi. Kesimpulannya, gaji pengawas SPPG menurut BGN tidak dipotong oleh aturan ini; keberhasilan kebijakan tetap bergantung pada apakah batas biaya dapat dijalankan tanpa mengabaikan kebutuhan dapur.






