Batas biaya tidak memotong gaji pengawas
Plafon biaya MBG adalah batas maksimal pengeluaran operasional dapur sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari, bukan batas untuk seluruh kebutuhan pembiayaan SPPG. Pemisahan ini penting: BGN memastikan gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan SPPG tidak terdampak oleh pembatasan yang diumumkan pada 29 Oktober 2026. Kekhawatiran bahwa pengawas harus menanggung dampak penghematan tersebut, menurut penegasan BGN, tidak beralasan. Gaji mereka berada di luar komponen operasional yang dibatasi dan disalurkan melalui pengisian saldo virtual account kepada tiap SPPG setiap 10 hari sekali.
Artinya, gaji pengawas SPPG memiliki jalur anggaran tersendiri meski dibayarkan dalam mekanisme top up yang juga mencakup kebutuhan lain, mulai dari bahan baku hingga jaminan mutu. Kepastian itu patut disambut, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan pembiayaan di lapangan. Batas Rp3.000 dibuat untuk mengendalikan pengeluaran yang sebelumnya mengikuti biaya riil tanpa plafon. Ketika satu komponen besar dipisahkan, pertanyaan berikutnya adalah apakah biaya yang tersisa cukup untuk menjaga layanan tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas.

Kendaraan menjadi kewajiban mitra, bukan biaya operasional
Keputusan BGN mengeluarkan kendaraan distribusi dari biaya operasional bukan hal baru menurut lembaga itu: kebijakan tersebut disebut sebagai pengembalian pada ketentuan awal program. Sebelumnya, biaya sewa kendaraan pernah masuk komponen operasional melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025. Setelah kajian, BGN menilai kendaraan sebagai fasilitas dasar yang mesti tersedia sejak SPPG mulai beroperasi. Karena itu, mitra wajib menyediakan kendaraan distribusi MBG, sebagaimana bangunan dapur dan peralatan memasak.
Secara administratif, pemisahan ini membuat plafon operasional lebih tegas. Secara praktis, beban kendaraan tidak lenyap—ia berpindah ke mitra. Pengadaan atau penyewaan, perawatan, pajak, asuransi, dan penyusutan aset tetap perlu diperhitungkan oleh mitra. Tanpa panduan teknis yang jelas tentang pilihan kepemilikan, sewa, atau kerja sama dengan penyedia transportasi, aturan berisiko memberi kepastian pada batas anggaran tetapi membiarkan pelaksana menebak cara memenuhi kewajiban. Itulah titik yang patut segera dibereskan BGN.

Daerah 3T perlu perhitungan yang berbeda
Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan meminta BGN mengkaji penerapan batas seragam dan merinci pembiayaan kendaraan. Permintaan itu beralasan: dapur terpencil bisa melayani lebih sedikit penerima manfaat, sementara ongkos listrik, transportasi, dan distribusi tetap tinggi. Menyamakan plafon tanpa memperhitungkan kondisi geografis dapat membuat mitra di daerah 3T menanggung tekanan lebih berat daripada dapur di kawasan aglomerasi. Sejumlah dapur terpencil anggota asosiasi masih dalam tahap persiapan, sehingga dampak penuh aturan belum dapat dinilai.
BGN juga menyatakan SPPG tidak wajib mengurangi relawan, termasuk petugas pemorsian dan sopir; kebutuhan relawan dihitung menurut jumlah penerima manfaat. Namun, jaminan itu belum menjawab apakah biaya yang tersedia cukup untuk operasi harian di wilayah berlogistik mahal. Sebagai konteks, insentif fasilitas mitra berubah dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. Langkah berikutnya semestinya berupa penjelasan terbuka tentang tanggungan kendaraan dan kajian apakah perhitungan perlu dibedakan menurut wilayah. Tanpa itu, plafon biaya operasional MBG berisiko menekan mitra justru di tempat yang paling sulit dilayani.
Kesimpulannya, gaji pengawas terlindungi dari batas Rp3.000, tetapi kepastian tersebut belum berarti seluruh pembiayaan SPPG aman. BGN perlu memasangkan disiplin anggaran dengan aturan distribusi yang realistis, terutama bagi daerah 3T. Kendaraan wajib disediakan mitra; karena itu, mekanisme pembiayaannya harus jelas dan mempertimbangkan ongkos setempat. Plafon yang seragam hanya layak dipertahankan jika tidak mengabaikan perbedaan nyata dalam biaya layanan.






