Batas operasional bukan pemotongan gaji
Operasional MBG adalah pembiayaan kebutuhan pelaksanaan program di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Batas ini tidak mencakup gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan, sehingga kabar tentang pemotongan upah akibat aturan tersebut tidak sesuai dengan penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN). Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyampaikan klarifikasi pada 7 November 2026, merespons kekhawatiran yang muncul setelah pagu biaya operasional diberlakukan. Pemisahan komponen anggaran ini penting: batas pengeluaran operasional seharusnya mengendalikan biaya layanan, bukan mengurangi hak tenaga pengawas. Dengan begitu, mitra SPPG dan para pengawas dapat membedakan pagu operasional dari jalur pembayaran gaji. Namun, penjelasan mengenai batas biaya per porsi tidak tersedia dalam informasi yang dirujuk; angka yang dijelaskan adalah batas per penerima manfaat per hari.

Gaji pengawas memiliki jalur pembayaran tersendiri
Klarifikasi BGN cukup tegas: gaji pengawas SPPG tidak dipotong dari batas Rp3.000. Pembayaran Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan masuk dalam skema anggaran yang disalurkan melalui pengisian saldo virtual account setiap 10 hari sekali. Menurut Tysa, top up tersebut mencakup sejumlah kebutuhan SPPG, termasuk bahan baku, operasional, insentif pelayanan dan jaminan mutu, serta gaji pengawas. Rincian ini menunjukkan bahwa saldo yang disalurkan dapat menampung berbagai komponen, sementara batas Rp3.000 tetap mengatur pos operasional yang ditetapkan. Bagi tenaga pengawas, penjelasan tersebut memberi kepastian bahwa hak gaji tidak bergantung pada penghematan di dalam pagu operasional. Bagi mitra, pemisahan alokasi menjadi acuan agar belanja program tidak tercampur dengan anggapan bahwa seluruh komponen harus dipaksa masuk ke batas yang sama.
Relawan dapat disesuaikan, bukan diwajibkan berkurang
BGN juga menegaskan bahwa SPPG tidak diwajibkan mengurangi relawan MBG. Angka kebutuhan yang diberikan merupakan acuan berdasarkan jumlah penerima manfaat, bukan batas maksimal jumlah orang yang boleh bekerja. Untuk dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat, acuannya 47 relawan per hari; untuk cakupan 2.500–2.999 penerima manfaat, acuannya 42 orang. Mitra tetap dapat mempekerjakan lebih banyak relawan daripada angka acuan selama biaya operasional tidak melampaui pagu. Sikap ini lebih masuk akal daripada pemangkasan seragam: kebutuhan tenaga dapur semestinya mengikuti skala layanan dan pekerjaan yang harus dituntaskan. BGN juga menyarankan pengaturan jadwal secara bergiliran atau shifting. Artinya, pengelola memiliki pilihan untuk menata tenaga sesuai kebutuhan harian tanpa menganggap angka acuan sebagai perintah pengurangan.
Fleksibilitas perlu dibarengi perencanaan
Kelonggaran jumlah relawan bukan berarti perencanaan tenaga kerja dapat diabaikan. SPPG tetap perlu menyesuaikan jumlah orang dan jadwal dengan banyaknya penerima manfaat, sekaligus menjaga biaya operasional di bawah pagu. Jika cakupan layanan berubah, kebutuhan tenaga pun dapat ditata kembali; sistem pergiliran dapat membantu mengatur kerja harian tanpa menjadikan pengurangan relawan sebagai kewajiban. Pesan kebijakan ini sebaiknya dibaca secara utuh: batas Rp3.000 mengatur biaya operasional, gaji pengawas dibayar melalui jalur anggaran tersendiri, dan acuan relawan berfungsi sebagai alat perencanaan. Pemisahan tersebut meredakan kekhawatiran, tetapi keberhasilannya bergantung pada komunikasi yang jelas kepada mitra dan pekerja di setiap dapur. Kesimpulannya, aturan BGN menetapkan kendali anggaran tanpa memerintahkan pemotongan gaji pengawas ataupun pengurangan relawan secara otomatis.






