Jual beli data bukan masalah yang bisa ditangani sendiri
Jual beli data adalah praktik memperdagangkan informasi pribadi atau data digital tanpa perlindungan dan persetujuan yang memadai, sehingga dapat membuka risiko penyalahgunaan bagi pemiliknya. Karena itu, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan imbauan agar masyarakat lebih berhati-hati; dibutuhkan pencegahan dan penegakan hukum yang saling menguatkan. Pada Selasa, 27 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, untuk membahas penguatan kerja sama menjaga ruang digital. Meutya membawa laporan masyarakat tentang maraknya jual beli data, di samping penipuan daring, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Sorotan itu layak menjadi prioritas: data yang berpindah tangan secara ilegal dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap penipuan dan bentuk kejahatan digital lain. Namun, keberhasilan kolaborasi Polri Komdigi akan ditentukan oleh tindak lanjut nyata, bukan hanya kesepakatan di tingkat pimpinan.
Pencegahan perlu berjalan bersama penegakan hukum
Meutya menilai cakupan persoalan digital terlalu luas untuk ditangani Komdigi sendirian. Ia menekankan perlunya menggabungkan langkah preventif dengan penegakan hukum, agar laporan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dan respons dapat berjalan lebih cepat. Pembagian peran antarlembaga penting. Komdigi berhadapan dengan persoalan dan laporan di ruang digital, sedangkan Polri memiliki peran dalam penegakan hukum. Koordinasi yang jelas dapat membantu menghubungkan pencegahan, penanganan laporan, dan proses hukum—tanpa menganggap satu pendekatan bisa menggantikan yang lain. Kapolri juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi yang pesat perlu diimbangi literasi digital dan penanganan kejahatan yang cepat serta tepat. Literasi dapat membantu warga mengenali risiko, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan beban perlindungan dari lembaga dan pihak yang mengelola data.
Keamanan digital menyentuh kehidupan sehari-hari
Perdagangan data bukan satu-satunya ancaman yang dibahas. Pertemuan juga mencakup penipuan daring, scam, judi online, penyebaran hoaks, serta kejahatan lain yang meresahkan masyarakat. Ragam masalah ini menunjukkan bahwa keamanan data digital berkaitan langsung dengan rasa aman pengguna saat berkomunikasi dan beraktivitas secara daring. Perlindungan ruang digital juga bergantung pada infrastruktur yang menopangnya. Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat telekomunikasi, termasuk perangkat BTS, yang dapat mengganggu layanan internet dan aktivitas masyarakat di berbagai wilayah. Artinya, keamanan tidak hanya soal mencegah kebocoran informasi, tetapi juga menjaga layanan komunikasi tetap tersedia. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan kerja sama ini semestinya terasa dalam respons yang lebih baik terhadap laporan, perlindungan yang lebih kuat, dan gangguan layanan yang ditangani secara efektif. Tanpa hasil yang bisa dirasakan, koordinasi antarlembaga berisiko terdengar baik di atas kertas saja.
Kesepakatan harus berujung pada langkah terukur
Polri dan Komdigi telah memiliki nota kesepahaman yang diperkuat pada April 2026. Kapolri berharap kerja sama tersebut membantu mewujudkan keamanan digital nasional, sementara Meutya menyatakan Komdigi siap memperkuat koordinasi untuk menangani berbagai persoalan ruang digital. Langkah berikutnya mestinya berfokus pada pelaksanaan: memperlancar koordinasi atas laporan, memperkuat pencegahan, dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan. Kedua lembaga juga perlu memberi kejelasan kepada masyarakat tentang cara melaporkan dugaan jual beli data dan bagaimana laporan itu ditindaklanjuti. Sumber yang tersedia belum merinci mekanisme maupun jadwal pelaksanaan, sehingga komitmen tersebut masih perlu dibuktikan melalui tindakan. Kesimpulannya, kolaborasi Polri Komdigi merupakan kebutuhan, bukan sekadar pilihan, karena kejahatan digital melampaui batas tugas satu lembaga. Namun, kerja sama baru bermakna jika mampu memperkuat perlindungan data, mencegah penyalahgunaan, dan menghadirkan penegakan hukum yang efektif bagi masyarakat.
