Proyek transportasi yang mengubah arah kota
BRT Mebidang adalah sistem bus rapid transit yang dirancang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang melalui jalur khusus, halte, serta armada bus listrik. Sebagai proyek angkutan massal, nilainya tak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan layanan mengubah pilihan perjalanan warga. Wali Kota Medan menyebut proyek ini berpotensi mengubah pola hidup masyarakat, sementara target penyelesaian keseluruhan disebut jatuh pada Juni–Juli 2027. Proyek BRT Medan berstatus Proyek Strategis Nasional dalam Program Mass Transit dan memiliki nilai investasi Rp1,9 triliun. Skala dan target itu menunjukkan ambisi besar, tetapi keberhasilan tidak bisa diukur dari selesainya konstruksi saja. Tanpa layanan yang konsisten dan perhatian terhadap dampak di sepanjang koridor, janji perubahan berisiko berhenti sebagai gambaran proyek, bukan manfaat yang dirasakan warga.
Target operasi mendahului penyelesaian penuh
Tahapan yang direncanakan memberi gambaran tentang bagaimana BRT Mebidang akan dibangun secara bertahap. Operasi awal dengan 30 bus listrik ditargetkan mulai 8 Desember 2026, sedangkan proyek secara keseluruhan ditargetkan rampung pada Juni–Juli 2027. Rancangan jaringan mencakup 21 kilometer jalur khusus, 31–32 stasiun BRT, dan 12 hingga 17 koridor yang melayani wilayah Medan, Binjai, serta Deli Serdang. Angka-angka ini membuat BRT Mebidang 2027 tampak sebagai perubahan besar bagi transportasi kawasan. Namun, jadwal dan kapasitas yang direncanakan harus disertai pelaksanaan yang dapat dipantau publik. Pemerintah perlu menjelaskan kemajuan tiap tahap, termasuk bagaimana pembangunan mengelola gangguan terhadap ruang jalan dan warga. Ketepatan waktu penting, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan keselamatan atau akuntabilitas.
Pohon terdampak, kayu perlu dipertanggungjawabkan
Sorotan terhadap proyek bukan semata soal perubahan lanskap. Sebanyak 2.788 pohon terdampak pembangunan BRT di Kota Medan, sementara 61.170 pohon pengganti disebut ditanam di 341 titik yang tersebar di 21 kecamatan, dengan target penanaman selesai pada akhir Oktober 2026. Penanaman pengganti merupakan langkah penting, tetapi angka itu tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang pohon yang ditebang maupun nasib kayunya. Pengamat sosial Sumatera Utara, Osriel Limbong, pada Kamis (12/11) meminta pemerintah membuka informasi mengenai jumlah dan lokasi penebangan, dasar pelaksanaan, serta status kayu hasilnya. Ia menegaskan, “Masyarakat berhak mengetahui ke mana kayu-kayu tersebut dibawa dan bagaimana pemanfaatannya”. Transparansi semacam ini seharusnya menjadi bagian dari proyek, bukan tanggapan setelah warga mempertanyakannya.
Keselamatan tidak boleh tertinggal
Penebangan pohon Medan juga mengangkat persoalan keselamatan yang tak boleh tenggelam di balik jadwal pembangunan. Osriel mengingatkan bahwa pemerintah harus cepat menebang pohon untuk proyek, tetapi tidak boleh lambat memangkas atau meremajakan pohon yang mengancam warga. Artinya, evaluasi keselamatan perlu berjalan beriringan dengan pekerjaan konstruksi, bukan hanya ketika muncul keluhan atau insiden. Dampak BRT Medan akan dinilai warga melalui keseluruhan perubahan yang mereka hadapi: pembangunan, kondisi lingkungan, dan keterbukaan pengelolaan aset. Pemerintah perlu memublikasikan pencatatan kayu, menjelaskan mekanisme pemanfaatannya jika kayu dijual atau digunakan, serta memastikan pohon berisiko ditangani. BRT yang modern tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kepercayaan publik. Kesimpulannya, target 2027 layak dikejar, tetapi ukuran keberhasilan harus mencakup layanan yang berfungsi, lingkungan yang dikelola, dan warga yang aman.






