Roadshow Anti Kekerasan: Mendefinisikan Ulang Disiplin di Pesantren
Gerakan anti kekerasan pesantren adalah upaya sistematis untuk mengakhiri praktik hukuman fisik, verbal, dan seksual di lingkungan pesantren, menggantinya dengan pendidikan Islam aman yang menempatkan martabat santri sebagai pusat, serta menjadikan perlindungan anak pesantren sebagai standar etika dan kebijakan pendidikan, bukan sekadar himbauan moral sementara.
Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI melanjutkan roadshow Pondok Pesantren sebagai program keliling ke berbagai pesantren untuk menguatkan karakter pesantren anti kekerasan dan ramah anak. Yang terbaru, roadshow keempat digelar di dua pesantren berpengaruh di Jombang: Bahrul Ulum Tambakberas dan Tebuireng, pada Senin 9 Oktober 2023. Di sana, tujuan program dinyatakan dengan jelas: menciptakan ruang aman bagi santri yang bebas dari kekerasan. Ini bukan acara seremonial; ini langkah politik-moral untuk mengatakan bahwa kekerasan pesantren tidak lagi bisa ditoleransi sebagai “metode disiplin”.
Belakangan, maraknya kasus kekerasan pesantren yang diberitakan luas menjadi pemicu utama gerakan ini, karena pemberitaan negatif tersebut menyudutkan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Alih-alih bertahan dengan sikap defensif, MUI memilih mengakui masalah dan menawarkan kerangka baru: disiplin bermartabat berbasis maqashid syariah, khususnya prinsip menjaga jiwa sebagai landasan untuk mengentaskan kekerasan di pesantren. Di titik inilah roadshow anti kekerasan berubah dari sekadar sosialisasi menjadi koreksi budaya.
Kekerasan sebagai Perbuatan Keji: Tafsir Kiai Anwar atas Disiplin
Kiai Anwar Iskandar mengajukan garis batas tegas: tidak ada kompromi antara nilai kasih sayang Islam dan praktik kekerasan yang selama ini dibungkus sebagai disiplin. Dalam forum sosialisasi hasil roadshow dan penguatan pesantren ramah anak di Bahrul Ulum Tambakberas, ia menyatakan bahwa Alquran penuh dengan dorongan untuk menjauhi perbuatan keji seperti kekerasan, termasuk di dunia pendidikan.
Menurut Kiai Anwar, seruan “Jagalah keluargamu dari api neraka” adalah peringatan agar umat tidak menjadi ahli neraka melalui pelanggaran perintah Allah, termasuk perilaku kekerasan terhadap anak. Di sini pesantren ditempatkan sebagai lingkungan pembentuk karakter; anak-anak dipengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal, sehingga perjalanan intelektual santri harus dikawal dengan baik agar lahir generasi penerus berkualitas. Pernyataan ini adalah kritik halus pada pola pikir yang menganggap kekerasan sebagai “bumbu” pembentukan karakter.
Sekretaris Jenderal MUI menegaskan bahwa kekerasan fisik, verbal, maupun seksual di pesantren mencederai nilai agama yang menjadi landasan pendidikan pesantren. Kalimat itu menyasar langsung akar masalah: kekerasan pesantren bukan soal “oknum nakal”, tetapi pengkhianatan terhadap etos pendidikan Islam aman. Roadshow anti kekerasan, dengan demikian, adalah upaya mengembalikan pesantren ke ruh aslinya: ruang ibadah ilmu, bukan ruang normalisasi luka.
Pesantren Ramah Anak: Dari Slogan ke Praktik Perlindungan
Istilah pesantren ramah anak mudah diucapkan, tetapi roadshow ini memaksanya turun ke level praktik: bagaimana santri diperlakukan, diawasi, dan didampingi setiap hari. Ketua KPRK MUI, Siti Ma’rifah, menegaskan bahwa tujuan roadshow adalah menciptakan ruang aman bagi santri di pesantren yang bebas dari kekerasan. Ia juga menyebut program ini sebagai bagian dari pengamalan maqashid syariah, terutama menjaga jiwa sebagai misi utama.
Dukungan datang dari dalam pesantren sendiri. Perwakilan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Nyai Mundjidah Wahab, menyambut gembira kampanye meluaskan pesantren anti kekerasan dan ramah anak, menyebutnya hal penting karena dari pesantren akan lahir generasi penerus berkualitas dan berakhlak mulia. Pernyataan ini menolak anggapan bahwa perlindungan anak pesantren adalah agenda luar yang mengancam otoritas kiai. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa komitmen anti kekerasan bisa dan harus tumbuh dari tradisi pesantren sendiri.
Dalam kerangka ini, pendidikan Islam aman tidak lagi dipahami sebatas bebas dari ancaman fisik. Ia mencakup pengawasan lembaga, kultur asrama, hingga relasi kuasa antara pengajar dan santri. Generasi penerus yang berkualitas harus dibekali pengetahuan dan keimanan yang optimal, dan pengawasan pesantren disebut sebagai tugas bersama umat Islam. Artinya, publik punya hak sekaligus kewajiban moral untuk menuntut standar disiplin bermartabat di setiap pesantren.
Dukungan Pemerintah Daerah: Dari Jombang ke Jambi, Mengarah ke Perubahan Struktural
Gerakan anti kekerasan pesantren ini tidak berhenti di Jombang. Roadshow dengan tema penguatan karakter pesantren dan pencegahan kekerasan juga digelar di Pondok Pesantren Al Jauharen, Jambi, pada Sabtu 28 Oktober 2023. Di sini, dimensi baru muncul: pemerintah daerah mulai menjadikan hasil roadshow sebagai bahan kebijakan provinsi untuk mencegah kekerasan di dunia pesantren dan pendidikan pada umumnya.
Wakil gubernur Jambi menyatakan bahwa hasil kegiatan ini akan disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan terkait lembaga pendidikan pesantren. Ia berharap seluruh pesantren di Jambi meningkatkan mutu pembelajaran dan membuktikan diri sebagai ruang belajar yang aman dan nyaman. Ini sinyal penting: perlindungan anak pesantren bergerak dari ranah etika lembaga ke ranah regulasi formal, mengarah ke perubahan struktural.
Walau ia meyakini pesantren di Jambi jauh dari kekerasan karena akhlak mulia adalah inti pendidikan pesantren, ajakan untuk meningkatkan sinergi demi menjaga pesantren dari berbagai tindakan kekerasan menunjukkan pengakuan bahwa risiko selalu ada. Di sinilah roadshow anti kekerasan menjadi jembatan antara otoritas keagamaan dan pemerintah. Ketika daerah seperti Jambi membuka pintu untuk menjadikannya kebijakan provinsi, pesan moralnya jelas: kekerasan pesantren bukan isu insidental, tetapi agenda reformasi pendidikan Islam aman di level sistem.
Menuju Budaya Disiplin Bermartabat: Tantangan dan Harapan
Jika roadshow KPRK MUI di Jombang dan Jambi dibaca sebagai peta jalan, arah yang diambil cukup berani: membongkar normalisasi kekerasan pesantren sambil tetap memuliakan peran pesantren sebagai pusat pembentukan akhlak. Program ini menegaskan bahwa kasih sayang dan perlindungan jiwa bukan tambahan, melainkan inti pendidikan Islam aman. Ini pesan yang menantang praktik disiplin yang merugikan anak, namun selaras dengan sumber nilai Islam yang sama-sama dirujuk para kiai.
Secara praktis, tantangan terbesar ada pada transformasi budaya harian: bagaimana pengasuh, ustaz, dan senior mengelola konflik, pelanggaran aturan, dan pembinaan karakter tanpa kekerasan. Kiai Anwar mengingatkan bahwa anak-anak sangat dipengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal; artinya, setiap kekerasan yang dibiarkan akan mencetak pola baru kekerasan di masa depan. Sebaliknya, pilihan terhadap disiplin bermartabat akan melahirkan generasi yang kuat dan lembut sekaligus.
Kesimpulannya, gerakan roadshow anti kekerasan bukan ancaman bagi pesantren, melainkan kesempatan menyelamatkan wibawa pesantren dari bayang-bayang kekerasan. Selama MUI, pesantren, dan pemerintah daerah berjalan bersama—seperti terlihat di Jombang dan Jambi—agenda perlindungan anak pesantren punya peluang besar menjadi norma baru. Jika momentum ini dijaga, pesantren dapat berdiri lebih tegak: bukan hanya sebagai pusat ilmu, tetapi sebagai teladan pendidikan bermartabat yang aman bagi setiap anak.
