Sengketa Lahan Bukan Lagi Kasus Perkara, Tapi Krisis Tata Kelola
Sengketa lahan adalah rangkaian konflik kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah yang berlarut antara negara, warga, dan pelaku usaha, yang muncul akibat tumpang tindih aturan, lemahnya payung hukum agraria, serta ketidakjelasan kewenangan institusi dalam penyelesaian konflik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hak dan memicu berbagai bentuk perlawanan sosial di banyak daerah. Dalam konteks sengketa lahan Indonesia, inti persoalannya bukan sekadar siapa yang berhak atas sebidang tanah, melainkan kegagalan negara memberikan mekanisme penyelesaian konflik tanah yang jelas dan cepat. Rencana pemerintah dan DPR membentuk kerangka hukum terpadu lewat RUU Reforma Agraria menjadi momentum penting: apakah negara mau memberi alat konkret bagi daerah untuk mengakhiri kekacauan agraria, atau hanya menambah lembaga tanpa menyentuh akar masalah.
RUU Reforma Agraria: Harapan Baru Gubernur, Ujian Serius bagi DPR
Pemerintah provinsi Jawa Tengah terang-terangan menyatakan sedang menunggu payung hukum agraria yang akan memberi kewenangan gubernur menyelesaikan sengketa lahan di wilayahnya. Dukungan Gubernur Ahmad Luthfi terhadap RUU Reforma Agraria menunjukkan satu hal: daerah sudah lelah menjadi penonton ketika sengketa lahan Indonesia memanas, sementara keputusan kerap tertahan di tingkat pusat. Ia menegaskan, "Kewenangan ini kita tunggu, tinggal payung hukumnya dari undang-undang yang belum". RUU ini juga digadang akan melahirkan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), dengan gubernur menjabat sebagai kepala BRAN di tingkat provinsi. Di atas kertas, desain ini bisa mempercepat penyelesaian konflik tanah. Namun tanpa kejelasan tugas, anggaran, dan mekanisme, BRAN berisiko menjadi lembaga baru yang menambah prosedur, bukan menyederhanakan.
Stadion Sudiang: Potret Konflik Tanah yang Menghantui Proyek Publik
Sengketa lahan Stadion Sudiang menggambarkan betapa rapuhnya tata kelola tanah ketika proyek publik bersinggungan dengan hak warga. Pada Agustus, Agus Bustam yang mengaku sebagai ahli waris menutup pintu masuk proyek sebagai bentuk protes, memaksa persoalan lama kembali ke permukaan. Ia menuntut penyelesaian sisa ganti rugi atas lahan sekitar 20.000 meter persegi atau 2 hektare di sisi selatan kawasan GOR Sudiang, setelah keluarga menerima pembayaran tahap pertama Rp10 miliar dan mengklaim masih ada Rp18 miliar yang belum dibayar. Di sisi lain, pemerintah daerah memegang sertifikat tanah atas nama pemprov yang terbit pada 1994, sertifikat yang menurut Agus sudah "kalah" oleh putusan pengadilan tahun 2022 yang inkrah. Sementara sengketa belum berujung, pembangunan stadion tetap berjalan, mempertegas bagaimana proyek fisik sering didahulukan ketimbang penyelesaian hukum yang tuntas.
Mediasi DPR dan Koordinasi BPN: Solusi atau Sekadar Penjeda Konflik?
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan para gubernur, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN menunjukkan kesadaran bahwa mediasi DPR lahan dan sinergi pusat-daerah tidak bisa lagi bersifat ad hoc. Ketua dan Wakil Ketua Komisi II menekankan bahwa RUU Reforma Agraria akan memperjelas kewenangan daerah serta menghindari penambahan beban baru bagi pemerintah provinsi, termasuk Jawa Tengah. Pesan politiknya jelas: DPR ingin tampil sebagai mediator sekaligus perancang aturan yang memberi ruang gerak lebih besar bagi daerah dalam penyelesaian konflik tanah. Namun selama payung hukum belum disahkan, mediasi DPR berisiko menjadi sekadar penjeda konflik, bukan penyelesaiannya. Tanpa legalitas kuat, hasil mediasi mudah digugat, putusan pengadilan saling tumpang tindih, dan sengketa lahan Indonesia terus menjadi sumber ketidakpastian bagi warga, pemerintah, maupun investor.
Kesimpulan: Reforma Agraria Harus Berani Mengambil Risiko Politik
Gagasan payung hukum agraria terpadu melalui RUU Reforma Agraria menawarkan arah yang secara prinsip benar: memperkuat peran gubernur, membentuk BRAN, dan menegaskan garis kewenangan antara pusat dan daerah. Namun contoh sengketa Stadion Sudiang menunjukkan bahwa konflik tanah tidak selesai hanya dengan lembaga baru dan slogan reforma. Diperlukan keberanian politik untuk memastikan satu hal: putusan hukum dihormati, ganti rugi dibayar sesuai kesepakatan, dan warga tidak lagi harus menutup akses proyek demi didengar. Pemerintah dan DPR kini berada di titik krusial. Bila reforma agraria disusun dengan fokus pada kecepatan dan kejelasan penyelesaian sengketa, ia bisa mengubah peta konflik tanah. Bila hanya berhenti pada struktur dan jabatan, sengketa lahan Indonesia akan tetap menjadi luka terbuka yang terus mengganggu pembangunan.
