Kenaikan target bukan sekadar soal jumlah
Program bedah rumah adalah upaya pemerintah memperbaiki rumah yang tidak layak agar lebih banyak keluarga dapat tinggal di hunian yang aman dan memadai. Pemerintah menaikkan targetnya menjadi 400 ribu unit pada 2026, dari realisasi 45 ribu unit pada 2025. Kenaikan itu diumumkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Besarnya lonjakan menunjukkan bahwa renovasi rumah kini ditempatkan sebagai salah satu prioritas perumahan pemerintah, bukan sekadar program tambahan. Namun, angka besar belum dengan sendirinya berarti akses membaik. Ukuran keberhasilan yang lebih penting ialah apakah rumah yang paling membutuhkan perbaikan ditemukan lebih dulu dan prosesnya berjalan sampai tuntas.
Sejumlah pemberitaan menggambarkan arah yang sama: target bedah rumah meningkat tajam, sementara tujuan yang dinyatakan pemerintah ialah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Perbandingan dengan capaian 2025 membuat skala perubahan terlihat jelas, tetapi juga menaikkan tuntutan terhadap pelaksanaan. Ketika sasaran bertambah berkali-kali lipat, penentuan penerima, kesiapan pengerjaan, dan pemantauan hasil tidak boleh tertinggal dari pengumuman angka. Tanpa itu, kenaikan target berisiko menjadi capaian administratif, bukan perubahan nyata bagi keluarga yang tinggal di rumah rusak.

Prioritas harus mengikuti tingkat kebutuhan
Pemerintah menyebut perluasan akses terhadap hunian layak sebagai tujuan program, tetapi bahan yang tersedia belum merinci kriteria penerima atau urutan prioritasnya. Karena itu, prinsip yang paling masuk akal ialah mendahulukan keluarga dengan kondisi rumah paling tidak aman dan kebutuhan perbaikan paling mendesak. Sasaran yang jelas juga perlu mempertimbangkan apakah rumah dapat diperbaiki secara efektif, bukan hanya mudah dijangkau atau cepat dicatat sebagai penerima. Ini bukan detail teknis belaka: tanpa kriteria terbuka, masyarakat sulit menilai apakah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah perlu menjelaskan cara mengusulkan, memverifikasi, dan memilih penerima, serta menyediakan jalur untuk mengoreksi data yang keliru. Transparansi semacam itu akan membuat kenaikan target lebih dapat dipercaya.
Bedah rumah juga berbeda dari bantuan untuk membeli rumah. Pemerintah menyebut rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagai jalur lain untuk memperluas kepemilikan rumah dengan pembiayaan terjangkau. Pembedaan ini penting: renovasi membantu keluarga memperbaiki tempat tinggal yang sudah dimiliki atau dihuni, sedangkan rumah subsidi membuka akses kepemilikan melalui pembiayaan. Menyatukan keduanya dalam satu tujuan perumahan dapat memperluas pilihan, tetapi keberhasilannya patut dinilai lewat hasil yang berbeda. Program bedah rumah harus dinilai dari perbaikan kondisi tempat tinggal; skema subsidi dari akses kepemilikan. Dengan fokus penerima yang tepat, kebijakan tidak berhenti pada pertambahan unit, melainkan menjawab kebutuhan yang beragam.
Skala besar menuntut pelaksanaan yang terukur
Perbedaan antara realisasi 45 ribu unit pada 2025 dan target 400 ribu pada 2026 membuat kesiapan pelaksanaan menjadi ujian utama. Kabar tentang perluasan sasaran belum disertai rincian pembagian kuota, jadwal pengerjaan, ataupun mekanisme pengawasan. Pemerintah sebaiknya membuka informasi itu secara berkala agar warga dapat melihat bukan hanya berapa rumah masuk daftar, tetapi juga berapa yang selesai dan bagaimana mutu perbaikannya. Target yang tinggi tanpa pelaporan kemajuan berisiko menyamarkan kesenjangan antara rencana dan hasil. Di sisi lain, pemanfaatan bahan bangunan lokal dapat menghubungkan program perumahan dengan kegiatan usaha daerah, tetapi kualitas bahan dan hasil renovasi tetap harus menjadi patokan utama. Pengadaan lokal akan bernilai jika mendukung pekerjaan yang aman dan tahan lama.
Pemerintah juga menyiapkan program ASRI, yang menurut Maruarar diarahkan pada lingkungan yang nyaman, indah, dan sehat sekaligus membuka ruang pemberdayaan UMKM. Arah ini memperluas pembicaraan dari kondisi satu rumah ke mutu lingkungan tempat warga tinggal. Namun, agenda lingkungan tidak seharusnya mengaburkan kebutuhan paling dasar: rumah yang aman, sehat, dan layak. Program ASRI akan lebih bermakna bila berjalan seiring dengan renovasi yang tepat sasaran, bukan menggantikannya. Ke depan, keterbukaan mengenai penerima, progres, dan kualitas hasil akan menjadi tanda apakah perluasan target benar-benar mengubah kehidupan warga.
Kesimpulan: ukur keberhasilan dari rumah yang membaik
Kenaikan target bedah rumah menjadi 400 ribu unit memberi peluang besar untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak. Namun, angka itu baru menjanjikan jika penerima paling membutuhkan diprioritaskan, proses seleksi dapat diperiksa, dan hasil renovasi dipantau hingga selesai. Pemerintah telah menempatkan bedah rumah bersama rumah subsidi sebagai bagian dari upaya memperluas akses perumahan, sementara rencana ASRI menambah perhatian pada lingkungan. Langkah berikutnya seharusnya bukan sekadar mengejar jumlah, melainkan menunjukkan siapa yang terbantu dan bagaimana kondisi rumah mereka berubah. Pada akhirnya, keberhasilan program tidak ditentukan oleh besarnya target yang diumumkan, tetapi oleh rumah yang benar-benar menjadi lebih aman dan layak dihuni.






