Pasokan lokal harus menjadi prinsip, bukan slogan
Rantai pasok lokal MBG adalah jaringan pengadaan pangan yang menghubungkan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan usaha desa dengan dapur penyedia makanan program. Karena itu, kewajiban memakai pemasok lokal seharusnya dipandang sebagai bagian dari tujuan MBG, bukan sekadar pilihan pengadaan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan di pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta pada Jumat bahwa seluruh bahan baku MBG wajib dipasok UMKM lokal. Arahan ini penting karena program berskala besar dapat menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat tingkat bawah, bukan hanya jalur distribusi makanan.
Skalanya membuat tuntutan itu mendesak: per Juli 2026, tercatat 63.189 UMKM terhubung dengan rantai pasok MBG, sementara 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melayani hingga 57 juta penerima manfaat. Ketika kebutuhan sebesar itu dipenuhi, konsistensi pembelian lokal dapat memperluas pasar usaha kecil. Namun, kewajiban memasok UMKM hanya akan bermakna jika akses dan standar mutu berjalan beriringan.
Puluhan ribu UMKM sudah masuk, peluangnya harus merata
Data menunjukkan bahwa UMKM pemasok MBG bukan lagi pelaku pinggiran. Pada 9 Oktober 2026, BGN mencatat 63.608 pemasok di 37 provinsi; sebanyak 52.689 di antaranya merupakan UMKM, atau 82,83 persen. Angka ini menegaskan bahwa pengadaan program telah membuka pintu bagi usaha masyarakat dalam skala nasional.
Jumlah tersebut juga memberi gambaran tentang potensi rantai pasok lokal: permintaan bahan makanan dapat memperluas pasar produk daerah dan menggerakkan perputaran ekonomi, terutama ketika UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes terhubung secara berkelanjutan. Manfaatnya bukan otomatis. Peluang harus menjangkau lebih banyak wilayah dan pemasok, bukan terkonsentrasi pada pelaku yang sejak awal punya kapasitas besar.
Zulhas mengusulkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah untuk mengonsolidasikan pasokan UMKM sekaligus menyalurkan bantuan pemerintah. Gagasan ini dapat membantu usaha kecil berhadapan dengan kebutuhan pengadaan yang besar, asalkan koperasi benar-benar memudahkan akses pasar dan tidak menjadi lapisan administrasi baru.
Verifikasi mutu menjaga manfaat program
Besarnya partisipasi belum cukup untuk menjamin keamanan pangan. BGN menyebut 83,6 persen dari sekitar 80 ribu pemasok bahan baku MBG merupakan UMKM, dan kini memperkuat verifikasi pemasok MBG melalui pengembangan marketplace Loka MBG. Angka ini berasal dari catatan yang berbeda dengan data 9 Oktober; keduanya menunjukkan dominasi UMKM, tetapi tidak semestinya dianggap sebagai satu pengukuran pada tanggal yang sama.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, “Kami sudah ada 83,6% dari 80.000 pemasok itu adalah UMKM”. Namun, lembaga tersebut masih membutuhkan pemasok terverifikasi. Sistem itu ditujukan untuk menelusuri asal telur, ayam, dan ikan serta cara bahan disimpan sebelum dikirim ke dapur MBG.
Ini bukan tambahan administratif yang boleh dianggap sepele. Sudaryono mengingatkan risiko pembelian ayam yang tidak segar karena harganya lebih murah, yang dapat berujung pada gangguan kesehatan. Verifikasi yang konsisten melindungi penerima manfaat sekaligus pemasok yang menjaga standar. Tanpa pengawasan yang jelas, harga murah bisa mengalahkan mutu dan merusak kepercayaan pada program.
Perluasan pasar harus diikuti dukungan nyata
Tantangan berikutnya bukan sekadar menambah nama pemasok, melainkan memastikan UMKM mampu memenuhi permintaan secara teratur dan menjaga kualitas. Loka MBG dapat membantu memperjelas asal-usul bahan pangan dan proses penyimpanan, sementara koperasi desa dapat mengonsolidasikan pasokan lokal. Keduanya akan lebih berguna bila persyaratan dan proses pemeriksaan mudah dipahami usaha kecil.
Pemerintah juga menyebut penguatan modal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan UMKM memasok program. Zulhas mengatakan suku bunga kredit mikro PNM Mekaar akan dipangkas menjadi maksimal 8 persen flat per tahun, tetapi kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan belum berlaku resmi. Dukungan semacam ini perlu disampaikan dengan tepat agar pelaku usaha tidak mengira kebijakan sudah berjalan.
MBG memiliki kesempatan langka untuk menyatukan tujuan gizi dan pemerataan ekonomi. Namun, hasilnya bergantung pada dua hal yang sama penting: pembelian yang benar-benar memberi tempat bagi usaha lokal dan verifikasi yang tegas atas keamanan serta mutu pangan. Dominasi UMKM adalah fondasi yang menjanjikan; pengadaan yang adil dan bahan yang terjaga akan menentukan apakah fondasi itu memberi manfaat berkelanjutan.
