Kepastian aturan menjadi kunci
Integrasi tarif tol adalah penyelarasan biaya perjalanan pada ruas-ruas yang tersambung agar pengguna dapat melintasi jaringan dengan tarif yang lebih kompetitif dan distribusi barang lebih lancar. Bagi koridor Cibitung-Cilincing, kebijakan ini penting karena menghubungkan kawasan industri di timur Jakarta dengan Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi tarif yang kurang bersaing dapat mengurangi minat perusahaan angkutan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol diharapkan menjadi payung hukum bagi penyatuan layanan dan tarif. Pembahasannya mengemuka dalam diskusi pemangku kepentingan yang digelar Forum Konsumen Berdaya Indonesia di Jakarta pada 22 Oktober 2026. Senior Consultant Supply Chain Indonesia Sugi Purnoto memperkirakan aturan itu berpeluang terbit pada November 2026, tetapi keputusan tetap berada pada BPJT dan Kementerian PU. Target tersebut patut disambut, namun kepastian jadwal dan isi aturan akan menentukan apakah manfaatnya sampai ke pengguna.
Tarif menentukan pilihan jalur
Tol yang memangkas waktu belum tentu menghemat biaya jika tarifnya membuat perjalanan barang lebih mahal. Menurut kajian Sugi Purnoto yang dipaparkan kepada para pemangku kepentingan, tarif JTCC yang tinggi, terutama bagi kendaraan golongan II hingga V, menambah beban biaya logistik. Pada jalur eksisting, biaya tol disebut mengambil sekitar 7–14% dari uang jalan pengemudi, sedangkan pada skenario tertentu melalui JTCC porsinya berpotensi mencapai 28–40%. Perbedaan itu menjelaskan mengapa operator dapat memilih jalur alternatif meski perjalanan mungkin lebih lama. Dalam satu skenario perjalanan Telaga Asih–Tanjung Priok, tarif berpotensi turun lebih dari 70%. Angka tersebut merupakan potensi, bukan jaminan penghematan yang berlaku untuk semua perjalanan. Karena itu, skema terpadu perlu membuat tarif lebih sepadan dengan manfaat waktu dan akses yang ditawarkan.
Efisiensi harus terasa bagi pengguna
Jika integrasi tarif Tol Cibitung-Cilincing dengan Tol Jakarta-Cikampek berjalan tepat, jalur ini dapat menjadi pilihan yang lebih kompetitif dibanding rute alternatif. Sugi Purnoto menyebut skema tersebut diharapkan memberi tarif yang hampir setara dengan Tol Jakarta-Cikampek, termasuk bagi kendaraan golongan I, melalui payung hukum permanen. Bagi perusahaan angkutan, pilihan rute yang efisien dapat membantu kelancaran distribusi menuju Tanjung Priok pelabuhan. Pengelola JTCC juga menilai struktur tarif memengaruhi keputusan pengguna dan pemerataan arus kendaraan antarkoridor. Namun, efisiensi distribusi tidak ditentukan tarif saja: perusahaan tetap menghitung akses, frekuensi perjalanan, peluang muatan balik, biaya operasional, dan jadwal penutupan layanan pelabuhan. Pemerintah perlu menimbang manfaat pengguna sekaligus keberlanjutan pengelolaan jalan tol. Integrasi yang hanya menyatukan transaksi tanpa menghasilkan tarif yang masuk akal tidak akan mengubah pilihan rute secara berarti.
