Tarif pelabuhan transparan: hak penumpang, bukan bonus pengelola
Tarif pelabuhan transparan adalah sistem penetapan dan pungutan biaya di pelabuhan, termasuk pungutan barang pelabuhan, yang memiliki dasar hukum jelas, disosialisasikan terlebih dahulu, besaran biayanya mudah dipahami, dan mekanisme pembayarannya tidak membebani penumpang maupun pengguna jasa lain secara berlebihan. Di Pelabuhan Armada Semut, konsep ideal itu jauh dari kenyataan. Sejumlah penumpang speedboat mengeluhkan kebijakan timbangan barang yang tiba-tiba muncul tanpa sosialisasi memadai, membuat keberangkatan menjadi lebih rumit dan penuh ketidakpastian. Alih‑alih memberi kepastian, tarif yang tidak jelas ini memunculkan keluhan penumpang speedboat dan membuka ruang maladministrasi. Inilah masalah utama: pelabuhan memperlakukan penumpang sebagai objek pungutan, bukan sebagai pengguna layanan publik yang berhak atas informasi dan perlindungan.
Kebijakan timbangan di Pelabuhan Armada Semut: ribet, membingungkan, dan memisahkan tiket dari pungutan
Di Pelabuhan Armada Semut, Kelurahan Mangga Dua, penumpang speedboat rute Ternate–Sofifi menghadapi aturan baru: barang bawaan wajib ditimbang dan dikenai biaya terpisah dari tiket. Arif, salah satu penumpang, menceritakan barang 16 kilogram yang ia bawa dikenai pungutan Rp14 ribu. Ia mengaku pernah mendengar bahwa barang di atas 10 kilogram baru dikenai biaya, tetapi praktik di lapangan tidak konsisten. Herlisa bahkan menyebut barangnya yang hanya tiga kilogram tetap dipungut Rp2 ribu. Prosesnya pun berbelit: penumpang harus menurunkan barang ke area keberangkatan untuk ditimbang, lalu mengangkat lagi setelah selesai. Bagi banyak orang, masalahnya bukan nominal, melainkan cara: pungutan barang pelabuhan dipisah dari tiket, aturan berubah‑ubah, dan tidak ada penjelasan tertulis yang bisa dipegang.
Tanpa sosialisasi, timbangan berubah jadi alat pungutan, bukan alat keselamatan
Pengelola pelabuhan sering berlindung di balik alasan keselamatan ketika menimbang barang. Sahara, salah satu penumpang, menyatakan ia bisa menerima penimbangan demi keselamatan pelayaran, tetapi menolak ketika pembayaran dilakukan di luar tiket dan tanpa penjelasan. Penumpang mengaku kebijakan ini sudah berjalan beberapa bulan, namun informasi ke publik nyaris tidak ada: “Belum ada sosialisasi, tiba‑tiba menyeberang sudah ada pakai timbang barang bawaan”. Di sini terlihat jelas: tanpa sosialisasi, kebijakan teknis berubah menjadi ladang pungutan. Aturan berat minimal berbeda‑beda di telinga penumpang, tarif pelabuhan transparan hilang, dan kepercayaan publik terkikis. Penumpang tidak tahu batas berat gratis, tidak tahu dasar regulasi tarif pelabuhan, dan tidak tahu ke mana harus mengadu ketika merasa dirugikan.
Suara Ombudsman: tarif butuh dasar hukum, bukan sekadar hitungan kas
Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menegaskan bahwa setiap kebijakan penimbangan dan pungutan barang bawaan penumpang harus berbasis regulasi tarif pelabuhan yang jelas dan terbuka. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara, Iriyani Abdul Kadir, mengingatkan, “Pemerintah jangan hanya berpikir keuntungan atau sumber pendapatan saja, tapi dampak luas yang nanti masyarakat peroleh itu seperti apa”. Keluhan penumpang muncul karena perbedaan informasi soal batas berat yang dikenai biaya dan adanya pungutan terhadap muatan ringan. Tanpa kejelasan, ini menjadi contoh klasik ombudsman pelayanan publik harus turun tangan: pungutan tanpa dasar hukum berpotensi maladministrasi. Ombudsman mendesak pengelola pelabuhan, dinas terkait, dan KSOP untuk membuka aturan penimbangan, batas barang bawaan, dan besaran biaya ke publik secara lengkap dan mudah diakses.
Mendesak reformasi: dari pelabuhan sebagai loket pungutan, menjadi layanan publik yang layak
Kasus di Pelabuhan Armada Semut menunjukkan pola berulang: kebijakan muncul dulu, sosialisasi menyusul—atau tidak pernah terjadi. Penumpang dipaksa patuh pada pungutan barang pelabuhan yang tidak transparan, sementara pengelola merasa sah selama ada timbangan di lapangan. Padahal, layanan pelabuhan adalah bagian dari pelayanan publik yang wajib tunduk pada prinsip keterbukaan, kepastian, dan keadilan. Regulasi tarif pelabuhan harus diterbitkan dan dipublikasikan, jalur pengaduan harus jelas, dan mekanisme pembayaran sebaiknya terintegrasi dalam tiket agar tidak menambah keruwetan. Dengan adanya kejelasan aturan dan tarif, masyarakat tidak dibuat bingung ketika menggunakan layanan transportasi laut, dan potensi maladministrasi dapat ditekan. Tanpa reformasi itu, pelabuhan akan terus tampak seperti loket pungutan berbelit, bukan gerbang transportasi yang layak dan manusiawi.
