Karhutla Bukan Lagi Musiman, Melainkan Kegagalan Kebijakan
Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa pembakaran vegetasi secara masif di kawasan hutan, semak, dan lahan gambut maupun mineral yang menimbulkan kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan akibat bencana asap, serta mengganggu aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak secara luas dan berulang setiap tahun. Di banyak daerah, karhutla 2026 bukan sekadar anomali cuaca atau kelalaian sesaat, melainkan cerminan kegagalan kebijakan yang sudah menumpuk. Angka luas terbakar di berbagai provinsi menunjukkan pola krisis yang tak kunjung putus. Pemerintah menyiapkan satgas, water bombing, dan operasi darat, tetapi selama struktur perizinan lahan dan penegakan hukum terhadap pembakar tidak berubah, bencana asap akan terus datang seperti musim yang bisa diprediksi. Pertanyaannya bukan lagi apakah karhutla akan terjadi, melainkan seberapa parah dan seberapa siap warga kecil menanggung dampaknya.
Eskalasi Karhutla di Kaltim, Jambi, dan Kapuas: Angka yang Menggambarkan Krisis
Data resmi menunjukkan betapa luas kebakaran hutan lahan telah menjelma menjadi krisis ekologis dan kesehatan publik. Di Kalimantan Timur, karhutla mencapai 6.684 hektare di 10 kabupaten dan kota, dengan Kutai Kartanegara menyumbang 1.866 hektare sekaligus kabut asap terparah di wilayah itu. Di Jambi, total luas terbakar tembus 4.123,84 hektare hingga awal Oktober, sementara Kabupaten Batanghari mencatat area terparah 1.240,79 hektare dan membuat indeks kualitas udara di Kota Jambi menyentuh angka 200 dengan status tidak sehat. Kapuas di Kalimantan Tengah mencatat 3.434,12 hektare lahan terbakar sepanjang Januari–September dengan 352 kejadian karhutla dan 30.200 hotspot, yang bahkan meningkat pada September. Angka-angka ini bukan deretan statistik netral; mereka menggambarkan ribuan warga yang hidup dalam asap, aktivitas ekonomi yang terganggu, dan generasi anak yang tumbuh dengan paru-paru terpapar.
Medan Gambut dan Operasi Pemadaman: Upaya Maksimal yang Tetap Tertinggal
Pemerintah daerah dan satgas memang tidak berpangku tangan; penanganan karhutla dilakukan lewat jalur darat dan udara, namun medan yang dihadapi menunjukkan betapa respons selama ini lebih bersifat reaktif daripada preventif. Di Kalimantan Timur, tim satgas darat dan udara disebut sudah bekerja maksimal, tetapi lonjakan titik api berulang membuat petugas kewalahan, sementara sebagian titik berada di lahan gambut yang tak bisa dipadamkan 100% sehingga prioritas pemadaman harus diarahkan ke dekat permukiman dan objek vital. Di Banyuasin, tim gabungan butuh 36 hari hanya untuk membuka akses menuju sumber api di kawasan gambut yang lembut, dipenuhi kayu rebah, dan minim jalur masuk. Pembukaan lebih dari 20 kilometer akses, sekat bakar, excavator, pompa tekanan tinggi, dan water bombing menunjukkan skala operasi penanganan karhutla, tetapi juga menegaskan betapa mahal dan lambatnya memadamkan api yang seharusnya dicegah sebelum menyebar.
Dana, Status Darurat, dan Bencana Asap: Apakah Pemerintah Cukup Serius?
Pada level administratif, pemerintah berusaha menunjukkan keseriusan lewat penetapan status darurat dan pengucuran dana penanganan karhutla. Di Kayong Utara, pemerintah pusat mengalirkan bantuan Rp20 miliar yang efektif masuk ke kas daerah pada 9 September untuk percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap. Pemerintah kabupaten menetapkan darurat bencana asap, mengalokasikan dana ke pos Belanja Tidak Terduga, dan membagi tugas kepada BPBD, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP untuk pengadaan sarana prasarana dan perlengkapan medis. Namun, bencana asap yang berulang di Jambi dengan ISPU tidak sehat menunjukkan bahwa respons anggaran masih bersifat tambal-sulam, tidak menyentuh akar masalah tata kelola lahan dan praktik pembakaran. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakar memang disebut berjalan paralel, tetapi tanpa transparansi hasil dan efek jera yang jelas, dana pemadaman hanya akan terus membengkak setiap musim kering.
Dari Pemadaman ke Pencegahan: Mengakhiri Siklus Bencana Berulang
Kecenderungan pemerintah saat ini masih berat di sisi penanganan karhutla setelah api terlanjur menyala: membentuk satgas, mengerahkan heli water bombing, memodifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan, serta memperketat sekat basah dan pendinginan di bekas kebakaran agar api tak kembali membesar. Upaya ini penting, tetapi jelas tidak cukup untuk mengakhiri siklus karhutla 2026 dan bencana asap berulang. Data Kapuas yang menunjukkan ribuan hotspot dan lahan terbakar mendekati permukiman menegaskan perlunya pendekatan pencegahan yang lebih agresif, mulai dari pengawasan izin lahan, dukungan nyata bagi masyarakat peduli api, hingga transparansi penegakan hukum terhadap perusahaan dan individu pembakar. Tanpa pergeseran fokus dari pemadaman ke pencegahan, kita akan terus merayakan keberhasilan membuka akses 20 kilometer di gambut setelah 36 hari, alih-alih merayakan musim kemarau pertama tanpa asap menyelimuti sekolah, pasar, dan rumah-rumah warga.
