APBD Perubahan 2026: Jalan dan Kesehatan Jadi Kompas Utama
APBD Perubahan 2026 adalah penyesuaian anggaran daerah di tengah tahun berjalan yang memanfaatkan tambahan pendapatan dan ruang fiskal untuk menggeser fokus belanja ke program yang dinilai paling mendesak, terutama infrastruktur jalan dan layanan kesehatan sebagai fondasi konektivitas, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks Nusa Tenggara, perubahan ini bukan sekadar formalitas anggaran, tetapi cermin pilihan politik: apakah pemerintah daerah berani memprioritaskan kebutuhan sehari-hari warga di atas proyek mercusuar. Lombok Timur, Lombok Tengah, dan pemerintah provinsi menunjukkan arah yang relatif konsisten—mengalirkan miliaran rupiah ke perbaikan jalan, penguatan fasilitas kesehatan, dan sejumlah agenda sosial-keagamaan. Pilihan ini patut diapresiasi, namun tetap harus diawasi agar tidak berhenti pada angka di atas kertas.
| Spec | A | B |
|---|---|---|
| Weight | ... | ... |
Lombok Timur: Dana Pusat Disulap Jadi Jalan, RSUD, dan Masjid Agung
Lombok Timur anggaran berubah setelah tambahan Dana Transfer dari pemerintah pusat, yakni penyesuaian DAU dan kurang bayar DBH. Pemerintah kabupaten memilih arah yang cukup jelas: memperkuat infrastruktur jalan Nusa Tenggara, alokasi dana kesehatan, dan rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Tambahan anggaran diarahkan antara lain ke sektor infrastruktur dan kesehatan yang dinilai berdampak langsung pada pelayanan serta kebutuhan masyarakat. Khusus untuk infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi, dialokasikan belanja modal lebih dari Rp71 miliar—angka yang menunjukkan kesadaran bahwa konektivitas fisik adalah syarat dasar pergerakan ekonomi lokal. Di bidang kesehatan, pengadaan alat kesehatan untuk tiga RSUD dan perluasan kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan menandakan upaya mengurangi kantong-kantong warga yang masih rapuh terhadap biaya berobat.
Menariknya, Lombok Timur tidak hanya berpikir soal fungsi fisik, tetapi juga simbol dan ruang sosial. Rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin dijalankan lewat skema penganggaran tahun jamak selama tiga tahun hingga 2028 dengan total pagu Rp50 miliar. Penataan ini mencakup integrasi Lapangan Tugu Selong sebagai bagian dari lanskap masjid, agar kawasan tersebut menjadi ruang terpadu untuk ibadah, aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan umat. Pilihan memasukkan masjid ke dalam agenda strategis menunjukkan bahwa pemerintah melihat ruang publik keagamaan sebagai pusat kehidupan warga, bukan sekadar bangunan seremonial. Namun, orientasi ini tetap harus diimbangi transparansi dan pengawasan, mengingat skema tahun jamak rentan terhadap pembengkakan biaya dan keterlambatan.
Lombok Tengah: Rp73 Miliar Jalan, Pelunasan Utang RSUD, dan Konektivitas
Lombok Tengah mengambil posisi tegas: Rp73,06 miliar dalam APBD Perubahan 2026 dipatok khusus untuk peningkatan infrastruktur jalan. Di daerah yang mobilitas warganya sangat bergantung pada akses antar-desa dan antar-kecamatan, ini bukan angka kecil. Bupati menekankan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat. Pendapatan daerah naik dari Rp2,491 triliun menjadi Rp2,619 triliun, sementara belanja melonjak dari Rp2,482 triliun menjadi Rp2,782 triliun. Secara keseluruhan, sekitar Rp318,6 miliar anggaran perubahan diarahkan ke berbagai program prioritas, termasuk pelunasan utang RSUD Praya Rp23 miliar dan dukungan bagi sektor pendidikan serta kesehatan. "Penguatan ruang fiskal didukung kurang bayar DBH, peningkatan PAD, dan optimalisasi SILPA," kata Bupati Pathul Bahri.
Dari perspektif warga, keputusan menggelontorkan dana besar pada jalan dan pelayanan dasar punya dampak nyata. Penguatan infrastruktur dan layanan dasar diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi, dan memperluas pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lombok Tengah. Sangat tepat bahwa pemerintah daerah tidak mengabaikan beban rumah sakit daerah: melunasi utang RSUD Praya bukan sekadar urusan akuntansi, tetapi menyelamatkan keberlangsungan layanan kesehatan publik yang sering menjadi tumpuan warga berpenghasilan rendah. Namun keberanian menambah belanja sampai Rp2,782 triliun tetap menuntut kedisiplinan eksekusi; jalan yang dibangun harus betul-betul tersambung dengan pusat produksi dan layanan, bukan hanya menjadi deretan proyek yang menggugurkan kewajiban serapan anggaran.
Provinsi NTB: Belanja Naik Rp319 Miliar, Tapi Untuk Siapa?
Di level provinsi, pemerintah NTB resmi mengajukan Ranperda Perubahan APBD ke DPRD pada rapat paripurna 11 September, diserahkan Sekda Abul Chair kepada pimpinan dewan. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp5,683 triliun, naik 1,08 persen dari APBD murni Rp5,622 triliun. Kenaikan terutama ditopang PAD yang direncanakan mencapai Rp3,122 triliun, naik 3,21 persen atau sekitar Rp97 miliar dari sebelumnya Rp3,024 triliun. Di sisi belanja, lonjakan jauh lebih terasa: belanja daerah diproyeksikan Rp6,052 triliun, meningkat 5,56 persen atau sekitar Rp319 miliar dari Rp5,733 triliun. Belanja operasi dan modal ikut naik sekitar Rp360 miliar, sementara belanja tidak terduga melonjak menjadi Rp23,74 miliar, naik lebih dari 58 persen.
Defisit sebesar Rp369 miliar ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA Rp431 miliar. Di atas kertas, arah perubahan APBD provinsi ingin memastikan tujuan pembangunan tercapai: akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim, pengembangan destinasi wisata berkualitas, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sembari memperkuat dan memperbaiki jaringan infrastruktur. Poin krusialnya, belanja perubahan juga disebut mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan. Namun pertanyaannya, seberapa besar dari Rp319 miliar tambahan belanja itu yang betul-betul turun menjadi perbaikan jalan desa, peningkatan layanan kesehatan di puskesmas, dan kualitas hidup warga di kabupaten? Tanpa indikator kinerja yang jelas, narasi besar pembangunan mudah kehilangan terjemahan di tingkat lapangan.
Prioritas Konektivitas dan Layanan Dasar: Langkah Tepat, Risiko Nyata
Jika tiga level pemerintahan ini disandingkan, tampak pola yang konsisten: APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk memperkuat infrastruktur jalan Nusa Tenggara dan layanan dasar sebagai prioritas konektivitas dan kesejahteraan masyarakat lokal. Lombok Timur mengalirkan tambahan dana pusat ke pembangunan jalan, pengadaan alat kesehatan, perluasan JKN, dan rehabilitasi masjid sebagai ruang publik terpadu. Lombok Tengah menegaskan Rp73,06 miliar untuk jalan dan menyelesaikan utang RSUD agar pelayanan kesehatan tidak timpang. Provinsi NTB menambah belanja Rp319 miliar dengan janji memperkuat jaringan infrastruktur dan memenuhi SPM.
Secara prinsip, fokus pada jalan dan kesehatan adalah pilihan yang sulit dibantah: konektivitas memudahkan pergerakan barang, jasa, dan manusia, sementara layanan kesehatan yang memadai mengurangi kerentanan warga terhadap guncangan ekonomi dan sosial. Namun, publik tidak boleh puas hanya dengan pernyataan niat. Risiko yang mengintai adalah proyek jalan yang tidak tersambung ke aktivitas ekonomi utama, pengadaan alat kesehatan tanpa peningkatan kualitas SDM, dan rehabilitasi masjid yang indah tetapi minim kegiatan pemberdayaan. Kesimpulannya, arah APBD Perubahan di Nusa Tenggara sudah berada di jalur yang benar—mengutamakan kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan warga—tetapi efektivitasnya akan ditentukan oleh detail eksekusi dan keterbukaan pemerintah dalam menunjukkan hasil, bukan sekadar angka triliunan di dokumen anggaran.
