Akses pasar menentukan apakah usaha bisa tumbuh
Akses pasar UMKM adalah kemampuan pelaku usaha menjangkau calon pembeli melalui saluran penjualan yang sesuai, dari ruang jual lokal hingga kemitraan ritel dan pameran. Tanpanya, keterampilan produksi dan modal belum tentu berubah menjadi usaha yang berkelanjutan. Perbedaan langkah di Halmahera Selatan dan kebutuhan yang disuarakan pelaku usaha di Bukittinggi menegaskan bahwa dukungan paling berguna bukan pelatihan yang berdiri sendiri, melainkan jalan nyata dari produk menuju konsumen. Pada Minggu, 8 November, Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Reghi Perdana, mewakili Menteri UMKM, membuka Festival Kuliner dan Seni Budaya Makeang Kayoa di Jakarta. Kementerian menyatakan akan memperkuat kemitraan dengan jaringan ritel modern dan memperluas akses kemitraan bagi produk lokal Halmahera Selatan. Festival yang memperkenalkan budaya, kuliner, dan produk unggulan daerah itu memberi produk setempat panggung di luar wilayah asalnya. Namun, panggung sesaat perlu disambung dengan pesanan dan kemitraan yang berulang.

Panggung promosi perlu menjadi jalur penjualan
Festival Makayoa menghadirkan pameran produk UMKM, pertunjukan budaya, serta kuliner seperti Kopi Liberika khas Pulau Bacan dan kudapan tradisional Makeang-Kayoa. Nilainya bukan hanya pada perkenalan potensi lokal: kegiatan semacam ini dapat membuka pertemuan dengan mitra dan pembeli yang sebelumnya sulit dijangkau. Kementerian menyebut kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas perantauan diperlukan agar produk Halmahera Selatan lebih berdaya saing dan mampu memasuki pasar nasional. Arah itu tepat, tetapi promosi tidak otomatis menjadi transaksi. Agar pemasaran produk lokal berlanjut setelah festival, pelaku usaha memerlukan tindak lanjut: siapa yang menghubungkan mereka dengan calon pembeli, bagaimana standar produk dipenuhi, dan saluran mana yang bisa digunakan untuk menerima pesanan. Festival itu juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus IKB Makayoa untuk periode 2026–2031. Jejaring komunitas tersebut berpotensi menjadi penghubung berkelanjutan, jika tugas promosi diikuti pendampingan dan kemitraan yang jelas.
Bukittinggi meminta dukungan yang bisa dipakai sehari-hari
Aspirasi dari Bukittinggi memperlihatkan jarak antara punya produk dan mampu menjualnya. Dalam sosialisasi Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Rumah Dinas Wali Kota, pada 7–8 November 2026, pelaku usaha menyebut kebutuhan pendampingan pemasaran digital, akses modal, tempat berjualan, serta bantuan mengurus perizinan. Mereka juga meminta pemerintah menyediakan tempat khusus untuk memasarkan produk, termasuk makanan olahan dan tanaman hias. Kebutuhan ini praktis, bukan sekadar daftar aspirasi. Pelaku yang belum terbiasa dengan pemasaran digital perlu dibimbing mengemas produk, berkomunikasi dengan konsumen, dan menjelaskan keunikan barangnya. Kekhawatiran bahwa mengurus izin akan berujung pada kewajiban perpajakan juga patut dijawab melalui bantuan yang jelas, bukan seminar satu kali. Bantuan modal tanpa pembeli berisiko menambah beban usaha; pelatihan tanpa tempat berjualan membuat keterampilan sulit diuji di pasar. Karena itu, pendampingan UMKM seharusnya menemani pelaku dari produksi sampai transaksi.
Satukan pelatihan, modal, dan saluran penjualan
Anggota DPRD Sumatera Barat Yesi Indriani menekankan pembinaan harus mencakup seluruh tahapan usaha, bukan hanya kemampuan produksi. Ia juga mendorong kesempatan mengikuti pameran nasional dan internasional, dengan proses kurasi agar mutu dan kemasan sesuai pasar tujuan. Itu pendekatan yang lebih masuk akal daripada mengukur keberhasilan dari jumlah pelatihan: keterampilan perlu dipraktikkan, produk perlu memenuhi standar, dan penjual harus bertemu pembeli. Dukungan pun perlu melibatkan lintas dinas. Pemerintah daerah dapat membantu menyediakan ruang usaha, mempermudah urusan perizinan, serta menghubungkan UMKM dengan program BUMN dan BUMD. Di Bukittinggi, penataan lampu ekonomi kreatif di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Perintis Kemerdekaan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Infrastruktur yang lebih baik dapat mendukung kegiatan ekonomi, tetapi perlu disertai ruang jual dan program yang benar-benar mengundang pelanggan. Bantuan modal, pelatihan, pendampingan, dan akses pasar akan lebih berdaya jika dirancang sebagai satu rangkaian.
Kesimpulannya, upaya Halmahera Selatan membuka kemitraan dan aspirasi Bukittinggi tentang pemasaran, tempat jual, serta perizinan bertemu pada satu kebutuhan: akses nyata ke konsumen. UMKM daerah tidak kekurangan kreativitas semata; mereka membutuhkan jalur agar kreativitas menghasilkan penjualan berulang. Pemerintah sebaiknya menilai program dari hubungan yang terbentuk, kemudahan menjalankan usaha, dan keberlanjutan saluran penjualan. Pelatihan dan modal tetap penting, tetapi tanpa pendampingan serta pasar yang dapat dijangkau, keduanya belum cukup.






