Usulan rem darurat bagi AI paling kuat
Superintelligence AI adalah sistem teoretis yang dapat melampaui kemampuan manusia dalam hampir semua tugas intelektual, termasuk merencanakan tindakan yang berisiko menghapus kendali manusia. RUU superintelligence AI yang diajukan Senator Bernie Sanders bersama anggota DPR Greg Casar pada September mengusulkan larangan permanen atas pengembangan teknologi tersebut di Amerika Serikat. Bernama Ban Artificial Superintelligence Act of 2026, proposal ini bukan sekadar peringatan tentang risiko masa depan. RUU itu juga akan membatasi sejumlah sistem AI canggih yang memperlihatkan kemampuan berbahaya terkait superintelligence. Sanders menggambarkan pendekatannya sebagai menginjak rem ketika pengembangan AI berlari menuju jurang. Sikap keras ini berangkat dari persoalan nyata: perusahaan bisa menciptakan sistem yang kemampuannya tidak sepenuhnya mereka pahami atau kendalikan. Larangan AI superintelligence merupakan langkah jauh lebih tegas daripada pengawasan sukarela. Namun, karena sistem yang dituju masih bersifat teoretis dan batas kemampuan AI canggih dapat diperdebatkan, definisi serta penerapan larangan akan menentukan apakah aturan ini melindungi publik atau justru menghambat riset secara luas.
Departemen baru dengan kuasa mengawasi
RUU ini mengusulkan pembentukan Departemen Artificial Intelligence setingkat kabinet—departemen AI khusus yang akan memantau pengembangan sistem canggih, menetapkan persyaratan keselamatan, dan memeriksa model kuat sebelum dirilis. Ini perubahan besar dari pola pengawasan yang tersebar: sebuah lembaga federal khusus akan diberi tanggung jawab langsung untuk menilai teknologi berisiko tinggi. Perusahaan yang mengembangkan atau mendistribusikan model yang memenuhi kriteria harus memperoleh otorisasi pemerintah; model tersebut juga perlu disetujui sebelum diterapkan. Jika sistem dinilai berpotensi berbahaya, departemen dapat memerintahkan agar sistem diputus dari internet, dimodifikasi, atau dinonaktifkan. Kewenangan semacam ini dapat memberi pemerintah alat untuk bertindak sebelum risiko berkembang menjadi krisis. Namun, lembaga baru hanya akan efektif jika memiliki keahlian teknis, prosedur yang transparan, dan batas kewenangan yang jelas. Tanpa itu, persetujuan bisa berubah menjadi hambatan yang tidak konsisten, sementara keputusan untuk mematikan sistem berisiko besar menjadi terlalu politis.
Sanksi berat, tetapi RUU belum berlaku
Usulan hukuman AI tergolong keras: pengambil keputusan perusahaan maupun individu yang dengan sengaja melanggar aturan dapat menghadapi denda dan hukuman penjara hingga 20 tahun. Perusahaan juga dapat kehilangan otorisasi operasional, sedangkan kekayaan intelektual dan aset terkait pelanggaran bisa disita. Ancaman ini menegaskan bahwa rancangan tersebut memperlakukan pelanggaran sebagai risiko publik serius, bukan sekadar persoalan kepatuhan administratif. Tetapi hukuman berat menuntut rumusan pelanggaran yang presisi. Tanpa kejelasan mengenai apa yang disebut pengembangan, distribusi, atau penggunaan sistem terlarang, sanksi berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi peneliti dan perusahaan. RUU ini juga menyerukan perjanjian internasional untuk mencegah pengembangan superintelligence di luar AS, tujuan yang akan sulit dicapai tanpa dukungan negara lain. Proposal tersebut diperkenalkan pada September dan masih berada di tahap komite, sehingga belum menjadi undang-undang. Pengguna ChatGPT, Claude, atau Gemini tidak perlu mengantisipasi hilangnya akses secara langsung; jika kelak disahkan, dampak yang mungkin terasa adalah peluncuran alat AI yang lebih kuat berjalan lebih lambat.
Kesimpulannya, RUU Sanders menawarkan gagasan yang tegas: larangan untuk superintelligence, pengawasan federal khusus, dan hukuman berat bagi pelanggaran yang disengaja. Kekhawatiran tentang kendali atas AI pantas ditanggapi serius, tetapi efektivitas aturan akan bergantung pada definisi yang terukur dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk saat ini, proposal tersebut masih perlu melewati proses legislatif sebelum mengubah aturan atau layanan yang digunakan publik.
