Transisi Energi ASEAN: Mengapa Jalur Ambisius Justru Lebih Murah?
Transisi energi ASEAN adalah proses terencana mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menggantinya dengan energi terbarukan serta teknologi rendah karbon, melalui investasi, kebijakan, dan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang menargetkan sistem energi lebih bersih, lebih efisien, dan berbiaya listrik rendah bagi konsumen dan pelaku industri di kawasan. Pemodelan yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa semakin ambisius jalur transisi energi ASEAN, semakin rendah biaya sistem energi yang harus ditanggung dalam jangka panjang. Artinya, pilihan kebijakan hari ini akan menentukan berapa mahal listrik yang dibayar publik beberapa dekade ke depan. Menariknya, skenario kebijakan paling berani bukanlah skenario paling mahal, melainkan paling ekonomis ketika dihitung total biaya sistem energi. Ini berlawanan dengan intuisi banyak pembuat kebijakan yang masih menganggap percepatan transisi identik dengan beban biaya tambahan.
BPS vs DPS vs CPS: Angka yang Membongkar Mitos Transisi Mahal
Dalam studi IESR, transisi energi ASEAN dimodelkan melalui tiga skenario: Best Policy Scenario (BPS), Delayed Policy Scenario (DPS), dan Current Policy Scenario (CPS), masing-masing dengan tingkat ambisi berbeda hingga 2050. Alvin Putra Sisdwinugraha menjelaskan BPS sebagai jalur paling ambisius, sekaligus menawarkan biaya sistem energi jangka panjang paling rendah. Ini bukan klaim abstrak; angka Levelized Cost of Electricity (LCOE) bikin terang benderang. Pada 2050, LCOE BPS sekitar 3 sen per kWh, DPS 5 sen, dan CPS hampir 11 sen per kWh. "Biaya listrik pada skenario kebijakan saat ini diprediksikan sekitar tiga kali lebih tinggi daripada skenario kebijakan paling ambisius". Skenario yang menunda pembangunan energi bersih memindahkan investasi ke periode setelah 2040 dan membuat sistem tetap tergantung bahan bakar fosil, sehingga biaya listrik rendah karbon sulit terwujud dan konsumen membayar lebih mahal.
| Skenario | Ambisi Kebijakan | Perkiraan LCOE 2050 |
|---|---|---|
| Best Policy Scenario (BPS) | Transisi energi ASEAN sangat ambisius | ±3 sen per kWh |
| Delayed Policy Scenario (DPS) | Transisi ditunda, ambisi menengah | ±5 sen per kWh |
| Current Policy Scenario (CPS) | Melanjutkan kebijakan saat ini | Hampir 11 sen per kWh |
Periode Menuju 2030: Jendela Keputusan yang Tidak Boleh Disia-siakan
Kebutuhan listrik ASEAN telah tumbuh lebih dari 60 persen sepanjang 2015–2025 dan diperkirakan masih naik sekitar 4–5 persen per tahun dalam beberapa dekade. Pertumbuhan permintaan ini membuat keputusan hari ini membawa risiko jangka panjang: kawasan harus membangun pembangkit baru dan memperluas jaringan sekaligus, bukan sekadar mengganti instalasi tua. Alvin menegaskan, tiga skenario pemodelan mulai menunjukkan perbedaan signifikan setelah 2030, menjadikan periode menuju 2030 fase krusial untuk arah transisi energi ASEAN. "2030-an akan menjadi waktu yang paling menentukan bagi ASEAN dalam mengubah sistem energinya jadi lebih ramah lingkungan". Jika pemerintah menunda investasi energi terbarukan sekarang, mereka mengunci diri pada infrastruktur fosil yang mahal dan tidak selaras dengan kebijakan energi berkelanjutan. Sebaliknya, mempercepat transisi berarti menempatkan energi surya sebagai sumber pembangkitan terbesar dan menekan dominasi gas dan batu bara dalam sistem.
Mengaitkan Transisi Energi ASEAN dengan Hilirisasi Mineral Bernilai Rp300,1 Triliun
Di tingkat nasional, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menunjukkan kesadaran bahwa transisi energi ASEAN tidak bisa dipisahkan dari hilirisasi mineral energi. Hilirisasi butuh pasokan energi besar, sementara pemerintah mendorong energi rendah karbon dan pengurangan impor BBM. Investasi hilirisasi pada semester I mencapai Rp300,1 triliun, sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Angka ini tidak akan maksimal jika ekosistem energi masih berbiaya tinggi dan bergantung fosil. Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto mengingatkan, hilirisasi dan transisi energi harus dirancang dalam satu ekosistem: pembangunan industri pengolahan mineral harus diikuti ketersediaan energi yang efisien, andal, dan rendah karbon. Tanpa sinkronisasi, ekspansi smelter nikel, tembaga, emas, dan bauksit hanya membuat kebutuhan energi fosil melonjak dan menghambat tercapainya biaya listrik rendah karbon yang kompetitif untuk industri.
Kebijakan Energi Berkelanjutan: Mengikat Investasi, Pertumbuhan, dan Kemandirian
Transisi energi ASEAN yang ambisius pada dasarnya adalah strategi ekonomi: ia menurunkan biaya listrik jangka panjang, memudahkan hilirisasi mineral, dan mengurangi ketergantungan impor energi. Di bawah koordinasi Bahlil Lahadalia, mandat kementerian baru mencakup memastikan lonjakan investasi hilirisasi sejalan dengan penyediaan energi andal, pengurangan impor BBM, dan penguasaan teknologi dalam negeri. Wardana menilai pengurangan impor energi perlu menjadi salah satu indikator utama keberhasilan mandat ini, di samping penciptaan lapangan kerja dan penguasaan teknologi. Pemerintah karena itu tidak bisa memisahkan kebijakan energi berkelanjutan dari strategi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi. Investasi energi terbarukan harus dipandang sebagai infrastruktur dasar bagi industrialisasi bernilai tambah tinggi, bukan beban tambahan anggaran. Kesimpulannya tegas: mempercepat transisi energi dan menata hilirisasi mineral dalam satu ekosistem rendah karbon adalah pilihan paling rasional untuk menekan biaya listrik dan memperkuat daya saing kawasan.
