Transisi energi ASEAN: definisi dan temuan mengejutkan soal biaya
Transisi energi ASEAN adalah proses terencana mengalihkan sistem energi kawasan dari dominasi bahan bakar fosil menuju bauran energi rendah karbon, termasuk energi terbarukan, elektrifikasi, dan efisiensi, sambil menjaga ketahanan energi dan menekan biaya listrik jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat kawasan. Pemodelan yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama mitranya memperlihatkan hal yang berlawanan dengan anggapan umum: skenario transisi energi yang paling ambisius justru melahirkan biaya sistem energi paling rendah dalam jangka panjang. Artinya, mitos bahwa energi terbarukan pasti membuat biaya listrik terbang tinggi tidak didukung data, setidaknya jika kawasan berani berinvestasi lebih cepat. Dalam webinar "From Chairship to Action: Advancing ASEAN's Energy Transition and Clean Technology Future", Alvin Putra Sisdwinugraha menegaskan skenario Best Policy Scenario (BPS) adalah jalur paling ambisius sekaligus paling murah untuk sistem energi ke depan.
BPS vs DPS vs CPS: mengapa menunda transisi bikin listrik lebih mahal?
Inti temuan IESR sederhana namun mengganggu kenyamanan status quo: waktu investasi menentukan mahal-murahnya sistem energi, bukan sekadar besarannya. IESR membandingkan tiga jalur transisi energi ASEAN hingga 2050: Best Policy Scenario (BPS) yang ambisius, Delayed Policy Scenario (DPS) yang menunda sebagian kebijakan, dan Current Policy Scenario (CPS) yang mempertahankan pendekatan kebijakan sekarang. Dalam pemodelan itu, BPS menghasilkan Levelized Cost of Electricity (LCOE) sekitar 3 sen dolar AS per kilowatt-jam, DPS sekitar 5 sen, dan CPS hampir 11 sen per kilowatt-jam. Dengan kata lain, biaya listrik dalam skenario kebijakan saat ini diproyeksikan lebih dari tiga kali lipat dibanding jalur kebijakan paling ambisius. "BPS juga menghasilkan biaya listrik dan panas paling rendah pada tahun 2050, hampir 70 persen lebih rendah dibandingkan CPS," ujar Alvin. Pesan politisnya jelas: mempertahankan kebijakan setengah hati adalah pilihan termahal, bukan yang paling aman.
Investasi energi terbarukan lebih awal, bukan lebih besar, yang menurunkan biaya
Banyak pejabat masih alergi pada kata “ambisius” karena diasosiasikan dengan kebutuhan belanja modal yang besar dalam waktu singkat. Studi IESR menunjukkan kekhawatiran itu salah arah: persoalannya bukan seberapa banyak investasi energi terbarukan, melainkan seberapa cepat dilakukan. Dalam skenario BPS, investasi memang dimajukan sehingga belanja modal memuncak sekitar 2040, sementara skenario yang menunda pembangunan energi bersih menggeser lonjakan investasi ke setelah 2040 hingga mendekati 2050. Namun percepatan itu membuat biaya bahan bakar fosil berkurang drastis, menurunkan biaya sistem energi secara keseluruhan. Perbedaan biaya makin kentara saat kawasan mulai mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan meningkatkan energi terbarukan: tenaga surya tampil sebagai tulang punggung pembangkitan dalam BPS, sedangkan dalam CPS gas fosil masih dominan, disusul batu bara dan tenaga surya. Menahan diri berinvestasi berarti mengunci diri dalam ketergantungan bahan bakar fosil yang mahal dan tidak stabil.
Gejolak fosil dan urgensi sistem energi rendah karbon
Argumen ekonomi untuk transisi energi ASEAN semakin kuat jika melihat gejolak harga energi fosil. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) menilai fluktuasi harga energi fosil, yang dipicu ketegangan geopolitik dan gangguan jalur perdagangan global, memperkuat urgensi membangun sistem energi rendah karbon. Pergerakan harga minyak tidak hanya mengerek biaya energi, tapi juga menekan inflasi, mempengaruhi arah suku bunga, dan menciptakan ketidakpastian bagi perekonomian global. Menurut Freddy Tedja, transisi menuju ekonomi rendah karbon kini tidak lagi sekadar soal komitmen pengurangan emisi, tetapi kebutuhan menjaga ketahanan energi di tengah risiko geopolitik yang meningkat. Data MAMI menunjukkan rupiah rata-rata terdepresiasi sekitar 3 persen per tahun terhadap dolar AS dalam sepuluh tahun terakhir, dengan inflasi rata-rata juga sekitar 3 persen per tahun. Ketergantungan pada impor energi fosil dalam situasi seperti ini adalah keputusan yang mahal dan berisiko; mempercepat transisi energi adalah strategi stabilisasi makroekonomi.
Momentum 2030-an dan konsekuensi politik kebijakan energi
Studi IESR mengingatkan bahwa perbedaan antara jalur kebijakan baru akan tampak jelas setelah 2030, sehingga dekade menuju 2030 menjadi fase penentu arah transisi energi ASEAN. "2030-an akan menjadi waktu yang paling menentukan bagi kawasan dalam mengubah sistem energinya jadi lebih ramah lingkungan," ungkap Alvin. Permintaan listrik kawasan telah naik lebih dari 60 persen dalam periode 2015–2025, dan diproyeksikan tumbuh 4–5 persen per tahun dalam beberapa dekade ke depan. Berbeda dari wilayah yang kebutuhannya relatif stabil, kawasan bukan hanya perlu mengganti pembangkit lama dengan energi bersih, tetapi juga membangun kapasitas baru dan memperluas jaringan secara bersamaan. Di sisi lain, MAMI menekankan bahwa kebutuhan energi rendah karbon, elektrifikasi, efisiensi, dan keamanan sumber daya membuka peluang investasi jangka panjang yang menuntut horizon investasi memadai. Pilihan politik hari ini akan menentukan apakah ledakan permintaan energi itu dibayar dengan listrik yang terjangkau dan bersih, atau dengan sistem rapuh yang dikendalikan gejolak fosil.
