Dukungan harus menjadi komitmen nyata
Pemberantasan narkoba adalah upaya berkelanjutan untuk menghentikan peredaran zat terlarang, menindak jaringan yang terlibat, dan melindungi warga dari dampak penyalahgunaannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh kepada Polri untuk menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba, terutama di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Sikap itu tepat, tetapi nilainya akan ditentukan oleh konsistensi setelah operasi berlangsung, bukan hanya oleh pernyataan dukungan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan dukungan tersebut di Balai Kota pada Senin, 2 November, seraya meminta penindakan dilakukan tegas, tuntas, dan tidak setengah-setengah. Pemerintah daerah bukan pengganti aparat penegak hukum, tetapi dukungannya dapat memperkuat upaya bersama. Yang terpenting, warga perlu melihat hasil yang bertahan: lingkungan lebih aman dan peredaran tidak kembali setelah perhatian publik beralih.
Kampung Bahari menjadi ujian konsistensi
Dukungan Pramono muncul setelah penggerebekan aparat gabungan di Kampung Bahari, kawasan yang diduga menjadi salah satu lokasi peredaran narkotika. Operasi narkoba itu berlangsung pada Minggu pagi, 1 November, dengan keterlibatan unsur Polri, Badan Narkotika Nasional, dan instansi terkait. Polisi menyebut 29 orang telah diamankan dalam operasi tersebut. Jumlah penangkapan menunjukkan skala tindakan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa jaringan telah terputus. Di sinilah tuntutan agar operasi dilanjutkan menjadi penting: penggerebekan harus disusul penyelidikan dan langkah penegakan hukum yang konsisten. Tanpa tindak lanjut, kawasan yang menjadi fokus dapat kembali menghadapi masalah yang sama. Kampung Bahari tidak semestinya diperlakukan sebagai sasaran sesaat, melainkan sebagai ujian apakah operasi mampu menghasilkan keamanan yang berkelanjutan.
Keamanan warga membutuhkan tindak lanjut
Bagi warga, keberhasilan pemberantasan narkoba bukan sekadar banyaknya orang yang diamankan atau barang bukti yang disita. Ukurannya adalah apakah lingkungan menjadi lebih aman dan tidak lagi digunakan sebagai pusat kejahatan narkotika. Pemprov DKI menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal upaya aparat agar Kampung Bahari kembali bersih dan Jakarta terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Itu tujuan yang relevan bagi kehidupan sehari-hari, tetapi perlu diterjemahkan menjadi kerja lintas lembaga yang berkesinambungan. Operasi tegas dapat mengganggu aktivitas peredaran, sementara pengawasan dan dukungan bagi masyarakat dibutuhkan agar kondisi tidak kembali seperti semula. Penindakan harus tetap terarah dan berlandaskan hukum; ketegasan tidak boleh mengaburkan perlindungan warga yang tidak terlibat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan komitmen dukungan tidak berhenti pada pernyataan.
Jangan berhenti setelah penggerebekan
Pramono meminta operasi dilanjutkan dan menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menjadi bagian dari upaya Polri memerangi narkoba. Pesan itu seharusnya menjadi tolok ukur bagi langkah berikutnya: penindakan mesti konsisten, tetapi juga disertai pengawalan agar manfaatnya terasa bagi warga dalam jangka panjang. Pernyataan dukungan politik dapat membantu menyatukan kerja pemerintah daerah dan aparat; hasilnya baru terbukti jika peredaran tidak muncul kembali dan masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman. Karena itu, operasi di Kampung Bahari perlu dilihat sebagai bagian dari pemberantasan yang lebih luas, bukan akhir dari pekerjaan. Kesimpulannya, sikap Pemprov DKI patut didukung selama diteruskan dengan tindakan nyata dan berkelanjutan. Ketegasan yang konsisten, disertai perlindungan warga, adalah jalan untuk memastikan perang terhadap narkoba tidak berhenti di tengah jalan.
