Dukungan pada penegakan hukum
Operasi narkoba di Kampung Bahari adalah rangkaian tindakan aparat untuk menindak dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, disertai upaya pemerintah menata lokasi yang dianggap mendukung aktivitas tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian di kawasan Jakarta Utara. Gubernur Pramono Anung menegaskan penindakan harus tuntas, bukan setengah-setengah. Sikap itu tepat: peredaran narkoba tidak cukup ditangani dengan pernyataan, tetapi membutuhkan penegakan hukum yang konsisten. Namun, dukungan pemerintah daerah semestinya memperkuat kerja aparat tanpa mencampuradukkan kewenangan atau menganggap penataan fisik sebagai pengganti proses hukum. Sasaran utamanya ialah mengurangi ruang bagi transaksi dan penyalahgunaan, sekaligus memastikan tindakan terhadap orang yang diduga terlibat tetap berada dalam jalur hukum.
Pernyataan Pramono muncul setelah penggerebekan Kampung Bahari oleh Polda Metro Jaya bersama tim gabungan. Sebanyak 1.800 personel polisi dikerahkan untuk mengepung kawasan tersebut; sejumlah orang yang diduga sebagai bandar dan pengguna narkoba diamankan bersama barang bukti. Skala pengerahan itu memperlihatkan bahwa operasi narkoba Jakarta di lokasi ini bukan tindakan kecil. Namun, jumlah personel dan penangkapan tidak dengan sendirinya membuktikan persoalan selesai. Ukuran keberhasilan semestinya juga mencakup penindakan yang tuntas dan lingkungan yang tidak kembali dimanfaatkan untuk transaksi. Di sinilah dukungan pemerintah daerah penting, selama tetap menjadi penguat bagi proses penegakan hukum, bukan klaim bahwa persoalan dapat diselesaikan hanya melalui pengerahan aparat.
Pembongkaran bukan pengganti proses hukum
Sehari setelah penggerebekan, Pemprov DKI bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara dan petugas gabungan menertibkan bangunan liar yang diduga menjadi lapak narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok. Gubuk semipermanen di bantaran rel dibongkar untuk menghilangkan lokasi yang diduga dipakai untuk pesta dan transaksi narkoba. Penertiban bangunan liar dapat mengurangi ruang yang diduga digunakan untuk aktivitas tersebut, tetapi sifatnya berbeda dari penegakan hukum: pembongkaran menangani tempat, sedangkan penyelidikan dan penindakan menyangkut dugaan pelanggaran serta orang yang terlibat. Pemisahan ini penting agar pembongkaran tidak diperlakukan sebagai bukti kesalahan penghuni atau sebagai hasil akhir pemberantasan narkoba. Sejumlah warga sempat melakukan perlawanan, tetapi petugas tetap melanjutkan penertiban.
Ada manfaat lingkungan yang juga perlu diakui. Penertiban itu sekaligus dimaksudkan untuk menata kembali kawasan yang kumuh. Bagi warga, perubahan pada lingkungan fisik dapat berdampak langsung pada ruang bersama, akses, dan rasa aman. Tetapi penataan harus dibedakan secara terang dari operasi kepolisian agar warga tidak dipukul rata dengan dugaan aktivitas kriminal. Pemerintah dan petugas gabungan perlu menempatkan tujuan masing-masing secara jelas: polisi menangani dugaan tindak pidana, sedangkan pemerintah daerah menata bangunan dan lingkungan. Ketegasan terhadap narkoba Kampung Bahari akan lebih berarti bila tidak mengorbankan kejelasan prosedur dan kepentingan warga yang tidak terbukti terlibat.
Ketegasan harus disertai batas yang jelas
Dukungan Pemprov DKI terhadap operasi polisi layak dibaca sebagai komitmen politik untuk tidak membiarkan kawasan itu terus dicap sebagai sarang kejahatan narkoba. Namun, komitmen tidak boleh berhenti pada dukungan terhadap tindakan tegas atau pembongkaran gubuk. Penindakan perlu berjalan berdasarkan bukti dan proses hukum, sementara penataan lingkungan harus memiliki tujuan yang jelas bagi kawasan dan warganya. Tanpa pembedaan tersebut, tindakan fisik berisiko terlihat sebagai jawaban lengkap atas persoalan yang membutuhkan kerja penegakan hukum dan perhatian sosial yang berbeda. Penggerebekan dan penertiban merupakan dua langkah dengan sasaran berlainan; keduanya dapat saling mendukung, tetapi tidak saling menggantikan.
Kesimpulannya, operasi narkoba Jakarta di Kampung Bahari memerlukan dukungan lintas pemerintah, tetapi keberhasilannya tidak patut diukur hanya dari jumlah personel, orang yang diamankan, atau bangunan yang dibongkar. Penggerebekan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang tuntas, sedangkan penertiban bangunan liar harus dipahami sebagai bagian dari penataan lingkungan. Menjaga batas antara kedua tindakan itu membuat ketegasan lebih terukur dan membantu memastikan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar membersihkan lokasi, melainkan mengurangi peredaran narkoba tanpa mengaburkan hak serta kepentingan warga.
