Mutu legislasi menentukan perlindungan
Legislasi kelompok rentan adalah proses penyusunan undang-undang yang memastikan hak orang-orang yang menghadapi risiko diskriminasi atau kekerasan terlindungi oleh aturan yang jelas dan dapat dijalankan. Karena itu, dorongan NasDem agar proses legislasi berkualitas bukan sekadar urusan tata cara parlemen: mutu proses menentukan apakah perlindungan hukum benar-benar menjangkau warga yang membutuhkannya. Pada 5 November 2026, Fraksi NasDem menyampaikan pandangan dalam rapat pleno pengambilan keputusan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang di Kompleks Parlemen, Senayan. Pandangan yang dibacakan M. Shadiq Pasadigoe menekankan kepastian hukum serta proses yang komprehensif, demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ini arah yang patut didukung, sebab aturan yang disusun tanpa keterbukaan dan pertimbangan matang berisiko meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan jaminan hak.
Perlindungan harus hadir dalam aturan
Sorotan itu mendapat konteks konkret dalam simposium NasDem bertema “Politik Legislasi Partai NasDem: Memperjuangkan yang Tertinggal”, yang digelar pada 9 November 2026 di NasDem Tower, Jakarta. Forum tersebut membahas perlindungan kelompok rentan, termasuk korban kekerasan seksual, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, serta isu hak cipta. Kehadiran isu-isu ini dalam agenda legislasi penting, tetapi pembahasan saja tidak cukup. Korban kekerasan seksual memerlukan aturan yang memberi perlindungan hukum, sementara pekerja rumah tangga membutuhkan pengakuan dan jaminan hak yang tegas. NasDem menyebut perjuangan atas regulasi tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan pekerja rumah tangga, bersama isu kesejahteraan ibu dan anak serta masyarakat adat. Ukuran keberpihakan politik semestinya bukan banyaknya isu yang disebut, melainkan seberapa jauh aturan memberi perlindungan yang bisa dirasakan.
Kepastian hukum perlu proses yang tertib
NasDem juga memberi perhatian pada mekanisme fast track legislation dalam RUU Pembentukan Undang-Undang. Jalur cepat dapat dibutuhkan dalam keadaan tertentu, tetapi Fraksi NasDem menegaskan bahwa percepatan tetap harus menjamin seluruh tahapan legislasi dan prosedurnya tercantum dalam Prolegnas Prioritas tahunan. Sikap ini penting: kecepatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pemeriksaan, partisipasi, atau transparansi. Ketika kelompok yang terdampak tidak didengar, kekurangan dalam rancangan aturan bisa berubah menjadi celah perlindungan setelah undang-undang berlaku. Sebaliknya, proses yang tertib memberi ruang untuk menguji dampak aturan dan memperjelas hak serta kewajiban. Kepastian hukum bukan sekadar adanya undang-undang, melainkan juga kejelasan bagaimana aturan dibentuk dan bagaimana perlindungannya dapat diakses.
Dari proses politik ke hak yang terpenuhi
Keterkaitan antara proses legislasi yang baik dan pemenuhan hak terlihat pada fungsi undang-undang sebagai landasan formal perlindungan. Dalam simposium, Willy Aditya menyatakan bahwa keberpihakan undang-undang dapat menjadi basis hukum yang melindungi banyak orang. Namun, agar manfaat itu nyata, kelompok terdampak perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, sementara aturan harus dirumuskan secara transparan dan akuntabel. NasDem juga menyatakan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui peraturan daerah. Prinsip serupa seharusnya diterapkan dalam pembahasan undang-undang: partisipasi bukan pelengkap, melainkan cara untuk mengetahui apakah rancangan aturan menjawab hambatan yang dialami warga. Dengan begitu, legislasi tidak berhenti pada pengesahan, tetapi menjadi jembatan dari pengakuan hak menuju perlindungan yang dapat dituntut.
Dorongan NasDem untuk memperkuat kepastian hukum dan kualitas legislasi patut dinilai dari hasil yang dirasakan kelompok rentan. Simposiumnya mengangkat kebutuhan korban kekerasan seksual dan pekerja rumah tangga; pembahasan RUU Pembentukan Undang-Undang menyoroti proses yang harus demokratis, transparan, dan akuntabel. Keduanya saling terkait: aturan yang berpihak memerlukan proses yang mendengar publik, sedangkan proses yang baik harus menghasilkan perlindungan nyata. Kesimpulannya, legislasi berkualitas bukan sekadar prosedur yang rapi, tetapi ukuran apakah hukum mampu melindungi orang-orang yang selama ini paling mudah tertinggal.
