Ketegasan harus terasa di lapangan
Kerusuhan suporter adalah tindakan kekerasan atau gangguan ketertiban yang melibatkan pendukung sepak bola dan mengancam keselamatan orang, kelancaran pertandingan, serta persatuan di sekitar kompetisi. Karena itu, respons PSSI tidak boleh berhenti pada kecaman: sanksi harus diterapkan secara konsisten dan dapat dipahami semua klub. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan tindakan tegas terhadap rentetan insiden di Super League 2026/2027, termasuk gesekan di Banten International Stadium saat Persita menghadapi Persija dan penyerangan suporter setelah pertandingan. Ia meminta operator I.League dan manajemen klub menindak pelanggaran sesuai regulasi. Sikap ini tepat, sebab kericuhan bukan sekadar urusan reputasi liga. Risiko paling nyata ditanggung orang yang datang menonton dan berharap bisa pulang dengan selamat. Erick menyebut sejumlah klub telah membatasi kehadiran pendukung tandang untuk laga tertentu. Kebijakan itu mungkin tidak populer, tetapi perlindungan penonton harus lebih penting daripada kebebasan perjalanan yang belum bisa dijamin aman.
Koordinasi keamanan perlu punya tindak lanjut
Pertemuan lintas lembaga di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober, mempertemukan Polri, DPR, perwakilan pemerintah, PSSI, operator liga, dan pemilik klub untuk membahas keberlangsungan, keamanan, serta kualitas kompetisi. Hadir pemilik dari 18 tim, sehingga pembicaraan itu semestinya menjadi titik awal standar bersama, bukan sekadar agenda seremonial. Kapolri menekankan tanggung jawab operator dan klub dalam mencegah gangguan, termasuk dengan memahami karakter suporter masing-masing. Kepolisian, menurut keterangan operator, menyusun pengamanan berdasarkan pemetaan risiko, data, dan informasi intelijen. Inilah alasan keamanan Super League tidak bisa dibebankan kepada polisi saja: klub menguasai informasi lokal dan operator mengatur pertandingan, sementara aparat memiliki kewenangan penegakan hukum. Koordinasi PSSI dan Polri akan berarti jika informasi risiko dibagikan sebelum laga, keputusan pembatasan dijelaskan, dan evaluasi dilakukan setelah pertandingan. Tanpa alur kerja yang jelas, rapat besar tidak otomatis mencegah bentrokan berikutnya.
Sanksi harus tegas, terukur, dan konsisten
Ancaman sanksi pengurangan poin memberi sinyal bahwa kegagalan menjaga keamanan dapat berdampak langsung pada klub, bukan hanya pada suporter yang terlibat. Erick menyatakan PSSI siap menindak klub dan menerapkan pengurangan poin bila keharmonisan tidak terjaga; larangan bagi penonton tandang juga dapat diberlakukan kembali. Ancaman itu masuk akal sebagai pencegah, tetapi efektivitasnya bergantung pada aturan yang transparan: pelanggaran apa yang memicu hukuman, bagaimana tanggung jawab klub dinilai, dan apakah sanksi diterapkan setara. Tindakan pidana di luar stadion tetap menjadi ranah penegak hukum. Erick mengapresiasi penangkapan yang, dalam beberapa kasus, dilakukan dalam 1x24 jam. Ia juga menyebut komitmen dengan Kapolri akan diumumkan dalam satu hingga dua minggu. Liga dan klub perlu menyertai hukuman dengan pengamanan berbasis risiko dan kepatuhan regulasi. Kesimpulannya, pengurangan poin dapat menjadi alat penting, tetapi keselamatan hanya tercapai jika sanksi, pencegahan, dan koordinasi berjalan bersama.
