Keselamatan suporter harus menjadi ukuran utama
Kekerasan suporter sepak bola adalah tindakan yang membahayakan pendukung dalam hubungan dengan pertandingan, baik di stadion maupun dalam perjalanan pulang, dan harus dicegah serta ditangani sesuai fakta dan hukum. Prinsip itu menjadi semakin mendesak setelah seorang suporter Persib tewas menyusul serangan di Bogor. Pada Minggu, 25 Oktober 2026, dua suporter yang baru pulang dari pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib di Stadion Pakansari diserang orang tak dikenal yang membawa senjata tajam. Seorang Bobotoh, Arief Rahman Kusuma, dilaporkan meninggal dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan suporter harus dapat pulang dengan selamat dan tindakan kriminal mesti diproses menurut hukum. Ini bukan sekadar tuntutan setelah tragedi: keamanan perjalanan pulang harus menjadi bagian nyata dari perencanaan dan tanggung jawab pertandingan.
Koordinasi hukum penting, tetapi harus menghasilkan tindakan
Erick menyatakan PSSI telah berkoordinasi dengan kepolisian dan ia melakukan pembicaraan tertutup dengan Kapolri setelah kematian suporter tersebut. Ia juga meminta penyidik mengungkap apakah penyerangan itu merupakan tindak kriminal murni atau terkait persaingan antarsuporter. Pembedaan ini penting: kasus pidana harus ditangani aparat, sementara pelanggaran disiplin sepak bola berada dalam ranah kewenangan kompetisi. Namun, pembagian tanggung jawab tidak boleh menjadi alasan saling menunggu. Erick menyebut dalam satu hingga dua minggu ke depan kepolisian akan mengumumkan kerja sama dengan PSSI untuk menindak tindak kriminal di lingkungan sepak bola, termasuk di luar lapangan. Langkah itu baru berarti jika menghasilkan prosedur yang jelas, koordinasi cepat, dan perlindungan yang terasa bagi suporter, bukan hanya pernyataan setelah korban berjatuhan.
Ancaman pengurangan poin harus mendorong pencegahan
PSSI menyinggung sanksi pengurangan poin bagi klub yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan. Erick juga menyatakan PSSI tidak segan menjatuhkan hukuman itu jika insiden serupa terus berulang. Opsi PSSI potong poin dapat memberi klub alasan kuat untuk menganggap keselamatan sebagai urusan inti, bukan masalah yang baru ditangani setelah kerusuhan. Namun, sanksi hanya adil dan efektif bila tanggung jawab ditetapkan berdasarkan bukti, tingkat pelanggaran, serta aturan yang berlaku. Erick sendiri menekankan perlunya membedakan tindak kriminal dengan pelanggaran disiplin suporter. Hukuman tidak boleh otomatis dibebankan kepada klub hanya karena pelaku mengaku sebagai pendukungnya; sebaliknya, klub juga tak boleh lepas tangan jika terbukti gagal mencegah atau menangani perilaku berbahaya. Ketegasan harus disertai proses yang transparan.
Ukur keberhasilan dari pencegahan, bukan kerasnya ancaman
Pengurangan poin adalah alat pencegahan, bukan pengganti penyelidikan dan penegakan hukum. Imbauan Erick agar klub menjaga keharmonisan dan mencegah konflik antarsuporter semestinya diterjemahkan menjadi langkah sebelum pertandingan, selama acara, hingga pendukung tiba di rumah dengan aman. Klub, operator kompetisi, komunitas suporter, dan kepolisian memiliki peran yang berbeda, tetapi keselamatan tidak bisa ditimpakan kepada satu pihak saja. PSSI patut menggunakan ancaman sanksi untuk mendorong tanggung jawab lebih awal, sembari memastikan setiap hukuman berlandaskan fakta. Tragedi di Bogor menunjukkan bahwa urusan sepak bola tidak berakhir ketika peluit akhir berbunyi. Kesimpulannya, sanksi pengurangan poin layak menjadi bagian dari upaya menekan kekerasan, tetapi keberhasilannya harus dinilai dari berkurangnya risiko bagi suporter—bukan dari seberapa berat hukuman diumumkan setelah korban jatuh.
