Pengurangan poin sebagai tekanan, bukan jawaban tunggal
Pengurangan poin klub adalah hukuman kompetisi yang mengurangi nilai klasemen sebuah tim ketika pelanggaran serius yang menjadi tanggung jawab klub terbukti terjadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka opsi sanksi ini jika kericuhan suporter terus berulang, bahkan mendorong pengurangan maksimal bila kekerasan besar di dalam stadion terjadi lagi. Langkah itu bisa menjadi peringatan yang terasa langsung bagi klub, tetapi daya cegahnya bergantung pada aturan yang konsisten dan bukti tentang kelalaian atau keterlibatan klub. Tanpa batas tanggung jawab yang terang, sanksi PSSI berisiko menghukum tim atas tindakan individu yang tak dapat mereka kendalikan. Keselamatan penonton memang harus menjadi prioritas: suporter semestinya dapat menonton pertandingan dan pulang dengan selamat. Namun, ancaman potong poin baru masuk akal bila klub tahu kewajiban pencegahannya dan proses penjatuhan hukuman dapat diperiksa.
Kematian suporter memicu koordinasi dengan Polri
Pemicu terbaru adalah kematian seorang suporter Persib yang dibacok setelah menonton pertandingan melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pada 25 Oktober 2026. Menyusul peristiwa itu, Erick menyatakan telah berbicara tertutup dengan Kapolri. Ia mengatakan kepolisian akan mengumumkan kerja sama dengan PSSI dalam satu hingga dua minggu untuk menindak tindak kriminal di lingkungan sepak bola, termasuk yang terjadi di luar stadion. Koordinasi ini penting karena kekerasan tak berhenti di tribun atau area pertandingan. Beberapa pekan sebelumnya, bus pemain Persib U-18 diserang di Batang pada 11 Oktober, lalu bus suporter Persija dilempari benda keras di Cirebon. Respons yang hanya berpusat pada pertandingan akan melewatkan perjalanan, titik kumpul, dan lokasi lain tempat ancaman muncul.
Tegas kepada klub, pidana kepada pelaku
Erick Thohir PSSI meminta klub dan operator kompetisi I.League tidak mengabaikan kekerasan suporter serta menggunakan aturan yang sudah tersedia untuk menindak pelanggaran. Operator telah membatasi kehadiran suporter tandang bagi sejumlah klub setelah insiden tertentu; pembatasan semacam ini dapat menjadi langkah pencegahan, tetapi tidak boleh menggantikan penyelidikan atas tindak kekerasan. Di sinilah dua jalur penegakan harus dibedakan. PSSI dan operator dapat menjatuhkan sanksi olahraga kepada klub atau suporter sesuai aturan kompetisi, termasuk pengurangan poin bila tanggung jawab klub terbukti. Polisi, sebaliknya, bertugas menyelidiki dan memproses pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan. Hukuman kepada klub tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana individu, dan proses pidana tidak menghapus kewajiban klub untuk menjaga keselamatan pertandingan.
Batas sanksi menentukan kredibilitas
Ancaman sanksi hanya akan dipercaya jika PSSI menjelaskan kapan perilaku suporter menjadi tanggung jawab klub, bukti apa yang dipakai, dan bagaimana klub dapat mengajukan keberatan. Pengurangan poin paling layak diterapkan ketika pelanggaran serius terjadi dalam pertandingan dan ada dasar untuk menyimpulkan klub gagal memenuhi kewajiban pengamanan atau pencegahan. Untuk tindak kriminal di luar stadion, pertanggungjawaban klub tidak semestinya dianggap otomatis; penanganan pidana terhadap pelaku dan peran aparat harus tetap menjadi pusat respons. PSSI, operator, klub, dan kepolisian perlu menyelaraskan langkah tanpa mencampuradukkan kewenangan mereka. Kerusuhan suporter menuntut tindakan tegas, tetapi ketegasan tanpa batas yang jelas dapat merusak kepercayaan pada kompetisi. Kesimpulannya, potong poin patut dipertahankan sebagai opsi terakhir yang terukur, sementara keselamatan publik menuntut pencegahan dan penegakan pidana berjalan bersamaan.
