Capaian besar, ruang perluasan masih lebar
Sertifikat halal UMKM adalah pengakuan bahwa produk dan proses usaha telah memenuhi ketentuan halal, sekaligus informasi yang membantu konsumen menentukan pilihan dengan lebih yakin.
Sebanyak 200.815 UMKM Jawa Tengah telah memperoleh sertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), capaian yang menurut Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim. Namun, angka itu harus dibaca bersama skala tantangannya: provinsi ini memiliki sekitar 4,2 juta UMKM. Artinya, sertifikasi gratis sudah membuka jalan, tetapi belum menjangkau sebagian besar pelaku usaha. Pemerintah patut menjaga laju fasilitasi, bukan sekadar merayakan jumlah sertifikat. Nilai program baru terasa luas jika usaha kecil di berbagai daerah dapat mengakses pendampingan, memahami persyaratan, dan mempertahankan standar setelah sertifikat terbit.
Kolaborasi daerah menentukan jangkauan
Pada 9 November 2026, Taj Yasin mendorong keterlibatan 35 pemerintah kabupaten dan kota untuk memperluas pendampingan serta dukungan anggaran bagi sertifikasi UMKM. Pemprov sedang merumuskan ekosistem halal yang terhubung dengan pembangunan ekonomi daerah; mengandalkan provinsi saja tidak akan cukup untuk menjangkau pelaku usaha hingga tingkat lokal.
Data BPJPH memperlihatkan skala upaya itu: hingga 7 Oktober 2026, sebanyak 852.083 sertifikat telah diterbitkan, mencakup 2.512.759 produk. Kuota Sehati Jawa Tengah pada 2026 mencapai 183.679 sertifikat dan terserap seluruhnya. Sementara itu, kesepakatan BPJPH dengan 35 daerah menetapkan target 557.269 produk tersertifikasi pada 2026 dan 556.616 pada 2027. Target tersebut masuk akal hanya jika disertai layanan yang mudah dijangkau dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Gerai BPJPH di sejumlah Mal Pelayanan Publik merupakan langkah praktis untuk memangkas hambatan akses; daerah lain perlu memastikan dukungan serupa mengikuti kebutuhan UMKM setempat.
Halal harus terasa bagi konsumen dan wisatawan
Sertifikat tidak semestinya berhenti sebagai dokumen administrasi. Taj Yasin mengingatkan perlunya pengawasan berkala agar proses produksi tetap konsisten, serta informasi yang jelas supaya masyarakat dapat membedakan produk halal dan nonhalal tanpa menjadikan penguatan ekosistem sebagai pembatasan. Sikap ini penting: kepercayaan konsumen dibangun lewat keterbukaan dan praktik yang terjaga, bukan label semata.
Dampaknya juga dapat meluas ke perjalanan wisata. Destinasi di Jawa Tengah diminta mengenali kebutuhan wisatawan muslim, termasuk menghadirkan pusat kuliner bersertifikat halal serta fasilitas pendukung di hotel dan kawasan wisata. Bagi pengunjung, kemudahan menemukan informasi dan layanan yang sesuai kebutuhan membuat perjalanan lebih nyaman; bagi UMKM, kawasan wisata dapat membuka ruang pasar baru. Karena itu, pariwisata ramah muslim sebaiknya dibangun sebagai layanan yang inklusif, dengan informasi transparan bagi semua pengunjung. Keberhasilan Sehati pada akhirnya diukur bukan hanya dari sertifikat yang terbit, melainkan dari mutu produk, akses usaha, dan pengalaman wisata yang lebih baik.
